Brian Brooks, mantan CEO Binance.US, percaya bahwa hadirnya regulasi stablecoin di Amerika Serikat (AS) jelas menguntungkan bagi dolar AS (USD).
Sosok yang saat ini menjabat sebagai Partner di Valor Capital Group itu mengatakan bahwa dugaan penentangan Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden terhadap stablecoin kurang dari ideal.
“Seandainya saja pemerintah AS membuat kerangka kerja yang memungkinkan dolar AS untuk mendukung stablecoin dengan cara yang diatur, permintaan itu akan berkembang,” jelas Brian Brooks.
Baginya, regulasi stablecoin yang jelas di AS akan bagus untuk adopsi dolar AS secara global.
Dia menyoroti permintaan stablecoin yang dipatok ke dolar AS dari orang-orang di berbagai negara yang mengalami inflasi tinggi. Kesulitan membuka rekening bank dalam mata uang asing seperti dolar AS dinilai sebagai salah satu pendorong utama adopsi stablecoin USD.
“Permintaan [stablecoin] adalah cara kita membuat dolar AS relevan lagi pada saat pemerintah di seluruh dunia ingin memisahkan diri dari dolar AS,” terang Brian Brooks kepada CNBC.
Menurutnya, ini benar-benar masalah kebijakan yang cukup penting.
“Ini bukan tentang kripto, ini tentang peran yang dimainkan AS dalam sistem keuangan,” catatnya.
Peluncuran Stablecoin PayPal Menuai Sorotan
Pernyataan Biran Brooks datang pada saat stablecoin tetap menjadi salah satu topik terpanas di industri yang lebih luas, terutama dari perspektif regulasi.
Maxine Waters, anggota DPR AS berpengaruh dari Partai Demokrat, pada 9 Agustus lalu mengaku sangat prihatin dengan peluncuran stablecoin PayPal (PYUSD). Dia kecewa karena pengawasan dan regulasi stablecoin harusnya bukan berada di negara bagian, tetapi berada di tangan negara federal AS.
Sebagai informasi, stablecoin PYUSD resmi diperkenalkan ke publik pada 7 Agustus lalu. PayPal menerbitkan stablecoin mereka dalam kemitraan dengan Paxos yang telah mendapatkan lisensi dari Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS).
RUU Stablecoin Diloloskan, tapi Tanpa Kesepakatan Bipartisan
Mundur pada 27 Juli lalu, Komite Jasa Keuangan DPR AS meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang stablecoin. Hal tersebut dapat mendorong dilakukannya pemungutan suara terkait RUU ini di DPR AS yang lebih luas.
Bila lolos di DPR, secara keseluruhan RUU ini masih harus mendapat persetujuan dari Senat AS dan Presiden Joe Biden, yang sama-sama dikuasai dan didukung Partai Demokrat.
Dalam sidang kontroversial, sebanyak 34 suara anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS dari Partai Republik dan Partai Demokrat menyetujui RUU stablecoin yang bernama Clarity for Payment Stablecoins Act, melawan 16 orang yang menentangnya.
Namun, gagalnya mencapai kesepakatan bipartisan di antara kedua belah partai, terutama aspirasi dari Partai Demokrat, dinilai merusak peluang RUU stablecoin ini menjadi UU.
Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Patrick McHenry dari Partai Republik, mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan rancangan peraturan stablecoin ini setelah negosiasi yang berlangsung selama 15 bulan.
Dia menyebut, “Sayangnya, ada pihak ketiga dalam negosiasi ini yang tidak merasakan urgensi yang sama dengan kami, yaitu Gedung Putih [Kantor Presiden AS].”
The Fed dan Departemen Keuangan AS Tak Dukung RUU Stablecoin?
Di sisi lain, mantan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Maxine Waters dari Partai Demokrat, mengatakan RUU stablecoin sangat bermasalah dan buruk bagi AS karena justru mempromosikan perlombaan ke bawah dengan menciptakan 58 lisensi berbeda.
Hal itu dinilai memungkinkan penerbit stablecoin berpotensi untuk memasukkan berbagai aset ke dalam cadangan mereka dan mengizinkan perusahaan besar seperti Meta Platforms hingga Walmart untuk menerbitkan stablecoin. Menurut Maxine Waters, Partai Demokrat prihatin dengan ketentuan cadangan yang mendukung stablecoin dalam RUU tersebut.
Selain itu, masih ada pandangan yang berbeda tentang peran yang harus dimiliki regulator federal atas penerbitan stablecoin, terutama jangkauan penegakan dan pengawasan bank sentral AS (Federal Reserve / The Fed) ke penerbit stablecoin yang mendapat lisensi dari regulator negara bagian.
Meski RUU stablecoin ini telah melewati pemungutan suara, Maxine Waters bertanya, “Mengapa terburu-buru? Mengapa kita tidak bisa melanjutkan negosiasi ini?”
Dia mengeklaim bahwa The Fed dan Departemen Keuangan AS tidak mendukung RUU stablecoin saat ini.
Pihak dari Partai Demokrat sebenarnya ingin pemungutan suara terkait RUU stablecoin ditunda hingga bulan September mendatang. Sebab, Partai Demokrat tidak memiliki cukup kesempatan untuk menyampaikan ide mereka.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
