Jaksa Agung New York Letitia James Menentang RUU Kripto yang Diinginkan Coinbase Lolos pada 3 Agustus

Jaksa Agung New York, Letitia James, mengatakan bahwa rancangan undang-undang kripto di Senat akan membuat korban penipuan tidak punya tempat untuk mengadu. Coinbase justru ingin agar rancangan undang-undang yang sama segera disahkan dalam beberapa hari ke depan.

James membawa kasusnya ke panel investigasi Senat pada hari Senin. Ia menginginkan pengawasan kripto yang lebih ketat, bukan malah dikurangi.

Mengapa New York Menentang RUU Pengawasan Kripto?

RUU ini bernama Digital Asset Market Clarity Act. Jika disahkan, sebagian besar aturan kripto akan berada di bawah satu lembaga federal, yaitu Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

RUU tersebut juga akan menggantikan undang-undang perlindungan investor tingkat negara bagian. Bagian inilah yang tidak dapat diterima oleh James.

Kantor James mengawasi sekuritas dan komoditas bagi 20 juta warga New York. Jika kekuatan tersebut dicabut, ujarnya, maka para korban penipuan akan kehilangan penegak hukum terdekat mereka.

RUU ini sudah lolos di House pada Juli 2025. Voting-nya adalah 294 melawan 134. RUU itu juga lolos dari komite penting Senat pada Mei lalu.

Seberapa Parah Kerugian dari Penipuan Kripto?

Parah, bahkan semakin memburuk. Kesaksian James merangkum empat data berbeda.

Rata-rata korban melaporkan kehilangan US$62,604, menurut FBI. Pengaduan terkait aset kripto ke FBI naik 21% dalam setahun.

James menyebut beberapa kasus nyata. Ada penipuan yang beraksi lewat kelompok doa gereja Haiti. Lainnya memanfaatkan iklan Facebook untuk menjebak penutur bahasa Rusia, lalu mengalirkan uang ke Vietnam.

Siapa Sebenarnya yang Menangkap Penjahat Kripto?

Inilah inti dari argumen yang diajukan James, dan datanya memang sangat timpang.

Lembaga penegak hukum negara bagian dan lokal mewakili 99% dari seluruh lembaga penegak hukum di AS. Mereka menangani sekitar 99,5% kasus pidana dan 98,8% penangkapan.

Otoritas federal hanya menangani sekitar 1,2% kasus.

Pada saat yang sama, Pemerintah Pusat menarik diri. Departemen Kehakiman pada April 2025 memerintahkan jaksa untuk berhenti menuntut platform atas perbuatan pengguna mereka. Departemen juga membubarkan tim penegakan kripto-nya.

SEC menutup lebih dari 1.000 investigasi pada 2025. SEC juga membatalkan tujuh kasus kripto, padahal hakim telah menemukan pelanggaran di lima di antaranya.

Apakah Larangan Etik dalam RUU Ini Benar-Benar Efektif?

Ini adalah temuan mendalam dalam berkas yang diajukan James.

RUU ini akan melarang presiden dan pejabat federal meluncurkan aset kripto sendiri. Para pendukung menyebut langkah ini sebagai solusi etika.

James membaca detailnya. Larangan hanya akan membolehkan presiden yang sedang menjabat untuk menempatkan bisnis kripto yang sudah ada ke dalam blind trust. Aturannya juga baru berlaku satu tahun penuh setelah RUU disahkan.

James menginginkan aturan yang lebih tegas. Pejabat seharusnya tidak mengatur industri yang memberinya penghasilan. Jika melanggar, maka harus mengembalikan keuntungan plus denda US$50.000 setiap kali pelanggaran.

Klaimnya merujuk pada Binance, yang memegang 87% USD1. Stablecoin itu diterbitkan oleh World Liberty Financial, perusahaan yang didirikan keluarga presiden. Forbes dan New York Times melaporkan kepemilikan tersebut.

Siapa Lagi yang Menentang RUU Ini?

Bukan hanya Demokrat yang menolaknya. Asosiasi sheriff nasional juga menentang sebagian besar isi RUU ini.

National Sheriffs’ Association mengirim surat ke Senat pada 13 Mei. Surat mereka fokus pada Bagian 604.

Bagian itu bakal membebaskan mixer dan alat serupa dari aturan money transmitter. Mixer membuat transaksi aset kripto tidak terlacak oleh siapa pun.

Para sheriff tetap menginginkan aturan khusus kripto, tapi mereka meminta versi yang lebih spesifik dan ditulis oleh Senator Catherine Cortez Masto.

Regulator sekuritas negara bagian juga ikut menolak pada Mei lalu. Badan nasional mereka mendesak para senator untuk menolak RUU ini.

Mengapa Coinbase Ingin Voting Dilakukan Sekarang?

Coinbase punya alasan berbeda total. Isunya bukan penipuan, tapi soal Cina.

Faryar Shirzad adalah chief policy officer di Coinbase. Ia menyampaikan ke Fox Business bahwa sistem keuangan berikutnya sedang dibangun saat ini juga.

Cina adalah negara yang mengucurkan dana terbesar untuk itu, ujar dia. Jadi, pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang akan menulis aturannya, Washington atau Beijing.

Shirzad juga suka dengan apa yang dilakukan RUU ini untuk bank. Satu bagian penuh melindungi mereka dari kejutan hukum saat berurusan dengan aset kripto.

Ia menyebut bahwa dirinya sudah berbicara dengan para pimpinan Senat. Ia memperkirakan pemungutan suara bisa dilakukan paling cepat pada 3 Agustus.

Wall Street terbelah. Bos Goldman Sachs, David Solomon mendukung RUU ini walaupun ia menyebutnya masih banyak kekurangan. Sementara itu, Jamie Dimon dari JPMorgan menentangnya.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Dukungan suara memang belum cukup. Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, pada 23 Juli menyatakan suara yang diperlukan masih kurang. RUU ini sekarang nampaknya kecil kemungkinan lolos sebelum jeda bulan Agustus.

Tiga isu masih jadi perdebatan. Aturan etika, pengecualian di Bagian 604, dan bagaimana stablecoin memberikan bunga.

Sejarah memberikan harapan bagi kedua kubu. GENIUS Act juga sempat tertahan dengan cara serupa pada 2025, lalu akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Tapi, RUU itu tidak pernah meminta negara bagian menyerahkan kasus-kasus penipuan mereka.

Jadi, perhatikan tiga hal berikut ini. Pemungutan suara untuk amandemen Cortez Masto. Setiap pergerakan untuk menghapus penundaan satu tahun. Dan Demokrat pertama yang mengambil sikap berbeda.

James sudah lima tahun berjuang menarik kembali dana dari perusahaan aset kripto. Kantornya menggugat sejumlah platform besar termasuk Genesis yang telah membayar US$2 miliar. Gemini mengembalikan US$50 juta kepada pelanggan.

Sekarang, ia meminta Kongres untuk tidak mengutak-atik kewenangan itu.