Bank Indonesia (BI) masih dalam proses mengembangkan proyek central bank digital currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo pada 21 Maret 2022 menegaskan uang digital yang dikeluarkan oleh BI bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti uang rupiah kertas dan logam saat ini.
Meski demikian, dia tetap mengingatkan bahwa tidak ada alat pembayaran yang sah di Indonesia selain rupiah. Begitu pun dengan kripto. BI hanya bisa melarang penggunaan kripto sebagai alat transaksi, tidak dengan berinvestasi.
Dia menggarisbawahi pentingnya pemerintah untuk punya aturan yang jelas dan pengawasan terkait sektor yang tengah berkembang pesat ini.
Adapun dia juga menjelaskan bahwa rencana tentang pengembangan mata uang digital CBDC akan dibahas di dalam Presidensi G20 di Bali. Isu tersebut menjadi salah satu poin dari beberapa bahasan seperti cryptocurrency, Bitcoin, dan stablecoin.
Sebagai informasi, Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali 2022 direncanakan akan berlangsung pada 30-31 Oktober 2022
Punya Dampak Positif, tapi Juga Ada Risiko Instabilitas
Dalam kesempatan berbeda, Deputi Gubernur BI itu mengatakan digitalisasi sektor keuangan memang berdampak positif terhadap perkembangan pembiayaan, tapi kewaspadaan harus tetap ada dalam mengantisipasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan.
Pasalnya, perkembangan digital terhadap sektor keuangan tetap memiliki risiko yang bisa berakibat terhadap masalah instabilitas. “Salah satunya adalah masalah cryptocurrency, crypto asset,” katanya pada 1 Maret 2022.
Dia menguraikan bagaimana anggota G20 sepakat masalah kripto harus diikuti dengan dukungan aturan dan pengawasan yang kuat.
Dody menilai bahwa mata uang digital CBDC merupakan keinginan dari beberapa negara sebagai solusi atas berkembangnya digital currency.
Banyak negara melihat bahwa digital currency melalui bank sentral akan menekan risiko lebih rendah ketimbang digital currency yang dikeluarkan oleh pihak swasta.
“Terutama adalah bagaimana pengaruh kepada kebijakan moneter itu sendiri, kepada aliran modal. Inilah yang kemudian mereka merasa penting untuk kemudian CBDC harus disegerakan,” katanya.
Sebagai catatan, implementasi mata uang digital CBDC tidak harus bergantung dengan menggunakan atau membutuhkan distributed ledger seperti blockchain.
Saat ini, sebagian besar proyek CBDC masih dalam tahap hipotesis dengan beberapa program bukti konsep.
Menurut Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, lebih dari 80 bank sentral melihat prospek CBDC. Adapun RMB digital China merupakan mata uang digital CBDC pertama yang dikeluarkan oleh sebuah negara.
Konsep dan Desain Rupiah Digital Dibahas Tahun Ini
Rencana pengembangan proyek CBDC Indonesia alias rupiah digital sebenarnya sudah mencuat sejak 2021.
Gubernur BI Perry Warjiyo pada 25 Februari 2021 mengatakan pihaknya masih merumuskan rupiah digital yang diterbitkan langsung bank sentral.
Kemudian pada 24 Desember 2021, Perry Warjiyo mengatakan proyek CBDC Indonesia tengah dalam tahap finalisasi. BI akan segera mengumumkan konsep dan desain dari rupiah digital pada tahun 2022.
Nantinya, mata uang itu akan diedarkan ke masyarakat melalui bank-bank dan fintech baik secara wholesale maupun secara ritel.
Waktu itu, dia menegaskan bahwa posisi Indonesia sejak dari awal tidak memperbolehkan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah demikian juga mata uang lain selain rupiah.
Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2011 bahwa alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Rupiah.
Perry menilai rupiah digital akan memberikan banyak manfaat untuk perekonomian.
Misalnya seperti cost of transaction rendah, kecepatan transaksi, perputaran uang dalam ekonomi, dan semuanya meningkatkan efisiensi, produktivitas serta pertumbuhan ekonomi, disamping lebih inklusif bagi sektor ritel dan ekonomi keuangan Indonesia.
Lantas, apa yang terjadi apabila seluruh bank sentral di semua negara telah menerbitkan CBDC mereka sendiri? Bank Indonesia melihat dari sisi moneter tidak akan ada perbedaan dengan kondisi saat ini di masyarakat.
Dengan adanya CBDC yang diterapkan di seluruh bank sentral, memberikan kemudahan dalam transformasi digital dari sisi masyarakat. Sedangkan dari sisi bank sentral pengelolaannya akan lebih mudah.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
