Setelah kandidat presiden Korea Selatan yang baru terpilih dengan menawarkan dagangan politik regulasi yang lebih ramah terhadap kripto, kini tampaknya seorang calon senator Amerika Serikat (AS) mencoba formula serupa.
Bryan Solstin merupakan kandidat senat AS dari Partai Demokrat untuk negara bagian Washington. Bila terpilih, dia telah berjanji membuat Bitcoin (BTC) sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah di AS.
“Saya menyatakan pencalonan saya untuk Senat AS. Membuat Bitcoin menjadi Legal Tender di AS akan menjadi tujuan utama saya di Senat AS. Bitcoin adalah The Great Reset,” tulis akun Twitter @BryanBSolstin pada 15 Maret 2022.
Adapun Pemilihan Senat AS diperkirakan akan diadakan pada 8 November 2022. Terdapat 34 dari 100 kursi di senat yang diperebutkan.
Dari 100 kursi senat yang ada itu, dibagi menjadi 3 kelompok sehingga setiap kelas yang berbeda dipilih dalam setiap 2 tahun.
Para senator AS terpilih akan mulai menjalani masa jabatan mereka selama 6 tahun di Kongres AS mulai 3 Januari 2023 hingga 3 Januari 2029.
Pandangan Politik Bryan Solstin
Solstin adalah seorang software developer, agen paten di AS, dan insinyur propulsi aerospace. Dari poster yang dia buat, namanya terpampang bersanding dengan simbol Bitcoin.
Dia mendeklarasikan diri sebagai seorang Social Liberal dan Fiscal Conservative dalam situs kampanyenya.
Maksud dari Social Liberal adalah individu yang berdaulat, mendukung queer rights termasuk hak-hak LGBT dan pro-choice yang memiliki pandangan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut.
Sementara pada penjelasan tentang Fiscal Conservative, Solstin memiliki beberapa butir narasi yang mendeklarasikan dukungannya terhadap adopsi Bitcoin.
Pertama, mengungkapkan mengenai utang AS yang mencapai US$30 triliun berdasarkan data yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS pada awal Februari 2022. Lalu, tuntutan pajak 0% untuk Bitcoin sebagai medium pertukaran.
Kemudian, Bitcoin menghilangkan money printing atau mencetak uang fiat yang berlandaskan pada Modern Monetary Theory (MMT). Adapun teori MMT mencetuskan ide untuk mencetak uang baru sebanyak-banyaknya guna memerangi resesi global dalam waktu dekat.
Selain Social Liberal dan Fiscal Conservative, Solstin juga punya perhatian pada Conservation, Fixing our Broken Monetary System, dan Financial Inclusion and Inclusive Technology.
Dalam hal Conservation, dia berpendapat bahwa Bitcoin membalikkan insentif dari hiper-konsumsi menjadi penghematan dan konservasi untuk kelestarian lingkungan.
Dia sangat getol mendesak ‘Fixing our Broken Monetary System‘. Hal ini berdasarkan pada kondisi adanya ketidaksetaraan kekayaan antara kelas menengah dan miskin serta yang kaya dan berkuasa akibat kejadian di tahun 1971 lalu. Presiden AS Richard Nixon yang membuat keputusan agar dolar AS tidak lagi menggunakan underlying emas mulai pada tahun itu, dinilai Solstin sebagai sebuah penyimpangan.
Dia menegaskan bahwa harusnya masyarakat punya pilihan dalam melakukan transisi ke masa depan yang lebih adil.
Sementara terkait ‘Inklusi Keuangan dan Teknologi Inklusif’, Solstin punya pandangan bahwa Protokol TCP/IP internet menunjukkan ketahanan desentralisasi yang kuat layaknya Bitcoin yang tentunya juga melakukan hal serupa.
“Tidak seperti ‘crypto’, Bitcoin adalah koin digital terdesentralisasi. TCP/IP serta protokol pembayaran Lightning Network – Bitcoin (BTC/LN) terintegrasi ke dalam saluran keuangan yang memiliki kecepatan tak terduga dan tak terbayangkan,” tulis Solstin.
Menurutnya, protokol ini akan mempercepat Science, Technology, Engineering, dan Manufacturing (STEM). Pasalnya, transformasi digital STEM sangat strategis untuk memberikan kekayaan, kelimpahan, dan kemakmuran bagi semua orang.
Menariknya, Solstin memisahkan penyebutan antara Bitcoin dan ‘crypto‘. Dia sepertinya hanya mempromosikan Bitcoin bukan altcoin.
Baginya, menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di AS juga merupakan sebuah The Great Reset.
Membayangkan Bitcoin Jadi Legal Tender di AS
Di Negeri Paman Sam, alat pembayaran yang sah mengacu pada semua mata uang dan koin yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS seperti dolar AS cash dan Federal Reserve (The Fed) notes.
Dalam undang-undang, mata uang dolar AS berperan termasuk sebagai sarana untuk menyelesaikan utang publik dan swasta, serta memenuhi kewajiban keuangan lainnya seperti denda hukum, kerusakan, ataupun pembayaran pajak.
Jika Solstin berhasil menjadi senat AS sekaligus meloloskan ambisinya yang revolusioner itu dalam mengadvokasi Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah di AS, ini berarti warga negara AS akan dapat menggunakan aset digital itu untuk melakukan berbagai transaksi termasuk melunasi utang mereka.
