Departemen Kehakiman AS (DOJ) dikabarkan memperingatkan jaksa untuk bersiap menghadapi penurunan tingkat kerja sama dari Binance dalam penyelidikan aset kripto, menurut The Information.
Memo internal yang dilaporkan tersebut mengindikasikan bahwa para penyelidik kemungkinan akan menghadapi persyaratan hukum yang lebih ketat ketika ingin membekukan akun dan menyita aset. Namun, Binance menegaskan dengan tegas bahwa mereka tidak membuat perubahan apa pun terhadap kebijakan kerja sama mereka dengan penegak hukum.
“Tidak ada perubahan, dan tidak akan ada perubahan, terhadap kerja sama Binance dengan penegak hukum AS. Justru sebaliknya – kami sedang meninjau cara untuk semakin meningkatkan kerja sama kami. Binance akan terus bekerja sama dengan permintaan penegak hukum AS terkait investigasi mereka seperti biasa. Setiap tuduhan bahwa Binance telah menurunkan atau akan menurunkan tingkat kerja sama dengan penegak hukum adalah keliru,” ucap juru bicara Binance secara eksklusif kepada BeInCrypto.
Memo DOJ Tunjukkan Proses Lebih Sulit untuk Investigasi Kripto
Menurut laporan di The Information, DOJ mengedarkan memo internal yang memperingatkan para jaksa yang menangani kasus aset digital bahwa Binance tidak lagi akan memberikan “courtesy freezes” mulai 8 Juni.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Courtesy freeze adalah pembatasan sementara yang dilakukan exchange secara sukarela pada akun, baik atas permintaan penegak hukum maupun korban, sementara dokumen hukum resmi sedang diproses.
Dalam memo tersebut disebutkan bahwa Binance nantinya akan meminta Treaty Mutual Legal Assistance (MLAT) atau proses hukum formal lain sebelum memproses permintaan terkait pembekuan akun atau penyitaan aset kripto.
Perubahan seperti ini bisa memperlambat proses investigasi lintas negara secara signifikan, karena prosedur MLAT biasanya butuh koordinasi antar pemerintahan dan dapat memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
Binance Bantah Telah Ubah Kebijakan Kerja Sama
Namun, Binance membantah laporan tersebut dan menegaskan tidak melakukan perubahan apa pun terkait kerja sama mereka dengan penegak hukum AS.
Exchange ini mengungkapkan bahwa mereka masih tetap merespons permintaan yang sah melalui Sistem Permintaan Penegak Hukum yang telah tersedia, dan tetap berkomitmen mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Pernyataan bantahan ini muncul saat Binance masih terus diawasi regulator pasca penyelesaian besar senilai US$4,3 miliar dengan otoritas AS pada 2023, yang juga mencakup kewajiban kepatuhan yang lebih ketat dan pemantauan independen secara berkelanjutan.
Mengapa Laporan Ini Penting
Walaupun Binance pada akhirnya tetap mengikuti praktik saat ini, memo DOJ yang beredar ini menyoroti semakin sensitifnya isu kerja sama antara exchange terpusat dan penegak hukum di tingkat global.
Bagi penyelidik, hilangnya mekanisme pembekuan akun informal bisa menyulitkan upaya untuk segera mengamankan aset kripto yang dicuri atau ilegal sebelum dana tersebut berpindah lintas blockchain atau yurisdiksi.
Apakah perubahan kebijakan yang dilaporkan ini benar-benar terjadi masih belum jelas, terutama setelah penolakan terbuka dari Binance.
Perubahan apa pun pada kerja sama antara exchange dan penegak hukum dapat berdampak pada investigasi kripto ke depan, pengawasan regulasi, serta standar kepatuhan di industri aset digital.
