Pembatasan Imbal Hasil Stablecoin di CLARITY Act Bisa Menguntungkan Mata Uang Asing, Bukan US$

The Digital Chamber, sebuah kelompok advokasi aset kripto terkemuka, mendesak Kongres AS untuk tetap menjaga kemampuan stablecoin pembayaran dalam menghasilkan yield.

Dalam usulan terbarunya, kelompok ini berpendapat bahwa draf legislasi CLARITY Act saat ini berisiko melarang mekanisme dasar DeFi.

Digital Chamber Desak Kongres untuk Menjaga Imbal Hasil Stablecoin

Kelompok ini secara khusus mengajukan permohonan kepada para legislator agar tetap mempertahankan pengecualian dalam Bagian 404 dari CLARITY Act yang diusulkan.

Ketentuan ini membedakan antara “bunga” tradisional, yang dibayarkan bank pada simpanan yang diasuransikan, dan jenis bunga lainnya. Ketentuan ini secara efektif memisahkan pendapatan tersebut dari “reward” yang diperoleh dari aktivitas liquidity provision (LP) pada decentralized exchange.

The Chamber memperingatkan bahwa menghapus pengecualian ini tidak hanya akan menghambat inovasi dalam negeri, tapi juga “melemahkan dominasi dolar,” terang kelompok ini.

Kelompok tersebut berpendapat bahwa jika stablecoin yang diatur AS secara hukum dilarang berpartisipasi di pasar DeFi, maka modal global pasti akan mengalir ke aset digital yang diterbitkan di luar negeri atau entitas offshore yang tidak diatur.

Pergeseran ini, tambah mereka, akan secara efektif menurunkan permintaan terhadap dolar AS dalam ekonomi digital.

Selain itu, kelompok advokasi ini menegaskan bahwa larangan total atas yield hanya akan memaksa pengguna untuk tetap memegang aset secara pasif.

Menurut mereka, hal ini bisa, secara ironis, justru meningkatkan risiko paparan terhadap “impermanent loss.” Risiko ini berkaitan dengan volatilitas aset di pool likuiditas.

Digital Chamber Tawarkan Konsesi Regulasi

Menariknya, kelompok perbankan berpendapat bahwa dengan membiarkan stablecoin menghasilkan yield tanpa memenuhi persyaratan modal perbankan justru membuka peluang arbitrase yang berbahaya.

Mereka menyatakan bahwa celah regulasi ini berpotensi mengacaukan seluruh sistem keuangan. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa stablecoin dengan yield tinggi akan menyedot likuiditas dari bank-bank komunitas.

Sebagai kompromi, The Chamber mengusulkan agar ada pengungkapan informasi yang jelas kepada konsumen untuk memastikan bahwa yield stablecoin tidak setara dengan bunga bank dan tidak dijamin oleh FDIC.

Mereka juga merekomendasikan agar regulator melakukan studi “Deposit Impact” secara nasional dua tahun setelah RUU disahkan.

Kelompok ini meyakini bahwa data empiris itu akan membuktikan bahwa stablecoin justru melengkapi, bukan mengganggu, sektor perbankan tradisional.

Rekomendasi ini muncul di tengah negosiasi terkait RUU struktur pasar (CLARITY Act) yang memasuki titik kritis.

Pertemuan penting antara perwakilan perbankan dan eksekutif aset kripto di Gedung Putih awal pekan ini pun dikabarkan berakhir buntu.

Pelobi Wall Street tetap menentang keras setiap langkah yang memungkinkan penerbit stablecoin non-bank membagikan yield kepada pelanggan, karena mereka menganggap produk semacam itu sebagai ancaman langsung terhadap model simpanan tradisional.