Menggali Kalimat ‘The Great Reset‘
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Solstin turut mengutip frasa The Great Reset.
Adapun kata ini sebenarnya juga digunakan oleh sebuah inisiatif di World Economic Forum (WEF) yang mengacu pada ‘dimensi untuk membangun kontrak sosial baru yang menghormati martabat setiap manusia’.
Klaus Schwab, founder dan Executive Chairman WEF mengatakan pada Juni 2020 bahwa, “Ada kebutuhan untuk melakukan The Great Reset dalam kapitalisme atau perubahan dalam semua aspek masyarakat dan ekonomi kita, mulai dari pendidikan hingga kontrak sosial sampai kondisi kerja.”
Setiap negara, lanjut Klaus Schwab, harus berpartisipasi dalam The Great Reset ini dan oleh setiap industri, mulai dari minyak dan gas hingga teknologi perlu mengalami perubahan.
WEF sendiri pada Juli 2021 menganggap teknologi blockchain sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem pemerintahan, sekaligus mengurangi korupsi.
Kurang lebih, landasan logika kampanye Solstin juga berasal dari asumsi yang tidak jauh berbeda dari hal ini.
Para Senat AS Pro Terhadap Kripto?
Bila resmi menjadi senat AS, Solstin sepertinya tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang akan berjuang untuk adopsi Bitcoin secara khusus maupun kripto secara umum.
Presiden AS, Joe Biden, pada 9 Maret 2022 akhirnya menandatangani executive order atau perintah eksekutif untuk memastikan pengembangan aset digital termasuk cryptocurrency (kripto) yang bertanggung jawab.
Pada hari yang sama, senator AS Cynthia Lummis dari Partai Republik untuk negara bagian Wyoming mengatakan bahwa dia sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan AS.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari senator AS Cynthia Lummis yang pada Desember 2021 dilaporkan telah meluncurkan rencana untuk memperkenalkan RUU kripto yang lebih komprehensif, yang akan mencakup segala hal mulai dari bagaimana kripto dikenai pajak dan dikategorikan, hingga bagi perlindungan konsumen.
RUU yang konon bernama Responsible Finance Innovation Act atau UU Inovasi Keuangan yang Bertanggung Jawab ini disebut-sebut dapat memberikan regulator AS panduan jelas tentang aset kripto mana yang masuk dalam kelas aset berbeda, termasuk dalam panduan meregulasi stablecoin.
Selain itu, ada usulan untuk membentuk entitas baru untuk mengawasi pasar aset digital yang akan beroperasi di bawah yurisdiksi bersama antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) serta Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).
Sempat Terjadi Debat Sengit dalam RUU yang Menyinggung Crypto
Mundur ke belakang, sebenarnya, Senator AS Ron Wyden (Partai Demokrat – Oregon), Cynthia Lummis, dan Pat Toomey (Partai Republik – Pennsylvania) pada 4 Agustus 2021 mengusulkan amandemen terhadap RUU Infrastruktur yang berkaitan dengan pelaporan pajak cryptocurrency bagi semua miner atau penambang dan penyedia hard maupun soft wallet.
Amandemen ini ingin membebaskan mereka termasuk juga para developer protokol dari definisi ‘broker’ dalam hal yang berhubungan dengan persyaratan pelaporan aset digital.
Adapun RUU ini awalnya menganggap bahwa para pihak-pihak yang dimaksud di atas sebagai broker karena memfasilitasi transfer kripto antar pengguna atas nama orang lain.
Kemudian, senator AS Mark Warner (Partai Demokrat – Virginia), Rob Portman (Partai Republik – Ohio), dan Kyrsten Sinema (Partai Demorkat – Arizona) memperkenalkan amandemen lainnya pada 5 Agustus 2021.
Mereka mendukung amandemen yang akan mengecualikan penambang cryptocurrency dengan protokol proof-of-work (PoW) dan penyedia hard dan soft wallet agar tidak tunduk pada ketentuan pelaporan pajak yang baru.
Namun bagi pendukung cryptocurrency yang menggunakan protokol proof-of-stake (PoS) yang digunakan oleh banyak altcoin, hal ini jelas merugikan mereka jika amandemen Warner-Portman-Sinema yang disahkan.
Dalam pandangan komunitas kripto, persyaratan pelaporan pajak yang baru harusnya tidak dapat diterapkan bagi para penambang, penyedia dompet, dan pengembang protokol kripto.
Ini artinya, mereka menilai penerapan hal ini bila jadi kenyataan akan menghambat inovasi dalam industri dan dapat menyebabkan eksodusnya para pelaku kripto di AS menuju yurisdiksi negara lain.
Jerry Brito, mengepalai Coin Center yang merupakan sebuah think tank mengenai dunia kripto, pada 7 Agustus 2021 menyatakan proposal revisi Warner-Portman-Sinema masih tidak sebagus dari proposal alternatif kelompok Wyden-Lummis-Toomey yang meminta agar pengembang protokol dikecualikan dari persyaratan pelaporan pajak.
Gambaran singkat mengenai dinamika yang ada di ‘arena pertarungan senat AS’ ini kurang lebih dapat menjadi ilustrasi seperti apa perjuangan yang harus diarungi Bryan Solstin untuk meloloskan Bitcoin sebagai legal tender di AS.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
