Pemanfaatan stablecoin sebagai salah satu alat untuk memperkuat kedaulatan mata uang Indonesia, Rupiah bergema dalam acara CFX Crypto Conference 2025 di Coinfest Asia 2025. Namun sampai saat ini, aset kripto yang menggunakan paritas Rupiah sebagai underlying itu masih belum memiliki aturan yang jelas. Apa sebabnya?
Dalam sesi Fireside Chat Session, Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto, Wan Iqbal mengatakan bahwa dia sudah menunggu sejak lama hadirnya stablecoin berbasis Rupiah. Menurutnya, terdapat peluang yang sangat besar dari kehadiran stablecoin tersebut.
Lantaran salah satu jenis dari mata uang kripto itu menggunakan use case dari Rupiah itu sendiri. Ia percaya bahwa dengan hadirnya stablecoin berbasis Rupiah malah akan memperluas dan memperkuat mata uang kita, Rupiah.
Ia mengambil contoh hadirnya stablecoin Tether USD (USDT) dan juga USD Coin (USDC) yang saat ini mendominasi lanskap stablecoin global. Menurutnya sejak 2015, seluruh perdagangan kripto menggunakan pair (pasangan perdagangan) USDT. Padahal dulu, pasangan perdagangan yang digunakan dalam transaksi kripto adalah Bitcoin (BTC).
Saat ini, berdasarkan CoinGecko, baik USDT dan USDC sudah memiliki kapitalisasi pasar masing-masing sebesar US$167,03 miliar dan US$67,34 miliar.
“Saya sudah berharap sejak 2016. Peluangnya besar, pertanyaannya kenapa tidak mau diadopsi,” jelas Iqbal.
Regulator Perlu Duduk Bersama Bahas Stablecoin
Sementara itu, Ketua Umum Aspakrindo-ABI sekaligus CCO Reku, Robby memandang, pada prinsipnya sekarang adalah bagaimana bisa meyakinkan regulator dari sisi pengawasan dan juga pemanfaatan stablecoin itu sendiri.
Dalam hematnya, tanpa adanya hal itu akan sulit untuk bisa menghadirkan stablecoin. Karena dalam implementasinya nanti salah satu aset kripto itu bakal berjalan di antara yurisdiksi dua lembaga. Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia (BI).
“Perlu adanya kesepahaman terkait pemanfaatan stablecoin berbasis Rupiah itu untuk apa saja. Karena kalau untuk alat tukar, secara Undang-Undang itu melanggar,” tambah Robby.
Ia berharap agar regulator, dalam hal ini OJK dan BI bisa duduk bersama untuk merumuskan kebijakan stablecoin yang tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga pemanfaatannya akan menjadi jelas, yakni untuk kemaslahatan bersama.
Di sisi lain, CMO Pintu, Timothius Martin mengatakan, dengan adanya stablecoin berbasis Rupiah akan membantu dalam proses remitansi. Ia melihat bahwa Indonesia memiliki inflow yang sangat besar di sektor remittance.
Jika stablecoin berbasis Rupiah hadir, akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam remitansi. Yakni tingginya biaya dan juga kecepatan pengiriman.
Selain itu, berkaca pada pemanfaatan stablecoin di luar negeri, khususnya Amerika Serikat (AS). Penggunaan aset stabil tersebut sudah sangat berkembang pesat. Karena di luar negeri, konsumen bisa menggunakan stablecoin seperti USDC untuk membayar transaksi e-commerce.
Namun demikian, Timothius melihat bahwa meski penerapan stablecoin sebagai alat transaksi di Indonesia masih membutuhkan proses panjang. Meskipun peluangnya sangat besar. Tetapi dengan dukungan regulator dan inovasi industri, Indonesia berpotensi menjadikan stablecoin sebagai senjata strategis untuk memperkuat posisi sebagai pusat aset kripto dunia.
Bagaimana pendapat Anda tentang potensi pemanfaatan stablecoin Rupiah di Indonesia? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
