Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada 9 Maret 2022 akhirnya menandatangani executive order atau perintah eksekutif untuk memastikan pengembangan aset digital termasuk cryptocurrency (kripto) yang bertanggung jawab.
Perintah eksekutif tersebut mengurai seluruh strategi pertama dari Pemerintah AS untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan potensi dari aset digital dan teknologi yang mendasarinya dalam hal ini termasuk blockchain.
Terdapat 7 prioritas utama dalam perintah tersebut yang menjabarkan mengenai kebijakan nasional AS terhadap aset digital.
Hal itu meliputi perlindungan konsumen dan investor, stabilitas keuangan, aliran keuangan yang terlarang dan keamanan nasional, kepemimpinan AS dalam sistem keuangan global dan daya saing ekonomi, inklusi keuangan, inovasi yang bertanggung jawab dan mengatasi risiko iklim, serta mengeksplorasi peluang central bank digital currency (CBDC)
Detail 7 Prioritas Utama dalam Perintah Eksekutif Presiden AS terkait Aset Digital
1. Lindungi Konsumen, Investor, dan Bisnis AS
Hal ini dilakukan dengan mengarahkan Kementerian Keuangan AS (United States Department of the Treasury atau USDT) dan mitra lembaganya untuk menilai dan mengembangkan rekomendasi kebijakan demi mengatasi implikasi dari pertumbuhan di sektor aset digital serta perubahan di pasar keuangan bagi konsumen, investor, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Perintah ini juga mendorong regulator untuk memastikan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap risiko keuangan sistemik yang ditimbulkan oleh aset digital.
2. Lindungi Stabilitas Keuangan AS dan Global, serta Kurangi Risiko Sistemik
Hal ini dilakukan dengan mendorong Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan AS (Financial Stability Oversight Council atau FSOC) untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan di seluruh ekonomi yang bersifat sistemik, yang ditimbulkan oleh aset digital dan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi kesenjangan peraturan.
3. Mengurangi Risiko dari Aliran Keuangan Terlarang dan Keamanan Nasional yang Ditimbulkan oleh Penggunaan Aset Digital Secara Terlarang
Hal ini dilakukan dengan mengarahkan fokus tindakan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua lembaga Pemerintah AS yang relevan untuk mengurai risiko ini.
Selain itu, tindakan yang dilakukan juga mengarahkan sejumlah lembaga untuk bekerja dengan berbagai sekutu dan mitra terkait untuk memastikan kerangka kerja, kemampuan, serta kemitraan internasional yang selaras dan responsif terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan aset digital.
4. Mempromosikan Kepemimpinan AS dalam Teknologi dan Daya Saing Ekonomi untuk Memperkuat Kepemimpinan AS dalam Sistem Keuangan Global
Hal ini dilakukan dengan mengarahkan Kementerian Perdagangan AS (United States Department of Commerce atau USDC) untuk bekerja di seluruh sisi Pemerintah AS dalam membangun kerangka kerja demi mendorong daya saing dan kepemimpinan AS dalam memanfaatkan teknologi aset digital.
Kerangka kerja ini akan berfungsi sebagai landasan bagi berbagai lembaga dan mengintegrasikannya sebagai prioritas ke dalam kebijakan, penelitian, dan pengembangan, serta pendekatan operasional terhadap aset digital.
5. Mempromosikan Akses yang Sama ke Layanan Keuangan yang Aman dan Terjangkau
Hal ini menegaskan tentang kebutuhan kritis akan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan dapat diakses di AS.
Ini menjadi kepentingan nasional AS dengan menginformasikan pendekatan mereka terhadap inovasi aset digital, termasuk risiko dampak yang berbeda.
Akses yang aman sangat penting bagi masyarakat yang telah lama tidak memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan.
Menteri Keuangan AS yang bekerja dengan semua lembaga terkait akan membuat laporan tentang uang dan sistem pembayaran masa depan untuk memasukkan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan inklusi keuangan, keamanan nasional, serta sejauh mana inovasi teknologi tersebut dapat memengaruhi masa depan.
6. Mendukung Kemajuan Teknologi serta Memastikan Pengembangan & Penggunaan Aset Digital yang Bertanggung Jawab
Hal ini mengarahkan Pemerintah AS untuk mengambil langkah nyata dalam mempelajari dan mendukung kemajuan teknologi dalam pengembangan, desain, dan implementasi sistem aset digital yang bertanggung jawab sambil memprioritaskan privasi, keamanan, memerangi eksploitasi terlarang, serta mengurangi dampak negatif yang terkait dengan iklim.
7. Mengeksplorasi Mata Uang Digital Bank Sentral AS
Hal ini dilakukan dengan menempatkan urgensi pada penelitian dan pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) AS yang potensial, jika penerbitannya dianggap untuk kepentingan nasional.
Perintah tersebut mengarahkan Pemerintah AS dalam menilai infrastruktur teknologi dan kebutuhan kapasitas untuk calon CBDC AS yang melindungi kepentingan AS.
Perintah ini juga mendorong bank sentral AS yaitu Federal Reserve (The Fed) melanjutkan upaya penelitian, pengembangan, dan penilaiannya untuk CBDC AS, termasuk pengembangan rencana tindakan Pemerintah AS yang lebih luas dalam mendukung pekerjaan mereka.
Upaya ini memprioritaskan partisipasi AS dalam eksperimen multi-negara dan memastikan kepemimpinan AS secara internasional untuk mempromosikan pengembangan CBDC yang konsisten dengan prioritas AS dan nilai-nilai demokrasi.
Landasan Perintah Eksekutif Presiden AS Mengenai Aset Digital
Perintah eksekutif Presiden AS Joe Biden berlandaskan pada aset digital, termasuk kripto, yang telah mengalami pertumbuhan eksplosif dalam beberapa tahun terakhir.
Adapun kapitalisasi pasar kripto telah mencapai $3 triliun USD atau setara Rp43.003 triliun pada November 2021. Angka ini melonjak drastis dari hanya $14 miliar USD atau sekitar Rp200,68 triliun dalam waktu 5 tahun sebelumnya.
Survei juga menunjukkan bahwa sekitar 16% orang dewasa AS atau setara 40 juta jiwa, telah berinvestasi, trading, dan menggunakan kripto.
Selain itu, lebih dari 100 negara sedang menjajaki atau menguji coba CBDC yang merupakan bentuk digital dari mata uang kedaulatan suatu negara.
Melejitnya popularitas aset digital menciptakan peluang untuk memperkuat kepemimpinan AS dalam sistem keuangan global dan pada sisi teknologi. Meski begitu, hal ini juga memiliki implikasi substansial bagi perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, keamanan nasional, dan risiko iklim.
Pemerintah AS menilai harus mempertahankan kepemimpinan teknologi mereka di ruang yang sedang berkembang pesat ini, mendukung inovasi sambil mengurangi risiko bagi konsumen, bisnis, serta sistem keuangan yang lebih luas dan dampaknya bagi iklim.
Atas hal itu, Pemerintah AS harus memainkan peran utama dalam keterlibatan internasional dan tata kelola global mengenai aset digital yang konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan daya saing global AS.
Pemerintah AS mengaku bahwa mereka akan bekerja untuk menetapkan kebijakan yang menjaga dan menghindar dari risiko yang ada serta memandu inovasi yang bertanggung jawab.
Mereka akan menggandeng para sekutu dan mitra AS untuk mengembangkan kemampuan internasional yang selaras dalam merespon risiko keamanan nasional, serta dengan sektor swasta untuk mempelajari dan mendukung kemajuan digital.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
