Pemerintah Jepang mengadakan pertemuan menteri untuk memajukan inisiatif domestik dari Department of Government Efficiency (DOGE). Tujuannya adalah untuk mereformasi kebijakan pajak khusus dan subsidi.
Menteri Keuangan Katayama menegaskan perlunya metrik objektif untuk meninjau pengeluaran pajak, terutama karena Jepang menghadapi proyeksi kekurangan pendapatan tahunan sebesar 1,5 triliun yen akibat penghapusan pajak sementara yang mungkin terjadi.
Pemerintah Bentuk Kantor Reformasi Khusus
Pertemuan menteri tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Katayama, Sekretaris Kabinet Kepala Kihara, Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Hayashi, dan Menteri Reformasi Administrasi Matsumoto. Menurut sebuah laporan media lokal, sesi tersebut berfokus pada peninjauan kebijakan pajak khusus dan subsidi yang telah berusia puluhan tahun.
SponsoredPada November 2025, Sekretariat Kabinet mendirikan Kantor untuk Peninjauan Kebijakan Pajak Khusus dan Subsidi dengan sekitar 30 anggota staf. Unit ini akan mengevaluasi insentif pajak yang banyak dirancang untuk meningkatkan daya saing perusahaan namun kini diperiksa efektivitas dan kurangnya pelacakan yang tepat.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Katayama menekankan pentingnya keterlibatan publik. Laporan mencatat bahwa dia mengakui tingginya ekspektasi publik dan mengumumkan rencana untuk mengumpulkan masukan dari warga tentang subsidi yang sedang dikaji sebelum akhir tahun.
Menginspirasi dari Model US
Usaha DOGE Jepang meniru Department of Government Efficiency di AS, yang dipimpin oleh pengusaha Elon Musk selama pemerintahan Trump. Di AS, pendekatan Musk terhadap reformasi birokrasi sangat terlihat, bahkan menggunakan gergaji mesin sebagai simbol untuk “memotong” ketidakefisienan. Namun, setelah Musk pergi pada Mei 2025, eksperimen DOGE berakhir tanpa mencapai target pengurangan US$1 triliun meski ada beberapa pemotongan anggaran.
Pejabat Jepang mengincar proses yang lebih terukur. Rencananya adalah untuk reformasi yang menyeluruh dan substansial, bukan langkah-langkah teatrikal. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan akan sumber daya fiskal dengan persetujuan anggaran tambahan yang cukup besar, yang meningkatkan ketegangan antara janji reformasi dan realitas keuangan.
DOGE baru ini menargetkan pajak dan pengeluaran yang tidak efisien melalui audit. Ada fokus khusus pada kebijakan potongan pajak perusahaan yang dampaknya tidak jelas. Di tengah inflasi dan masalah anggaran, pembuat kebijakan ingin mengidentifikasi insentif mana yang mendorong pertumbuhan dan mana yang merupakan sisa-sisa masa lalu.
Mengatasi Tantangan Pendapatan
Penghapusan pajak sementara, termasuk pajak bensin, bisa menguras sekitar 1,5 triliun yen dari pendapatan tahunan. Ini membuat pentingness mencari pendanaan alternatif dengan meninjau secara detil pengeluaran pajak dan subsidi. Pemerintah akan menganalisis program mana yang akan dipotong, disusun ulang, atau diganti untuk mencapai dampak yang lebih besar.
Reformasi besar dari inisiatif ini diharapkan akan dimulai pada tahun anggaran 2027. Jadwal ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap ratusan kebijakan pajak dan subsidi, masing-masing dengan ikatan industri dan pemangku kepentingan yang unik. Pejabat berencana menggunakan metrik objektif, bergerak menjauh dari penilaian subjektif yang telah membiarkan program yang tidak efisien terus berlangsung.
“Kami sangat menyadari ekspektasi tinggi dari masyarakat. Kami sedang mempersiapkan untuk meluncurkan mekanisme dalam tahun ini untuk mengumpulkan pendapat dari masyarakat umum tentang subsidi dan dana yang harus ditinjau,” ujar Menteri Keuangan Katayama.
Metode Jepang menonjol karena mendorong masukan publik daripada pendekatan dari atas ke bawah. Dengan mengundang opini warga tentang subsidi yang akan ditinjau, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi. Usaha ini bisa membangun pemahaman dan dukungan untuk keputusan sulit yang harus diambil.
