Per tanggal 26 April, undang-undang yang baru saja disahkan di Inggris Raya mulai efektif berlaku. UU ini memberi wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk “menyita, membekukan, dan menghancurkan” aset kripto.
Tindakan legislatif ini merupakan respons langsung terhadap kian maraknya transaksi kripto ilegal di Inggris.
Berhak Sita Aset Kripto tanpa Proses Hukum
Dalam beberapa tahun terakhir, entitas kriminal terorganisir seperti pengedar narkoba dan teroris semakin marak mengeksploitasi aset kripto untuk aktivitas pencucian uang. National Crime Agency’s National Assessment melaporkan lonjakan transaksi kripto ilegal di Inggris menjadi £1,2 miliar pada tahun 2021.
Untuk menangkal tren ini, Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan amandemen atas UU yang berlaku. Dalam regulasi baru ini, lembaga penegak hukum berhak menyita kepemilikan aset kripto tanpa perlu melakukan proses hukum terlebih dahulu. Perubahan ini menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejahatan oleh Parlemen Inggris tahun lalu, sehingga mempercepat proses penyitaan aset kripto.
“Pelaku kejahatan tidak semestinya mendapatkan keuntungan dari aksi melanggar hukum, itulah sebabnya kami mempermudah penegak hukum untuk tetap berada di garis terdepan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.”
James Cleverly, Menteri Dalam Negeri Inggris
Pedoman baru ini memberikan pihak berwenang kuasa untuk menyita berbagai macam objek seperti kata sandi tertulis atau stik memori yang dapat membantu dalam penyelidikan tindak kriminal dan untuk mentransfer kripto ilegal ke wallet yang dikendalikan pemerintah. Sehingga, hal ini dapat secara efektif memutus akses tindak kejahatan.
Selain itu, pihak berwenang sekarang juga mampu memblokir aset digital tertentu, terutama koin privasi. Pihak berwenang berargumen bahwa aset-aset semacam ini menawarkan anonimitas yang tinggi dan kerap digunakan dalam transaksi ilegal. Langkah ini bertujuan untuk mencegah aset-aset ini masuk kembali ke dalam peredaran.
Selain itu, UU baru ini juga memasukkan ketentuan yang memungkinkan para korban kejahatan terkait kripto untuk mengajukan petisi untuk pengembalian dana mereka.
“Wewenang baru ini sangat disambut baik dan akan meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk menahan, memulihkan, dan memusnahkan aset kripto jika diperlukan… UU ini akan memungkinkan pemberantasan yang lebih efektif terhadap para penjahat dan pada akhirnya menghalangi mereka dari keuntungan finansial yang mereka dambakan,” tambah Adrian Searle, Direktur National Economic Crime Centre.
Di sisi lain, operasi gabungan terbaru oleh NCA dan Badan Penegakan Narkoba (DEA) Amerika Serikat telah berhasil membongkar jaringan narkoba bernilai jutaan dolar. Spesifiknya, uang tunai dan aset kripto senilai US$150 juta berhasil disita. Adapun beberapa keberhasilan yang signifikan lainnya meliputi penuntutan individu yang terlibat dalam penjualan obat terlarang yang difasilitasi kripto di dark web dan penipuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang melibatkan non-fungible token (NFT).
Bagaimana pendapat Anda tentang UU baru Inggris ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
