Sejumlah anggota DPR dari Partai Republik pada hari Kamis (20/7) memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) baru untuk pengawasan industri kripto dan melindungi investor di Amerika Serikat (AS).
Kerangka peraturan yang bernama RUU Inovasi dan Teknologi Finansial untuk Abad 21 ini dinilai sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dan investor serta mendorong kepemimpinan AS dalam industri aset digital.
Ketua Komite Pertanian DPR AS, Glen Thompson, mengatakan bahwa pengenalan RUU ini menandai tonggak penting.
“Selama beberapa bulan terakhir, tim kami mengumpulkan umpan balik yang luas dari para pemangku kepentingan dan pelaku pasar, serta bekerja dengan rajin untuk menghasilkan produk legislatif yang bertujuan menutup celah otoritas yang ada, memastikan kepemimpinan AS dalam inovasi keuangan dan teknologi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gary Gensler, yang diangkat sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) oleh Presiden AS Joe Biden dari Partai Demokrat, telah berulang kali mengatakan bahwa sebagian besar aset digital adalah sekuritas (efek) dan aturan baru tidak diperlukan.
Gary Gensler mengatakan masalahnya bukan kurangnya kejelasan, tetapi keengganan platform perdagangan kripto mematuhi peraturan yang ada. Bagi pelaku industri kripto, aturan yang ada saat ini di Amerika Serikat tidak dapat diterapkan bagi industri kripto dan meminta Kongres AS untuk membuat aturan baru.
Detail RUU Kripto Terbaru di AS
RUU baru yang ditawarkan Partai Republik ini akan memberikan panduan tentang bagaimana platform kripto dapat mendaftar di SEC atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), atau keduanya secara bersama-sama. Hal tersebut juga akan meminta kedua regulator itu menerbitkan aturan tentang definisi dan pengawasan pada crypto exchange yang terdaftar.
Dalam detail terbaru RUU ini, ‘regulator akan dilarang’ untuk membuat aturan tentang ‘bagaimana individu dapat memegang sendiri aset digital mereka’.
Proyek kripto akan dikecualikan dari pendaftaran sebagai penawaran sekuritas, sampai batas tertentu. Penerbit aset kripto dapat menawarkan kripto senilai hingga US$75 juta dalam periode 12 bulan. Namun, dengan pembatasan penjualan kepada investor yang tidak terakreditasi.
Proyek kripto masih harus mengajukan informasi kepada SEC, termasuk laporan tahunan dan setengah tahunan tentang proyek itu. Hal itu berhenti berlaku sampai atau kecuali proyek kripto tersebut disertifikasi oleh regulator sebagai terdesentralisasi. Momen itu terjadi saat suatu aset kripto beralih statusnya menjadi komoditas dan bukan sekuritas.
Kemudian, penerbit kripto harus membatasi pembelian hingga atau kurang 5% dari pendapatan tahunan atau kekayaan bersih per individu. Terlepas dari patokan pendapatan, agar pengecualian berlaku, penerbit kripto tidak dapat menjual lebih dari 10% token mereka kepada satu pembeli, dan transaksi tidak dapat melibatkan aset digital lain atau utang maupun ekuitas saham tradisional.
RUU ini juga berisi bahasa yang secara eksplisit melarang percampuran aset pelanggan, seperti yang dituduhkan kepada FTX dan sejumlah crypto exchange besar lainnya, serta persyaratan lain untuk menjaga dana dan properti pelanggan.
Penerbit aset kripto harus diatur di Amerika Serikat, harus memiliki rencana bisnis, dan tidak tunduk pada perintah penegakan apa pun dari SEC dalam 5 tahun sebelum menawarkan aset kripto.
Aset kripto sekuritas dapat diperdagangkan pada sistem perdagangan alternatif (ATS) di bawah pengawasan SEC. Sementara aset kripto komoditas akan diperdagangkan di bursa komoditas digital di bawah pengawasan CFTC.
Apakah Partai Demokrat Akan Beri Dukungan?
Dalam pengumuman RUU ini, French Hill, selaku Ketua Subkomite Aset Digital, Teknologi Finansial, dan Inklusi di Komite Jasa Keuangan DPR AS, mengatakan bahwa mereka memperkenalkan RUU ini untuk menetapkan kerangka peraturan fungsionalitas yang akan melindungi konsumen dan menjaga inovasi di Amerika Serikat.
“RUU ini tidak hanya akan mencegah FTX mencuri miliaran dolar AS (USD) dana pelanggan, tetapi juga menetapkan perlindungan konsumen yang kuat dan aturan jalan yang jelas bagi pelaku pasar. Saya menantikan RUU bersejarah ini dipertimbangkan di Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian di DPR AS pada minggu depan,” terang French Hill.
Kemudian, Dusty Johnson, selaku Subkomite Pasar Komoditas, Aset Digital, dan Pembangunan Pedesaan, di Komite Pertanian DPR AS, menyebut industri aset digital dikacaukan dengan ketidakpastian peraturan, kurangnya otoritas, dan kurangnya kerangka kerja untuk prinsip operasi inti di sektor ini.
“Industri kripto menginginkan kejelasan dan RUU kolaboratif kami memberi CFTC dan SEC kursi di meja dalam menangani industri ini. RUU kami menetapkan prinsip yang jelas untuk memastikan keamanan dan kepastian finansial, sebab pengembangan aset digital terus berinovasi,” jelas Dusty Johnson.
Di sisi lain, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Patrick McHenry, mengatakan bahwa RUU ini adalah momen penting bagi posisi Negeri Paman Sam sebagai pemimpin global dalam inovasi dan adopsi teknologi. Sebab, aset digital tidak hanya dapat merevolusi sistem keuangan, tetapi teknologi blockchain yang mendasarinya menjanjikan sebagai blok bangunan untuk generasi internet berikutnya.
“Saat negara-negara lain bergerak maju dengan kerangka peraturan aset digital mereka dan Ketua SEC, Gary Gensler, melanjutkan tindakan penegakan terhadap para perusahaan kripto, AS [sebenarnya] tertinggal,” ungkap Patrick McHenry.
Dia menyebut para inovator membutuhkan kejelasan dan kepastian peraturan untuk memungkinkan teknologi ini mencapai potensi sepenuhnya. Itu sebabnya, Partai Republik memperkenalkan RUU baru ini untuk akhirnya memberikan aturan jalan yang jelas, sehingga ekosistem aset digital dapat berkembang di AS.
Sebagai catatan, Komite Pertanian DPR AS mengawasi CFTC, dan Komite Jasa Keuangan DPR AS mengawasi SEC. Patrick McHenry menyebut RUU ini adalah hasil kerja bertahun-tahun dan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, antara Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian DPR AS.
Terlepas dari itu semua, tidak jelas apakah RUU ini akan mendapat dukungan dari perwakilan Partai Demokrat. Sebagai catatan, pihak Partai Republik di DPR AS mengaku belum menerima kerja sama dari SEC seperti yang mereka harapkan. Dengan demikian, hal ini bisa jadi sebuah pertanda akan cukup sulit mendapat dukungan dari Partai Demokrat.
Bagaimana pendapat Anda tentang RUU kripto baru di AS ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
