Lihat lebih banyak

RUU Aset Kripto AS Rumusan Senator Lummis dan Gillibrand Ajukan Pembebasan Pajak Capital Gain

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Dalam rumusan RUU buatannya, Senator Kirsten Gillibrand dan Cynthia Lummis mengajukan pembebasan pajak capital gain aset kripto.
  • Selain itu, draf RUU tersebut juga mengatur mengenai stablecoin, klasifikasi aset kripto, dan CBDC.
  • Kedua senator itu berharap agar aturan yang mereka ajukan tersebut dapat mendorong lebih banyak perusahaan kripto menjalankan bisnisnya di Amerika Serikat.
  • promo

Senator Kirsten Gillibrand dari Partai Demokrat dan Senator Cynthia Lummis dari Partai Republik telah membuat konsep pengajuan aturan yang membebaskan pajak capital gain aset kripto untuk pendapatan kurang dari US$600 (Rp8,7 juta) dalam RUU rumusannya.

Selain mengubah pelaporan pajak capital gain aset kripto, rancangan undang-undang (RUU) baru kripto ini juga membahas mengenai pengawasan terhadap aset kripto, stablecoin, dan perlindungan konsumen yang layak dari pemerintah.

Di bulan Maret 2022, Senator Lummis mencuitkan, “Pengungkapan Besar: Sangat senang bekerja dengan @gillibrandny dalam kerangka bipartisan untuk menciptakan kejelasan [regulasi], menetapkan batasan, dan memastikan perlindungan yang masuk akal. Dengan umpan balik, legislasi ini akan memungkinkan industri aset digital berinovasi dan berkembang di Amerika [Serikat].”

Cuitan Senator Lummis tersebut muncul setelah Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang menugaskan berbagai lembaga federal untuk menciptakan kerangka kebijakan terkait aset kripto.

Lummis Sebut Sebagian Aset Kripto Tergolong Komoditas

Lummis meyakini bahwa sebagian besar aset kripto adalah komoditas. Oleh karena itu, ia menempatkan kelas aset ini di bawah regulasi Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka (CTFC). Dalam sebuah wawancara dengan Politico, Lummis menjabarkan lebih lanjut bahwa ia menganggap Bitcoin dan Ether sebagai komoditas, sedangkan mata uang kripto lain di pasar masih perlu diuji dengan Howey Test.

Baik Lummis maupun Gillibrand meminta Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat untuk melindungi konsumen bursa dari risiko kehilangan dana akibat pembobolan sistem keamanan. Hal ini sejalan dengan aturan proses pembukuan baru dari SEC yang dirancang untuk melindungi aset konsumen di bursa.

Kedua senator mengajukan angka US$600 (Rp8,7 juta) sebagai plafon pembebasan kewajiban lapor pajak. Dengan demikian, dapat mempermudah warga AS, terutama generasi muda, untuk menyimpan aset kripto. Akan tetapi, angka tersebut dapat berubah.

“Kami mengajukan angka US$600 sebagai permulaan, tapi di antara hal-hal yang sedang kami kerjakan adalah membagikan draf RUU kami dengan sejumlah konstituen, sehingga kami bisa mendapatkan umpan balik,” jelas Lummis saat diwawancara oleh Yahoo Finance.

Usulkan agar Stablecoin Tak Diregulasi seperti Bank

Sementara itu, menurut RUU baru ini, stablecoin ditempatkan di bawah yurisdiksi Kantor Pengawas Mata Uang (OCC), alih-alih meregulasi stablecoin seperti bank.

“Mereka tidak melakukan hal yang sama seperti bank, dan mereka bukan ditujukan menjadi bank. Kami tidak ingin menciptakan infrastruktur yang rumit seputar itu, karena tidak perlu [dan] karena penggunaannya sangat berbeda. Jadi, kami akan melihat industri stablecoin sedikit lebih holistik,” kata Gillibrand pada suatu kesempatan wawancara.

Langkah kedua senator itu cukup menyimpang dari pendapat Kelompok Kerja Keuangan Presiden Joe Biden, yang hanya mengizinkan bank untuk menjadi penerbit stablecoin. Namun, para senator masih mempertahankan bahwa penerbit stablecoin harus menjaga cadangan mata uang dolar AS 100%, terlebih lagi mengingat adanya kegagalan Tether tahun lalu. Penerbit stablecoin juga wajib memiliki saluran langsung kepada The Fed.

Dalam pemungutan suara, Senator Lummis memilih penundaan peluncuran mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC). Ia menganjurkan agar CBDC harus hanya berinteraksi dengan bank sentral, bukannya konsumen. Selain itu, RUU garapan Lummis dan Gillibrand mendukung studi lebih lanjut terhadap CBDC buatan Cina. Menurut mereka, studi terhadap CBDC milik Cina bisa dibilang memberikan lebih banyak informasi dibanding hal-hal lainnya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh kedua senator ini adalah menciptakan lingkungan regulasi yang kompetitif, demi membuat perusahaan-perusahaan kripto tertarik melakukan bisnisnya di Negeri Paman Sam.

Platform kripto terbaik di Indonesia | Maret 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

482684f67f7c6a6c68bb22d21073cef7?s=120&d=wp_user_avatar&r=g
David Thomas
David Thomas lulus dari Universitas Kwa-Zulu Natal di Durban, Afrika Selatan, dengan gelar kehormatan di bidang teknik elektronik. Dia bekerja sebagai insinyur selama delapan tahun, mengembangkan perangkat lunak untuk proses industri di perusahaan spesialis otomasi Afrika Selatan, Autotronix (Pty) Ltd, sistem kontrol pertambangan untuk AngloGold Ashanti, dan produk konsumen di Inhep Digital Security, sebuah perusahaan keamanan dalam negeri yang sepenuhnya dimiliki oleh konglomerat Swedia,...
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori