Elizabeth Warren, senator Amerika Serikat (AS) yang dikenal kritis terhadap eksistensi industri kripto, pada hari Kamis (30/3) mengaku sedang membangun sebuah pasukan anti-kripto (anti-crypto army).
Niat itu termuat dalam kampanye agar dia terpilih kembali sebagai senator AS. Sebenarnya, ungkapan ‘Elizabeth Warren sedang membangun pasukan anti-kripto’ pertama kali mencuat dalam artikel Politico pada 14 Februari lalu.
Menariknya, sang senator AS itu tampaknya menyukai frasa tersebut. Sebab, dia pada kenyataannya menampilkan secara mencolok frasa itu dalam kampanye pemilihan ulangnya.
Senator asal Partai Demokrat itu disebut mulai merekrut sejumlah senator asal Partai Republik konservatif untuk tujuan anti-kripto dan mendapat respon positif awal dari para pelobi bank yang juga ingin mengendalikan para startup aset digital.
Kemitraan Elizabeth Warren dengan senator dari Partai Republik mencerminkan kekuatan yang lebih luas yang siap untuk menyatukan kaum progresif (atau liberal yang merujuk pada Partai Demokrat) dan konservatif, hingga kelompok pengawas dan bankir, yang memiliki tujuan yang sama dalam keinginan untuk menggagalkan pertumbuhan kripto.
Elizabeth Warren Tuduh Kripto Bakal Hancurkan Ekonomi
Elizabeth Warren dikenal telah lama menjadi pengkritik kripto yang vokal. Dia bahkan berargumen bahwa kripto akan menghancurkan perekonomian setelah runtuhnya crypto exchange FTX pada November 2022.
Dirinya mendorong agar penegak hukum Amerika Serikat menggunakan otoritas ekspansi mereka untuk menindak keras penipuan kripto.
“Kongres AS harus mendukung lembaga penegak hukum dan regulator keuangan AS dengan lebih banyak dana,” kata Elizabeth Warren.
Sebab, dia mengklaim banyak eksekutif kripto memiliki pasukan pengacara, penasihat public relation (PR), dan pendukung selebriti berbayar.
“Mereka [para eksekutif kripto] tampaknya berpikir dapat lolos dari undang-undang (UU) yang berlaku untuk semua orang,” tegasnya.
Oleh karena itu, jika penegak hukum Amerika Serikat menghadapi penjahat kripto, menurut Elizabeth Warren mereka membutuhkan sumber daya yang memadai untuk bertarung dan menang.
Melompat pada hari Rabu (29/3) kemarin, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dana tambahan untuk mengatasi risiko di market kripto.
Ingin Batasi Ruang Gerak Kripto
Pada 14 Februari lalu, Elizabeth Warren berjanji untuk memperkenalkan kembali rancangan UU (RUU) Anti-Pencucian Uang (AML) yang akan meluas ke decentralized finance (DeFi) atau keuangan terdesentralisasi dan decentralized autonomous organization (DAO) atau organisasi otonom yang terdesentralisasi.
Tidak hanya itu, crypto wallet, miner, hingga validator, turut didorong untuk menerapkan kebijakan AML. Adapun para pendukun kripto telah mencoba untuk menolak RUU anti-AML yang didukung Elizabeth Warren.
Merek mengkritiknya sebagai ancaman luas dan inkonstitusional terhadap privasi yang dapat menyerang berbagai produk software lainnya, lebih dari sekedar kripto, yang berfokus pada keuangan. Beberapa mantan regulator juga mempermasalahkan RUU itu.
- Baca Juga: Apakah Penutupan Signature Bank adalah Pesan Anti-Kripto yang Sangat Kuat dari Pemerintah AS?
Bagian dari Agenda Operation Choke Point 2.0?
Akun Twitter Coin Bureau, yang memiliki 790,6 ribu followers, pada 9 Maret lalu menuduh bahwa Elizabeth Warren menyebabkan bank run dengan tuduhan palsu.
Tudingan itu merespon pernyataan Elizabeth Warren yang mengatakan, “Sebagai bank pilihan untuk kripto, kegagalan Silvergate Bank mengecewakan, tetapi dapat diprediksi. Saya memperingatkan tentang aktivitas Silvergate yang berisiko, jika bukan ilegal, dan mengidentifikasi kegagalan due diligence atau uji tuntas yang parah. Sekarang, pelanggan harus dibuat utuh dan regulator harus meningkatkan [tindakan] terhadap risiko kripto.”
Kemudian, menurut akun Twitter foobar yang memiliki 123,7 ribu followers Twitter, penutupan Signature Bank pada 12 Maret lalu adalah pengambilalihan yang ditargetkan untuk mematikan hubungan kripto dengan bank.
“Operation Choke Point 2.0 adalah nayata,” tulis foobar.
Sebagai informasi, Operation Choke Point merupakan inisiatif dari regulator AS yang dimulai pada tahun 2013 dan berakhir pada 2017. Agendanya adalah membidik bank-bank di AS dan bisnis yang mereka lakukan dengan sejumlah perusahaan yang diyakini berisiko tinggi dalam praktik penipuan dan pencucian uang.
Sementara itu, istilah Operation Choke Point 2.0 adalah tuduhan atas taktik regulator AS untuk menghabisi industri kripto, salah satunya dengan memutus akses ke sistem perbankan.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
