Belum lama ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap nilai agregat penerimaan pajak kripto sejak tahun 2022 hingga 2024 yang mencapai Rp1,09 triliun. Memandang hal itu, Chief Marketing Officer (CMO), Wan Iqbal mengatakan kondisi itu menunjukkan bahwa aset kripto mendapatkan penerimaan yang luas sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tingginya angka penerimaan pajak yang bersumber dari kripto menjadi bukti nyata bahwa ekosistem kripto di Indonesia terus bertumbuh dengan baik. Di sisi lain, perkembangan kripto juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Karena artinya, investor bisa memanfaatkan berbagai inovasi yang ada, seperti trading, investasi hingga staking kripto. Ragam layanan tersebut lanjut Iqbal menciptakan ruang bagi individu untuk mencari penghidupan, bahkan di luar pekerjaan konvensional.
“Banyak orang mulai menjadikan aset kripto sebagai sumber penghasilan utama atau tambahan. Baik melalui investasi jangka panjang maupun aktivitas lain di sektor ini,” jelasnya melalui keterangan resmi.
Dalam kacamatanya, potensi tersebut tidak hanya memberikan dampak pada individu. Melainkan juga mampu mendorong pertumbuhan startup berbasis blockchain, yang pada akhirnya turut menggerakkan roda perekonomian nasional.
Perkembangan Kripto yang Makin Luas
Ke depannya, perkembangan industri kripto di Indonesia diprediksi akan bertambah masif. Pasalnya aset yang semula hanya masuk dalam kategori komoditas, kini sudah bertransformasi menjadi aset keuangan di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berbagai inisiatif juga sudah mulai muncul, seperti hadirnya produk tokenisasi surat utang, tokenisasi emas hingga tokenisasi properti yang memanfaatkan inti teknologi dari kripto, blockchain. Regulator terpilih, dalam hal ini OJK juga sudah menyiapkan ruang untuk hadirnya inovasi secara bertanggung jawab melalui sandbox.
Lewat skema itu, setiap inovasi yang muncul bakal di uji coba untuk melihat dampak serta manfaat dari produk anyar tersebut. Ditambah, OJK juga sudah menegaskan bahwa pihaknya akan mengatur dan mengawasi seluruh sektor ITSK, aset keuangan digital dan aset kripto di tanah air.
Termasuk untuk model bisnis decentralized finance (DeFi) juga non-fungible token (NFT). Dua model bisnis yang selama ini belum tersentuh oleh Bappebti.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
