Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, baru-baru ini meminta agar proposal untuk kerangka hukum tentang aset kripto diajukan dalam bulan ini.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (MOF) harus memimpin, bersama dengan Bank Negara Vietnam (SBV), dalam proposal dan pengajuan kerangka hukum untuk mengelola aset digital dan mata uang digital. Proses ini harus selesai pada bulan Maret.
Vietnam Meningkatkan Upaya Regulasi Aset Kripto
Menurut Tuoi Tre, Perdana Menteri Chinh baru saja menandatangani Instruksi No. 05 tentang solusi untuk mendorong pertumbuhan nasional mencapai 8% atau lebih pada tahun 2025. Permintaan untuk mengajukan proposal kerangka hukum tentang mata uang digital adalah bagian penting dari Instruksi ini.
“Partai telah mengarahkan, Pemerintah telah setuju, Majelis Nasional telah setuju, Rakyat telah mendukung, dan Tanah Air telah mengharapkan. Jadi, diskusikan untuk bertindak, bukan untuk mundur,” ujar Kepala Pemerintahan.
Saat ini, aset kripto tidak dianggap sebagai mata uang digital di Vietnam. Banyak bisnis mendaftar di Singapura atau AS dan kemudian beroperasi di Vietnam. Hal ini menyebabkan kerugian kompetitif dan kehilangan pendapatan pajak.
Inilah mengapa Kepala Pemerintahan telah mengarahkan MOF dan SBV untuk mengusulkan kerangka hukum untuk mata uang digital dalam bulan ini.
Kerangka hukum akan membantu bisnis mengakses modal dari bank. Ini juga akan membuat investasi dan pendanaan lebih mudah diakses.
Dari perspektif pengguna, transparansi akan membantu meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam transaksi. Ini dapat berkontribusi pada rencana Vietnam untuk memajaki transaksi kripto dan aset digital.
Gambaran Umum Kerangka Hukum untuk Aset Kripto di Vietnam
Menurut data yang dicatat oleh BeInCrypto dari Triple-A, Vietnam saat ini menempati peringkat ke-7 secara global dalam hal kepemilikan aset kripto. Ada juga peningkatan hype atas Pi Network (PI) yang baru diluncurkan yang menyebabkan Otoritas Vietnam mengeluarkan peringatan.
Namun, pemerintah belum memberikan definisi spesifik untuk mata uang virtual dan aset virtual.
Sebelumnya, Pemerintah mempertimbangkan memasukkan ketentuan dan regulasi tentang aset digital ke dalam dokumen hukum di bawah Undang-Undang Industri Teknologi Digital. Konsep aset digital pertama kali didefinisikan sebagai aset tidak berwujud.
Lebih spesifik, regulasi mengklasifikasikan kripto sebagai data digital. Teknologi digital menciptakan, menerbitkan, menyimpan, mentransfer, dan mengautentikasi data ini dalam lingkungan elektronik.
Di awal tahun 2025, Komite Tetap Majelis Nasional bertujuan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset digital. Mereka mendasarkan klasifikasi pada tujuan, teknologi, dan kriteria lainnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Dewan Kebijakan dan Strategi Komite Pusat tentang target pertumbuhan ekonomi, Sekretaris Jenderal To Lam menyatakan perlunya mempelajari dan menerapkan mekanisme pengujian terkendali (sandbox) untuk mendirikan sebuah exchange untuk aset digital.
Pemerintah Vietnam akan meluncurkan dan mengoperasikan Pusat Keuangan di Kota Ho Chi Minh dan Da Nang pada tahun 2025.
Minggu lalu, Perdana Menteri memerintahkan MOF dan MOST untuk membuat kebijakan tentang aset digital dan sandboxes. Mereka harus menyelesaikannya pada Q2 2025.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.