Trusted

Mundur Lagi, Komite Senat Australia Tolak Rancangan Undang-Undang Aset Digital

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia baru saja menolak RUU aset kripto yang diajukan oleh Senator Andrew Bragg.
  • RUU tersebut dinilai kurang memiliki rincian dan kepastian yang seharusnya diberikan pada investor, konsumen maupun industri.
  • Selain itu, RUU aset digital ini dinilai belum memiliki regulasi yang mampu mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas terlarang lainnya di sektor aset digital.
  • promo

Penetapan aturan terkait aset digital di Negeri Kanguru terpaksa harus mundur. Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia baru saja menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) aset digital yang diajukan oleh Senator Andrew Bragg.

Dalam laporannya, Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia menyebutkan bahwa RUU tersebut dinilai kurang memiliki rincian dan kepastian yang seharusnya diberikan pada investor, konsumen, dan industri.

Meski begitu, Komite mengakui bahwa pertumbuhan industri aset digital mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Australia. Kondisi tersebut akan menjadi jauh lebih positif jika terdapat peraturan yang tepat.

Dengan adanya regulasi aset digital yang sengaja dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan pengembangan industri, Komite optimistis aturan baru tersebut akan mengatasi kelemahan aturan yang selama ini belum menyentuh industri kripto.

“Tetapi, penting untuk memastikan bahwa regulasi aset digital di Australia selaras dengan rezim internasional. Sementara, sampai saat ini masih banyak peserta penyelidikan yang prihatin dengan usulan RUU tersebut. Komite memandang bahwa RUU tersebut bertentangan dengan pendekatan terukur dan diterima industri, serta gagal untuk dioperasikan,” jelas Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia dalam laporannya.

Senator Jess Walsh akhirnya merekomendasikan agar pemerintah Australia terus melakukan konsultasi dengan industri mengenai pengembangan regulasi aset digital yang sesuai dengan tujuan Australia dan mendorong agar kerangka aturan tersebut tidak disahkan.

Hal itu menandakan bahwa perjalanan aset digital di Australia masih harus berjalan jauh demi bisa mendapatkan payung hukum yang jelas.

Sementara itu, senator lain memandang bahwa menunggu tindakan pemerintah bukanlah pilihan. Oleh karena itu, pihak Senat harus mulai memperdebatkan dan mengesahkan RUU aset digital ini.

RUU Aset Digital Australia Belum Bahas Mitigasi Penipuan dan AML

Alasan lain RUU aset digital ini belum bisa disahkan adalah karena dinilai belum memiliki regulasi yang mampu mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas terlarang lainnya di sektor aset digital.

Padahal Dewan Penasihat Standar Keuangan Digital Australia (ADFSAC) mewajibkan hal tersebut sebagai pedoman utama dalam penerapan regulasi kripto. Aksi itu bisa dilakukan dengan menerapkan langkah know-your-customer (KYC) dan penyelarasan dengan standar internasional.

Di samping itu, beberapa pihak juga menganggap bahwa kerangka regulasi itu belum memuat tentang aktivitas decentralized autonomous organization (DAO).

Untuk itu, pemerintah Australia sepertinya tidak akan terburu-buru menetapkan kejelasan aturan terkait kripto. Meskipun memang seluruh pihak sepakat bahwa regulasi aset digital bagi industri adalah hal yang penting untuk dilakukan, namun bertindak cepat dalam lingkungan yang bergerak untuk memastikan hasil yang tepat juga tetap dikedepankan.

Di sisi lain, industri yang bergerak beririsan dengan aset kripto sudah mengeluarkan kebijakannya sendiri. Beberapa bank jumbo di Australia mulai melakukan pembatasan transaksi kripto dengan tujuan melindungi nasabahnya. Commonwealth Bank, Westpac Bank, dan National Australia Bank (NAB) sudah menjalankan pengetatan terhadap aktivitas kripto.

Penolakan Disebut Bakal Meningkatkan Risiko bagi Pasar

Secara terpisah, Senator Bragg mengungkapkan bahwa pilihan pemerintah untuk kembali ke titik awal dan menggelar konsultasi publik memiliki 2 konsekuensi besar. Pertama, konsumen akan terpapar terhadap risiko pasar yang tidak diatur dan kedua, arus investasi berpotensi terdorong ke pihak asing.

“Aset digital berpotensi mendisrupsi layanan keuangan tradisional dan memberikan pilihan yang lebih baik bagi konsumen Australia, asal dilengkapi dengan perlindungan yang tepat,” tegas Bragg.

Menurutnya, dengan menetapkan undang-undang maka akan akan mengakhiri kebijakan yang selama ini didasarkan pada akibat. Bragg menambahkan sampai muncul undang-undang, Komite Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) akan terus menggunakan alatnya dalam kekosongan.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori