Coinbase telah berhasil mengantongi lisensi dari Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di Irlandia. Sementara itu, perang regulasi telah menghambat perkembangan undang-undang kripto di AS.
Persetujuan dari Irlandia ini nantinya akan memungkinkan Coinbase untuk menawarkan perdagangan ritel Eropa melalui Coinbase Europe Limited dan layanan kustodian kripto institusional melalui Coinbase Custody International. Menariknya, semua izin itu berhasil mereka kantongi sembari mereka berusaha untuk meminta kejelasan terhadap kerangka regulasi AS.
Coinbase Berhasil Lolos Peninjauan Bank Sentral Irlandia
Dalam sebuah unggahan blog, Coinbase mengatakan bahwa registrasi terbarunya mereka dapatkan setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bank Sentral Irlandia sebagai Lembaga Uang Elektronik (EMI). Lembaga otorisasi EMI ini memungkinkan Coinbase untuk menerbitkan uang digital dan menyediakan layanan pembayaran digital di Irlandia.
Skema registrasi VASP pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021 lalu. Proses registrasi ini mewajibkan perusahaan aset digital untuk mematuhi Criminal Justice Money Laundering and Terrorist Financing Act 2010. Di dalamnya, bank sentral akan meninjau protes anti-terorisme dan pencucian uang perusahaan sebagai bagian dari proses persetujuan.
Sementara itu, Coinbase sendiri memandang regulasi industri sebagai pendorong pertumbuhan kripto yang dapat menetapkan aturan dasar yang jelas. Selain itu, Nana Murugesan, seorang eksekutif senior di Coinbase mengungkapkan bahwa regulasi semacam itu dapat “menciptakan lingkungan yang bisa mendorong inovasi dan memperkuat kepercayaan di sektor ini.”
CEO Coinbase Berargumen terkait Regulasi Berbasis Incremental di AS
Bahkan, ketika Coinbase memperluas operasinya di Eropa, sang CEO perusahaan, Brian Armstrong, yakin bahwa mendapatkan beberapa izin regulasi kripto yang lebih sederhana akan lebih baik daripada harus menunggu undang-undang yang komprehensif untuk disahkan.
Melalui unggahan blog baru-baru ini, Armstrong mengatakan bahwa regulasi awal perlu menargetkan perusahaan kripto yang paling berpotensi merugikan konsumen. Dan kelompok ini termasuk bursa terpusat, penerbit stablecoin, dan kustodian aset digital.
Terkait hal ini, perusahaan penerbit stablecoin wajib menjalani audit tahunan yang ketat. Tujuannya, tentunya untuk memastikan bahwa mereka dapat memisahkan dana pelanggan dan pengguna serta memiliki cukup dana untuk melakukan penarikan 1:1. Mereka juga harus mematuhi tingkat kebersihan keamanan siber (cybersecurity hygiene) minimum dan mempertahankan daftar hitam berisikan entitas yang terkena sanksi.
Brian Armstrong melontarkan argumennya bahwa regulasi yang berkaitan dengan bursa perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi aset klien serta mencegah penipuan dan manipulasi pasar. Selain itu, juga harus ada otoritas lisensi tunggal untuk setiap yurisdiksi global utama. Contohnya, seperti UE dan A.S., yang memungkinkan bursa untuk melayani pelanggannya di mana pun mereka berada dalam kawasan ini. Di samping itu, regulator juga perlu memaksa bursa kripto untuk memiliki kebijakan dalam mengidentifikasi serta mencegah entitas yang terlibat dalam pencucian uang dan terorisme menggunakan platform mereka.
Selain itu, sang CEO Coinbase juga menawarkan ide untuk menentukan apakah aset kripto tergolong sebagai sekuritas melalui versi Howey Test yang sudah melewati modifikasi.
Di bawah versi yang sudah dimodifikasi ini, jika hasil dari penjualan aset kripto tidak digunakan untuk membangun proyek baru, dan aset tersebut tidak dikendalikan oleh atau menghasilkan keuntungan melalui penerbitnya, maka aset tersebut tidak layak dianggap sebagai sekuritas.
Legislator Kripto Berharap Perang Wilayah Regulasi Bisa Segera Usai
Perdebatan terkait sekuritas vs komoditas adalah inti dari pergulatan regulasi di antara para legislator kripto AS dan lembaga terkait regulasi kripto. Mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) sendiri mendukung Undang-Undang Perlindungan Konsumen Komoditas Digital. Dengan harapan akan mampu memberikan yurisdiksi atas kelas aset terkait kepada Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).
Saat ini, sang penulis pendamping RUU, Senator John Boozman, telah meminta kepala Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan CFTC untuk menyetujui RUU yang menuntut perhatian anggota parlemen sejak bulan Agustus 2022 lalu.
Sementara itu, dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Fortune, anggota parlemen Arkansas itu mengungkapkan, “Kami memiliki dua orang yang sangat cakap yang bertanggung jawab atas SEC dan CFTC.”
Kemudian, Boozman menambahkan, “Saya ingin keduanya menyetujui bahwa ini akan menjadi regulasi yang efektif.”
Di sisi lain, Ketua CFTC, Rostin Behnam berargumen pada 1 Desember 2022 dalam sidang Senate Agriculture Committee. Argumen Behnam berbunyi bahwa meskipun RUU tersebut perlu diubah pasca runtuhnya FTX, pengesahan sebelumnya dapat mencegah kegagalan perusahaan tersebut. Sementara itu, Ketua SEC, Gary Gensler, berpendapat bahwa RUU itu “terlalu ringan.”
Selain itu, Boozman memperkirakan bahwa akan ada lebih banyak komite kongres yang kemungkinan ingin meninjau RUU tersebut. Dengan tujuan untuk bisa menciptakan sistem regulasi yang lebih terfokus secara luas. Jadi, pengesahan RUU itu mungkin akan menjadi proses yang “sulit,” dan tidak mungkin akan segera selesai.
Namun, Boozman juga mengungkapkan bahwa penundaan itu adalah hal yang setimpal demi bisa menciptakan regulasi dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, juga dapat menjaga agar perusahaan kripto tetap berada di kawasan Amerika Serikat dan melindungi aset penggunanya.
Bagaimana pendapat Anda tentang lisensi baru Coinbase dan regulasi kripto di AS? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
