Rancangan undang-undang (RUU) baru yang didorong oleh senat Amerika Serikat (AS) ingin mengatur decentralized finance (DeFi) seperti bank.
Adapun RUU yang diperkenalkan pada hari Rabu (19/7) ini akan menempatkan persyaratan anti-pencucian uang (AML) yang ketat dan penghindaran sanksi pada berbagai protokol DeFi. Selain itu, RUU ini juga akan mewajibkan operator ATM kripto untuk memverifikasi identitas pengguna.
RUU bipartisan yang didukung Partai Demokrat dan Partai Republik ini bernama Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement (CANSEE) Act. Hal itu akan membuat protokol DeFi dapat memaksakan kontrol seperti bank pada basis pengguna mereka.
Usulan peraturan ini bertujuan untuk melawan peningkatan kejahatan yang difasilitasi kripto, serta menutup jalan untuk menghindari pencucian uang dan tindakan sanksi yang sangat penting bagi keamanan nasional AS.
Sebagai catatan, protokol DeFi adalah aplikasi keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan siapa saja yang memiliki crypto wallet untuk meminjam, meminjamkan, dan memperdagangkan aset kripto melalui smart contract. DeFi dinilai lebih sulit diatur daripada perusahaan kripto terpusat karena diklaim beroperasi langsung pada blockchain publik.
Investor Protokol DeFi Juga Bisa Bertanggung Jawab
RUU ini menyebut bahwa perlu ada persyaratan bagi siapa pun yang mengontrol protokol DeFi atau menyediakan aplikasi untuk menggunakan protokol tersebut.
Entitas yang dimaksud itu kemungkinan mereferensikan pada kelompok yang membangun front-end (segala sesuatu yang dilihat atau berinteraksi dengan pengguna saat mereka mengunjungi suatu situs web atau aplikasi) ramah pengguna untuk smart contract yang tidak praktis.
Uniswap Labs, misalnya, adalah contoh entitas yang mengelola Uniswap Protocol yang merupakan decentralized exchange (DEX) teratas di jaringan Ethereum.
Dalam contoh lain, MakerDAO, yang merupakan protokol pinjam-meminjam terdesentralisasi dan penerbit stablecoin DAI, pada kenyataannya juga didukung oleh jajaran investor seperti Andreessen Horowitz (a16z), Paradigm, hingga Dragonfly.
Selain itu, RUU ini juga mengejar bahwa, “Jika tidak ada yang mengontrol suatu protokol DeFi, maka sebagai pendukung, siapa pun yang menginvestasikan lebih dari US$25 juta dalam mengembangkan protokol tersebut akan bertanggung jawab atas kewajiban ini.”
Dalam RUU ini, entitas dari suatu protokol DeFi perlu memeriksa dan mengumpulkan informasi tentang pelanggan mereka, memelihara program AML, melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pemerintah, dan memblokir individu yang terkena saksi untuk menggunakan protokol mereka.
RUU ini akan menempatkan persyaratan verifikasi identitas. Hal ini juga akan memperluas otoritas Departemen Keuangan AS untuk mengawasi dugaan pencucian uang dalam pengaturan keuangan non-tradisional, termasuk kripto.
Sebagian komunitas kripto mengecam RUU ini. Sebab, pembuat kebijakan dinilai sewenang-wenang dengan menerapkan aturan yang ada pada perusahaan keuangan tradisional (TradFi) kepada siapa saja yang mengontrol protokol DeFi atau pengembang aplikasi untuk menggunakan protokol tersebut.
RUU Baru AS Soroti Kemampuan Anonimitas di Dunia DeFi
RUU yang ingin memperlakukan protokol terdesentralisasi seperti bank turut menyoroti peran DeFi yang memungkinkan aktivitas keuangan secara anonimitas.
Hal itu dinilai dapat memungkinkan pelaku jahat dan kriminal menghindari pengawasan keuangan tradisional, termasuk aturan yang mewajibkan lembaga TradFi untuk memantau semua transaksi dan melaporkan dugaan pencucian uang dan kejahatan keuangan.
Umumnya saat ini, lembaga TradFi melaporkan temuan mereka ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), yang merupakan biro di Departemen Keuangan AS. Dengan tidak adanya praktik semacam itu, DeFi membuka peluang untuk digunakan sebagai alat mencuci hasil kejahatan dan mendanai lebih banyak kejahatan.
Penjahat, pengedar narkoba, dan aktor negara yang bermusuhan seperti Korea Utara, semuanya dianggap telah menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan DeFi sebagai metode yang disukai untuk mentransfer dan mencuci keuangan yang didapat secara tidak sah.
Para aktor jahat ini dinilai dengan cepat menyadari bagaimana DeFi dapat dieksploitasi untuk memajukan aktivitas jahat seperti perdagangan zat psikotropika lintas batas negara hingga mendanai pengembangan senjata pemusnah massal.
Bagaimana pendapat Anda tentang RUU baru dari senat AS terkait industri DeFi? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
