Lihat lebih banyak

Jepang Akan Bebaskan Pajak bagi Perusahaan Kripto

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Parlemen Jepang telah meloloskan proposal pengajuan pembebasan pajak bagi perusahaan penerbit aset kripto.
  • Partai politik yang berkuasa di Jepang sudah sepakat melonggarkan aturan dalam upaya menggenjot adopsi kripto.
  • Hal ini merupakan langkah besar karena bakal lebih mudah untuk lakukan penerbitan token atau koin kripto baru di Negeri Sakura.
  • promo

Sejak tampuk Perdana Menteri dipegang Fumio Kishida, Jepang masuk dalam kategori negara yang ramah kripto. Hal itu terjadi lantaran Perdana Menteri Jepang berniat memperbesar ekosistem web3, termasuk sektor kripto dan non-fungible token (NFT). Dalam upayanya menggenjot adopsi, Parlemen Jepang telah meloloskan proposal pengajuan pembebasan pajak bagi perusahaan penerbit aset kripto.

Hal ini diungkapkan oleh Akihisa Shiozaki, anggota parlemen dari kelompok penguasa, Partai Demokrat Liberal (LDP). Dia menjelaskan bahwa partai politik yang berkuasa di Jepang itu sudah sepakat untuk melonggarkan aturan pajak bagi perusahaan kripto.

“Komite pajak LDP telah menyetujui proposal pengajuan pembebasan pajak atas perusahaan yang menerbitkan aset kripto,” jelas Akihisa Shiozaki.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah besar dalam perjalanan industri aset virtual di Jepang. Pasalnya, jika kebijakan itu sudah disahkan dan berlaku, akan lebih mudah bagi perusahaan kripto untuk melakukan penerbitan token atau koin kripto baru di Jepang. Selain itu, di tengah lesunya kondisi pasar akibat keruntuhan FTX, kebijakan baru ini juga digadang-gadang akan mampu mendongkrak pertumbuhan industri kripto secara global.

Sebelumnya pada Agustus lalu, Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) mengumumkan permintaan revisi pajak untuk tahun fiskal 2023. FSA mengajukan pembebasan pajak perusahaan untuk kentungan bersih yang belum direalisasikan atas aset kripto yang mereka miliki. Sementara itu, aturan yang masih berlaku saat ini membuat perusahaan dikenakan pajak 30% atas keuntungan bersih yang belum direalisasi dari aset tertentu yang mereka miliki.

Konsultan keuangan Deloitte memaparkan bahwa selama ini, pungutan pajak dianggap sebagai hambatan inovasi web3 dan menciptakan eksodus bakat dan inovasi ke yurisdiksi di luar Jepang.

“Dalam beberapa kasus, pembayaran pajak yang besar dapat menghabiskan cadangan kas perusahaan, yang dapat meningkatkan risiko mereka untuk dapat terus beroperasi,” jelas Deloitte.

Pedoman Kebijakan Tahunan Akan Diputuskan Akhir Tahun

Pemerintah Jepang sendiri baru akan menyelesaikan pedoman kebjakan pajak tahunan pada penghujung tahun ini. Nantinya, pedoman tersebut akan menjadi rujukan untuk implementasi tarif pajak pada tahun berikutnya.

Ada banyak perubahan yang akan dilakukan Jepang untuk dapat mewujudkan ambisinya menjadi web3 & metaverse hub. Pada tahun 2023 mendatang, otoritas terkait juga akan melakukan revisi aturan yang terkait dengan transfer dana kejahatan menggunakan kripto.

Sebagai informasi, pemerintah Jepang sudah sepakat untuk melakukan amandemen atas 6 undang-undang (UU) yang berhubungan dengan aturan valuta asing dan pencegahan tindak pencucian uang.

Hal itu dilakukan seiring dengan langkah pemerintah dalam memperketat arus dana keluar. Pasalnya, National Police Agency (NPA) Jepang melaporkan bahwa terdapat ancaman serangan peretasan dari kelompok peretas Lazarus dari Korea Utara.

Ada Banyak Aturan yang Harus Diperjelas

Anggota parlemen Jepang, Akihisa Shiozaki, turut mendesak kejelasan aturan kripto setelah diketahui bahwa otoritas terkait tidak memberikan informasi pada konsumen mengenai sinyal bahaya yang ada di lingkungan native token FTX, yaitu FTT.

Seperti yang diketahui, salah satu entitas FTX pada Februari lalu mendapatkan restu dari regulator Jepang untuk memasukkan token FTT ke dalam penawarannya. Oleh karena itu, menurutnya urgensi untuk memastikan transparansi bagi konsumen perlu semakin tinggi.

“Kehancuran FTX seharusnya tidak membuat Jepang berbalik arah terhadap kripto. Pelonggaran aturan untuk pendaftaran koin kripto tidak akan dilakukan,” ungkap Akihisa Shiozaki.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah Jepang memang sudah bersiap untuk menggenjot industri kripto. Di satu sisi, pengetatan tentang aturan main terus ditegakka. Sementara di sisi lain, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan tarif pajak untuk mendongkrak bisnis perusahaan kripto.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Maret 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori