Regulator valuta asing China telah memperkenalkan undang-undang baru yang mewajibkan bank untuk menandai transaksi berisiko, termasuk yang melibatkan aset kripto.
Administrasi Negara untuk Valuta Asing (SAFE) mengeluarkan pemberitahuan minggu lalu yang menjelaskan bahwa bank harus memantau dan melaporkan “perilaku perdagangan valuta asing yang berisiko”.
China Paksa Bank Laporkan Perdagangan Aset Kripto Berisiko
Menurut laporan terbaru, peraturan ini akan membuat investor China lebih sulit untuk memperdagangkan Bitcoin dan aset digital lainnya. Bank harus melaporkan aktivitas forex, termasuk perbankan bawah tanah, perjudian lintas batas, dan transaksi keuangan ilegal yang melibatkan aset kripto.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa aturan ini akan berlaku untuk semua bank di China. Bank sekarang akan melacak perdagangan berdasarkan identitas individu dan institusi yang terlibat, sumber dana, dan frekuensi perdagangan.
Langkah ini mencerminkan pendekatan ketat China yang berkelanjutan dalam mengatur aktivitas komersial kripto. Aset kripto dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keuangan negara.
Liu Zhengyao, seorang pengacara di firma hukum ZhiHeng di Shanghai, mengomentari peraturan baru ini di WeChat, menurut South China Morning Post.
“Aturan baru ini akan memberikan dasar hukum lain untuk menghukum perdagangan aset kripto. Dapat diperkirakan bahwa sikap regulasi daratan China terhadap aset kripto akan terus diperketat di masa depan.” ujar Liu.
Liu juga menjelaskan bahwa praktik menggunakan yuan untuk membeli aset kripto dan kemudian menukarnya dengan mata uang fiat asing sekarang dapat dianggap sebagai “aktivitas keuangan lintas batas yang melibatkan aset kripto,” terutama jika jumlah transaksi melebihi batas hukum.
Sikap Anti-Aset Kripto China
Sejak 2017, China telah membatasi perdagangan aset kripto dan melarang bank serta sistem pembayaran menangani aset digital. Pada Mei 2021, Bank Rakyat China (PBOC) menyatakan semua transaksi yang melibatkan Bitcoin dan aset kripto lainnya ilegal.
Meski bersikap anti-kripto, China memiliki lebih dari 190.000 BTC. Ini menjadikannya pemegang Bitcoin pemerintah terbesar kedua setelah AS. China memperoleh aset tersebut melalui penyitaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan ilegal.
Menariknya, Justin Sun, pendiri Tron blockchain, mendorong China untuk mengadopsi pendekatan yang lebih maju terhadap kebijakan aset kripto pada Juli 2024.
“China seharusnya membuat kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Persaingan antara China dan AS dalam kebijakan Bitcoin akan menguntungkan seluruh industri,” ucap Sun.
Baru-baru ini, pengadilan China memutuskan bahwa aset kripto memiliki “atribut properti,” dan hukum China tidak melarangnya secara langsung. Namun, perlindungan ini hanya ada untuk kripto sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang atau instrumen bisnis.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
