Sejumlah bank ternama di India telah meminta kepada Perusahaan Pembayaran Nasional India (NPCI) untuk mengeluarkan arahan formal mengenai jual beli aset digital virtual (VDA).
The Economic Times melaporkan bahwa para bank di India memblokir metode pembayaran instan Unified Payment Interface (UPI), atas “instruksi lisan” dari NPCI.
Namun, harian tersebut mengklaim, bank-bank setempat kini telah menyampaikan kendalanya kepada lembaga regulasi tersebut.
UPI memungkinkan pemilik rekening bank untuk mengirimkan dan menerima uang dari ponsel pintarnya, tanpa perlu memasukkan informasi rekening bank atau ID pengguna dan kata sandi dari akun internet banking mereka.
Terlepas dari itu, nampaknya arahan formal dari NPCI tidak akan muncul dalam waktu dekat. Salah seorang pejabat NPCI mengatakan pada The Economic Times bahwa mereka “belum ada niatan untuk membuat edaran apa pun”.
Para bankir mengatakan, keengganan ini dapat menyebabkan komplikasi hukum yang akan menyebabkan larangan resmi. Jika ada surat edaran resmi untuk melarang UPI untuk kripto atau VDA, industri kripto kemungkinan besar akan menentangnya secara hukum; seperti yang telah mereka lakukan ketika RBI memberlakukan larangan pada April 2018, menurut salah seorang bankir.
Namun, larangan tersebut sudah dicabut pada tahun 2020 dan membuat demam kripto setelahnya.
“Kami tidak begitu memahami keputusan NPCI. Meski mereka membatasi UPI [untuk perdagangan kripto] secara informal, mereka bungkam terhadap Immediate Payment Services… Poin ini juga diajukan oleh seseorang dalam rapat,” tutur seorang narasumber.
Sementara itu, penyedia layanan dompet elektronik (e-wallet) Mobikwik juga telah menghentikan layanannya pada platform kripto.
Industri Kripto di India Alami Brain Drain
Kurangnya kejelasan atas regulasi di India dilaporkan berujung pada pindahnya dua orang sosok co-founder crypto exchange WazirX ke Timur Tengah.
Perpindahan itu muncul dua tahun setelah salah satu pendiri Polygon, Sandeep Nailwal, juga hijrah ke Dubai bersama timnya. Mereka menyebut hambatan legislatif untuk perkembangan Web3 di India sebagai alasan perpindahannya.
Dalam sebuah perbincangan dengan FE.com baru-baru ini, Vice President WazirX, Rajagopal Menon, mengatakan, “India meminta aset kripto dengan regulasi karena orang ingin berinvestasi, tetapi mereka tidak bisa karena kurangnya regulasi.”
Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai anjloknya volume di platform crypto exchange akibat adanya aturan pajak baru. Skema pajak kripto baru tersebut dapat berimbas pada kerugian bagi crypto exchange dengan skala lebih kecil.
“Ketika berbicara tentang cryptocurrency exchange di India, kebijakannya konservatif dan para pendiri mengingkan kebebasannya untuk bereksperimen. Aturan di India adalah regulasi mendahului inovasi, yang menyebabkan brain drain di [kalangan] inovator cryptocurrency,” pungkas Menon.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
