Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa pihaknya berencana menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah kripto alias crypto-friendly. Hal itu bakal terwujud melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi dan kondusif.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menjelaskan bahwa untuk itu OJK akan mendahulukan aspek penanganan risiko, perlindungan konsumen, pencegahan gangguan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumennya bisa betul-betul memadai.
“Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang crypto-friendly melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi dan kondusif. Melalui penciptakan kepastian hukum dan regulasi, penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan serta membangun sinergi dengan tetap mengedepankan pengelolaan risiko, market conduct yang baik, perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan,” jelas Hasan.
Selain itu, lanjut Hasan, berdasarkan hasil survei pemetaan tingkat kematangan pengaturan kripto di negara global yang disebutkan oleh Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), Indonesia masuk sebagai salah satu pasar negara berkembang yang terdepan dalam regulasi aset kripto.
Infrastruktur Sudah Lebih dari Cukup
Dalam kesempatan itu, Hasan juga menyoroti economic of scale dari jumlah pelaku usaha di ekosistem kripto tanah air yang digadang lebih baik. Karena saat ini saja, sudah terdapat 16 entitas yang berhasil mendapatkan persetujuan dari OJK, dan 14 lainnya sedang dalam proses persetujuan.
Sementara jika melihat Dubai, salah satu yurisdiksi yang juga dikenal sebagai area ramah kripto itu, hanya memiliki belasan exchanger. Nah ke depannya, potensi penambahan exchanger tetap ada, karena ruang perizinan yang ada saat ini tidak melarang maupun membatasi pengajuan exchanger di Indonesia.
Ke depan, OJK mengaku akan terus mengoptimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang ada, guna memastikan fungsi pengawasan dan pengaturan bisa berjalan dengan baik. Hasan mengakui, bahwa saat ini OJK sudah memiliki data science specialist yang tersertifikasi, fraud examiner yang certified hingga securities analyst yang tersertifikasi.
Hal itu menjadi modal awal bagi OJK untuk bisa terus hadir menjalankan fungsi pengawasan di bidang aset keuangan digital dan aset kripto secara memadai.
Bagaimana pendapat Anda tentang niatan OJK untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah kripto ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
