Senat AS Meluncurkan Tindak Lanjut Bipartisan terhadap CLARITY Act

Senat Pertanian AS secara resmi telah merilis draf undang-undang komprehensif bipartisan yang bertujuan mengatur pasar aset digital.

Inti dari legislasi ini adalah pembentukan kerangka pengawasan yang berpusat pada Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ketentuan Utama Menargetkan Perlindungan Konsumen dan Kejelasan

Komite Pertanian Senat menerbitkan draf tersebut di website mereka pada hari Senin, menyatakan akan terus bekerja lintas partai untuk meloloskan legislasi ini guna melindungi konsumen, memastikan stabilitas pasar keuangan, dan membiarkan perusahaan AS berkembang.

Draf undang-undang ini muncul sekitar empat bulan setelah Dewan Perwakilan meloloskan undang-undang kripto komprehensifnya sendiri, yaitu CLARITY Act. Ketentuan utama yang diuraikan dalam draf senat ini meliputi:

• Pengawasan CFTC: Menetapkan definisi jelas tentang komoditas digital dan memberikan wewenang regulasi kepada CFTC atas pasar spot komoditas digital.
• Perlindungan Pelanggan: Mewajibkan perlindungan konsumen yang kuat, termasuk pemisahan dana pelanggan, perlindungan konflik kepentingan, persyaratan pengungkapan pelanggan yang rinci, serta larangan terhadap perdagangan afiliasi tertentu.
• Perlindungan Inovasi: Memastikan perlindungan untuk hak milik pribadi dan teknologi inovatif.
• Koordinasi Antar-Agensi: Mengharuskan CFTC dan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk berkoordinasi dalam pembentukan aturan antar-lembaga yang diperlukan.

Pengawasan Ganda Bertujuan Memecahkan Perseteruan Yurisdiksi SEC

Draf ini secara khusus menekankan “menerapkan kriteria untuk secara jelas mendefinisikan apakah sebuah aset digital merupakan sekuritas,” guna mengurangi konflik yurisdiksi dengan SEC. Pendekatan ini menandai pengenalan sistem regulasi ganda di mana CFTC mengawasi exchange spot untuk komoditas digital dan SEC mengatur token kontrak investasi.

Senator Cory Booker (D-NJ), salah satu co-sponsor draf ini, menekankan urgensinya: “Lebih banyak orang Amerika yang terlibat dengan pasar keuangan dan sistem pembayaran baru daripada sebelumnya, dan Kongres harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat dan memperluas kerangka regulasi untuk melindungi konsumen… dan mencegah pelaku jahat dari mengeksploitasi celah-celah regulasi,” ucapnya.

Perpecahan Tetap Ada Mengenai Penegakan dan Etika

Sementara struktur regulasi inti telah mendapat konsensus bipartisan, perdebatan tentang ketentuan rinci masih berlanjut.

Senator Booker mengakui bahwa draf ini hanyalah “langkah awal” dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. “Saya khususnya khawatir tentang kurangnya sumber daya dan komisaris bipartisan di CFTC, mencegah arbitrase regulasi, serta korupsi publik yang berkelanjutan dan apakah Kongres telah menciptakan pagar pengaman yang tepat untuk mencegah kesalahan-kesalahan tersebut,” paparnya, mendorong rekan-rekannya untuk menangani masalah-masalah ini.

Khususnya, Demokrat terus menekan agar undang-undang tersebut menangani potensi konflik kepentingan yang melibatkan keluarga Trump dan industri kripto. Sen. Elizabeth Warren sebelumnya mengirimkan penyelidikan resmi kepada Departemen Kehakiman pada bulan September mengenai dugaan keterkaitan antara keluarga Trump dan global exchange Binance.

Industri Sambut Kepastian, Namun Serukan Perluasan

Walaupun telah menciptakan CLARITY Act awal tahun ini, kedua partai di Senat mengalami penundaan dalam memajukan legislasi ini karena perbedaan pendapat. Serupa, meskipun draf saat ini memiliki konsensus bipartisan pada struktur regulasi inti, perdebatan tentang ketentuan rinci masih berlanjut.

Beberapa kritikus mengungkapkan keraguan. Alex Thorn, Kepala Riset Firmwide, berkomentar bahwa sementara draf ini “bagus untuk dilihat,” namun “masih jauh dari ke mana kita tahu itu harus pergi.” Dia mencatat bahwa draf ini “secara eksplisit menunda masalah kunci yang telah membagi pembuat undang-undang kripto dari kedua partai, seperti defi dan perlindungan pengembang,” tambahnya.

Pengacara Bill Hughes dari Consensys menunjukkan kekurangan spesifik dalam klausa “Perlindungan Hak Milik Pribadi,” dengan mencatat bahwa itu hanya berlaku untuk “penggunaan pribadi.” “Aturan ini hanya berlaku untuk penggunaan pribadi, bukan untuk orang yang bertindak sebagai wali, fidusia, atau penyedia layanan keuangan untuk orang lain,” diperingatkan Hughes.