Anggota dewan di Jepang telah meminta kepada para crypto exchange bekerja sama perihal pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia. Permintaan ini muncul akibat kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan penggunaan kripto untuk menghindari sanksi.
Pemerintah Jepang meminta crypto exchange untuk memainkan perannya dalam tindakan hukuman yang diberikan kepada Rusia atas invasinya kepada Ukraina. Reuters melansir pada 14 Maret 2022 kemarin bahwa pemerintah meminta crypto exchange tidak memproses transaksi kripto untuk wilayah Rusia dan Belarusia, sesuai dengan ketentuan dari sanksi ekonomi.
Permintaan tersebut muncul setelah rapat bersama para anggota G7 yang mengungkapkan kekhawatirannya jika warga Rusia yang berada dalam daftar sanksi dapat memanfaatkan uang kripto untuk menghindari efek dari sanksi ekonomi. Kementerian Keuangan Amerika Serikat (U.S. Treasury) juga menerbitkan panduan baru yang mengonfirmasi bahwa aturan sanksi ini mencakup uang kripto. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah AS, Uni Eropa juga ikut memasukkan aset kripto ke dalam daftar aset yang terkena sanksi.
Dengan desakan baru dari Jepang, maka barangsiapa yang melakukan pembayaran tanpa izin kepada pihak-pihak dalam daftar sanksi, akan terancam hukuman penjara hingga 3 tahun dan hukuman denda sebesar 1 juta JPY (sekitar 121 juta rupiah). Dalam hal ini, NFT juga tergolong sebagai salah satu bentuk pembayaran.
Kripto memang telah menjadi topik hangat di tengah konflik Ukraina dan Rusia saat ini. Meski kripto telah dimanfaatkan untuk menerima banyak donasi untuk Ukraina, namun pemerintah khawatir bila kripto dapat pula menjadi jalan keluar bagi pihak-pihak yang terkena sanksi.
Sejumlah Perusahaan Kripto Telah Ikuti Aturan Sanksi
Pemerintah Ukraina sendiri sebenarnya sudah meminta secara langsung kepada sejumlah pelaku industri kripto untuk menghentikan layanannya di Rusia. Akan tetapi, tidak semua perusahaan kripto bersedia untuk melakukannya. Kraken dan Tether adalah contoh beberapa perusahaan kripto yang menolak menghentikan layanannya di Rusia.
Tidak sedikit juga pelaku industri kripto global yang bersedia mengikuti aturan sanksi ekonomi ini. Misalnya, Trezor yang sudah menghentikan suplai barangnya ke Rusia. Namun, ada juga yang menjalankan aturannya secara parsial, seperti Binance dan Coinbase yang hanya akan memblokir akun-akun milik pihak dalam daftar sanksi. Diketahui Coinbase telah memblokir sekitar 25.000 alamat dompet yang terasosiasi dengan warga Rusia dalam daftar sanksi.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
