Masa depan industri kripto diprediksi bakal bertambah cerah seiring dengan status sektor digital yang secara perlahan mulai beralih teratur dan masuk ke sektor yang teregulasi. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Uni Eropa (UE). Dalam forum regional yang dihadiri para menteri ekonomi Uni Eropa di Brussel, paket aturan kripto secara komprehensif untuk diberlakukan pada 2024 mendatang akhirnya mencapai kata sepakat.
Pertemuan tersebut membahas rancangan aturan yang sebelumnya dirilis oleh Parlemen Uni Eropa. Menteri Keuangan Swedia, Elisabeth Svantesson, menuturkan runtuhnya crypto exchange FTX memperlihatkan bahwa regulasi yang mengatur kripto mendesak untuk segera diterbitkan.
“Peristiwa yang belum lama terjadi membuktikan bahwa perlu aturan khusus yang mampu melindungi warga negara Eropa yang sudah telanjur berinvestasi di kripto. Ditambah, dengan pengawasan lebih ketat, aktivitas terlarang yang berpotensi melibatkan kripto, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, bisa dicegah lebih baik,” jelasnya
Sejatinya sudah sejak lama gema akan pemberlakuan aturan kripto global dilaksanakan. Namun, rentetan kejadian yang terjadi belakangan baru membuka banyak mata regulator dunia untuk segera menerbitkan aturan yang menyeluruh tentang aset digital.
Di sisi lain, aturan ini bakal menjadi angin segar tersendiri bagi industri aset digital yang selama ini terkatung-katung dari sisi regulasi. Dengan adanya regulasi tersebut, sektor kripto pun bisa menjadi lebih percaya diri untuk meneruskan ekspansinya di global.
Sebagai informasi, aturan baru ini memberikan mandat bagi perusahaan kripto yang ingin memasuki pasar Uni Eropa untuk mendapatkan lisensi. Aturan tersebut mencakup entitas yang berfokus pada penerbitan, perdagangan, dan perlindungan aset kripto. Selain itu, aturan juga berlaku bagi entitas yang melakukan bisnis tokenisasi aset dan stablecoin di 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Regulasi Baru Uni Eropa Buat Transaksi Kripto Bisa Dilacak
Para menteri keuangan di Uni Eropa sepakat bahwa adanya regulasi baru bisa membuat transaksi kripto mudah dilacak. Dengan begitu, langkah untuk menegakkan aturan pajak, khususnya bagi entitas atau individu yang melakukan penghindaran pajak, dan tindakan kriminal di sektor finansial bisa berjalan maksimal.
Di tahun 2026 mendatang, setiap transaksi kripto akan mewajibkan keterbukaan informasi dari penyedia layanan, baik itu identitas pengirim maupun nama penerima harus dilaporkan ke regulator.
Di samping itu, aturan anyar itu juga memberi peluang di masing-masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk melakukan amandemen terhadap aturan kerja sama regional, khususnya tentang bagaimana mereka bisa bekerja untuk bersama-sama bertukar informasi tentang keputusa pembayaran pajak di depan untuk individu kaya.
Tidak mudah untuk akhirnya menelurkan aturan terkait aset digital di Uni Eropa. Perjalanannya sendiri sudah dimulai sejak 24 September 2020 lalu. Saat itu, Komisi Eropa mulai mengenalkan proposal Markets in Crypto Assets (MiCA) sebagai bagian dari paket keuangan digital yang lebih besar. Proposal itu disebut sebagai paket karena selain MiCA, juga terdapat strategi keuangan digital, yakni Digital Operational Resilience Act (DORA). Strategi DORA mencakup penyedia layanan aset kripto dan proposal rezim percontohan distributed ledger technology (DLT).
Inggris Sebut Kripto adalah Perjudian
Pelaku usaha menyambut baik hal tersebut, karena memang sudah sejak lama para entitas yang berfokus pada industri aset digital menginginkan adanya kepastian dalam regulasi. Dengan kemajuan yang dilakukan, Uni Eropa diharapkan bisa mendorong banyak regulator di berbagai belahan dunia untuk menghasilkan aturan global untuk aktivitas transaksi lintas batas.
Dalam keterangan resminya, Dewan Uni Eropa menambahkan bahwa dengan adanya regulasi tersebut, akan menjadi kerangka aturan yang harmonis, mengingat sifat dari aset kripto sendiri yang berlangsung global.
Meski demikian, rupanya Parlemen Inggris berpandangan lain. Menurutnya, aset kripto; seperti Bitcoin (BTC), Ether (ETH), dan mata uang kripto lainnya, harus diatur sebagai perjudian. Hal itu disandarkan pada tingginya risiko yang muncul pada konsumen.
Inggris sendiri sampai saat ini masih berencana untuk menerbitkan aturan kripto pertamanya. Dalam laporan terpisah, Parlemen Inggris menganggap bahwa jika pemerintah masuk dan mengatur perdagangan retail dan investasi kripto, akan menciptakan efek ‘halo’, yang pada akhirnya membuat konsumen berpikir bahwa aktivitas tersebut lebih aman, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
