Biaya jual beli aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif ketimbang negara lain. Bahkan, Bos Indodax, Oscar Darmawan menyebut, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di Indonesia dua kali lipat lebih mahal ketimbang platform luar negeri. Sehingga pada akhirnya menghambat daya saing industri.
Melalui keterangan resminya, ia menjelaskan, saat ini investor kripto di Indonesia mendapatkan tarif pajak final sebesar 0,2% untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 0,11% untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di setiap transaksi.
Sementara untuk platform perdagangan kripto luar negeri, tidak memberlakukan pajak serupa. Hal itu berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.
“Bukan berarti investor enggan untuk patuh terhadap pajak. Tetapi besaran tarif yang ada saat ini mengurangi daya saing platform luar negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1% seperti halnya perdagangan saham,” jelas Oscar.
Ia mencontohkan, saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1% pada tahun 2021, volume perdagangan harian mengalami peningkatan secara signifikan. Menurutnya, kondisi itu menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.
Evaluasi Regulasi Untuk Integrasi Layanan Kripto
Di sisi lain, Oscar mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kacamatanya, langkah itu merupakan bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.
Namun ia juga menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan dari Bank Indonesia (BI) terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto. Padahal menurutnya, di luar negeri, bank telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.
“Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak tertinggal dari negara-negara tetangga,” tambah Oscar.
Meski demikian, Oscar juga menyadari bahwa keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal ini mencakup keterbatasan listing aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.
Dalam hematnya, perlu adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir dalam industri kripto. Karena dalam ingatannya, dahulu negeri ini termasuk yang tercepat dalam pengaturan, tapi kini justru tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang.
Bagaimana pendapat Anda tentang besaran tarif pajak kripto di Indonesia? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
