Komite Pertanian DPR Amerika Serikat (AS) akhirnya turut meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) aset kripto pada hari Kamis (27/7) waktu setempat. Langkah ini mengikuti aksi yang dilakukan Komite Jasa Keuangan DPR AS sehari sebelumnya. Selain itu, Komite Jasa Keuangan DPR AS juga meloloskan RUU stablecoin dan self-custodial wallet di hari yang sama.
Setelah debat dan pemungutan suara terkait RUU yang bernama Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, Komite Pertanian DPR AS (yang dipimpin Partai Republik) mendorong rancangan peraturan ini untuk dilakukan pemungutan suara secara penuh di Dewan Perwakilan Rakyat AS.
RUU ini menentukan kapan aset kripto adalah sekuritas (efek) dan komoditas. Selain itu, RUU ini juga memperluas pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS terhadap industri kripto, sambil mengklarifikasi yurisdiksi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS.
Pemungutan suara terkait RUU ini kemungkinan besar akan dilakukan oleh seluruh anggota DPR AS dalam waktu dekat. Namun, ketidakpastian tetap ada di Senat AS yang mayoritas dikuasai oleh Partai Demokrat.
Sebagai informasi, Kongres AS merupakan cabang legislatif dari pemerintahan federal AS yang menganut sistem bikameral dengan terdiri dari DPR dan Senat.
Selain Senat AS, SEC tampaknya skeptis dengan RUU aset kripto ini. Sebagai catatan, Komite Pertanian DPR AS mengawasi CFTC, sedangkan Komite Jasa Keuangan DPR AS yang mengawasi SEC.
Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian DPR AS berpartisipasi dalam RUU ini karena mereka berbagi pengawasan atas dua jenis pasar aset yang berbeda. SEC yang mengawasi sekuritas, sementara CFTC mengawasi komoditas.
Bekerja Sama dalam Berbagai Amandemen
Para anggota parlemen di Komite Pertanian DPR AS memperdebatkan sejumlah amandemen dari RUU aset kripto. Hal itu termasuk ketentuan tentang pengungkapan pelanggan dan perlindungan manajemen aset.
Ketua Komite Pertanian DPR AS, Glenn Thompson (dari Partai Republik), mencatat bahwa, “Kami mengetahui bahwa UU dan peraturan federal AS saat ini memberikan sedikit aturan bagi mereka yang ingin terlibat dalam teknologi baru ini, yang mengarah ke tindakan penegakan hukum yang rumit oleh regulator [seperti SEC] dan menciptakan kebingungan lebih lanjut di industri dan market kripto.”
Glenn Thompson menyebut RUU ini menandai tonggak penting dalam upaya untuk menciptakan kerangka peraturan aset kripto yang sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dan investor, sambil mempromosikan kepemimpinan AS di bidang keuangan dan teknologi.
Dalam diskusi di Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Rabu (26/7) kemarin, terjadi banyak debat yang cukup tegang mengenai RUU ini. Sementara itu di Komite Pertanian DPR AS, mereka bekerja melalui berbagai amandemen, dengan mengadopsi proposal dari kedua partai.
Saat mengakhiri sesi yang meloloskan RUU ini, Ketua Komite Pertanian DPR AS bercanda, “Apakah kami melakukan lebih baik daripada Komite Jasa Keuangan DPR AS [terkait mencari kesepakatan]?”
RUU Stablecoin Diloloskan, tapi Tanpa Kesepakatan Bipartisan
Selain itu, RUU tentang stablecoin akhirnya juga diloloskan di Komite Jasa Keuangan DPR AS pada hari Kamis (27/) malam. Hal tersebut dapat mendorong dilakukannya pemungutan suara terkait RUU ini di DPR AS yang lebih luas.
Bila lolos di DPR, secara keseluruhan RUU ini masih harus mendapat persetujuan dari Senat AS dan Presiden AS, Joe Biden, yang sama dikuasai dan didukung Partai Demokrat.
Dalam sidang kontroversial, sebanyak 34 suara anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS dari Partai Republik dan Partai Demokrat menyetujui RUU stablecoin yang bernama Clarity for Payment Stablecoins Act, melawan 16 orang yang menentangnya.
Namun, gagalnya mencapai kesepakatan bipartisan di antara kedua belah partai, terutama aspirasi dari Partai Demokrat, dinilai merusak peluang RUU stablecoin ini menjadi UU.
Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Patrick McHenry dari Partai Republik, mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan rancangan peraturan stablecoin ini setelah negosiasi yang berlangsung selama 15 bulan.
Dia menyebut, “Sayangnya, ada pihak ketiga dalam negosiasi ini yang tidak merasakan urgensi yang sama dengan kami, yaitu Gedung Putih [Kantor Presiden AS].”
The Fed dan Departemen Keuangan AS Dituding Tak Dukung RUU Stablecoin
Di sisi lain, mantan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Maxine Waters dari Partai Demokrat, mengatakan RUU tersebut sangat bermasalah dan buruk bagi AS karena justru mempromosikan perlombaan ke bawah dengan menciptakan 58 lisensi berbeda.
Hal itu dinilai memungkinkan penerbit stablecoin berpotensi untuk memasukkan berbagai aset ke dalam cadangan mereka dan mengizinkan perusahaan besar seperti Meta Platforms hingga Walmart untuk menerbitkan stablecoin. Menurut Maxine Waters, Partai Demokrat prihatin dengan ketentuan cadangan yang mendukung stablecoin dalam RUU tersebut.
Selain itu, masih ada pandangan yang berbeda tentang peran yang harus dimiliki regulator federal atas penerbitan stablecoin, terutama jangkauan penegakan dan pengawasan bank sentral AS (Federal Reserve / The Fed) ke penerbit stablecoin yang mendapat lisensi dari regulator negara bagian.
Meski RUU stablecoin ini telah melewati pemungutan suara pada pukul 10 malam waktu setempat, Maxine Waters bertanya, “Mengapa terburu-buru? Mengapa kita tidak bisa melanjutkan negosiasi ini?”
Dia mengeklaim bahwa The Fed dan Departemen Keuangan AS tidak mendukung RUU stablecoin saat ini.
Pihak dari Partai Demokrat sebenarnya ingin pemungutan suara terkait RUU stablecoin ditunda hingga bulan September mendatang. Sebab, Partai Demokrat tidak memiliki cukup kesempatan untuk menyampaikan ide mereka.
RUU Self-Custodial Wallet Juga Dibahas
Selain RUU stablecoin, Komite Jasa Keuangan DPR AS juga membahas RUU lain yang dimaksudkan untuk melindungi kemampuan orang-orang memiliki self-custodial wallet aset kripto atau Keep Your Coins Act.
Meskipun beberapa Partai Demokrat berpendapat bahwa RUU ini akan memungkinkan penyalahgunaan ilegal dan membiarkan orang-orang menyembunyikan aset dari pemerintah AS, RUU yang didorong oleh anggota Partai Republik ini lolos dalam pemungutan suara dengan 29 orang mendukung dan 21 anggota di Komite Jasa Keuangan AS menolak.
Bagaimana pendapat Anda tentang langkah dua komite DPR AS yang meloloskan RUU untuk aset kripto, stablecoin, dan self-custodial wallet? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
