Sebuah laporan terbaru dari Chainalysis mengungkapkan fakta bahwa lingkungan regulasi yang begitu ketat membuat adopsi kripto di India dan Pakistan turun tajam.
Padahal, India sendiri merupakan negara yang sempat menjadi rumah bagi demografi pecinta kripto terbesar kedua di dunia. Namun, menurut laporan Chainalysis tahun 2022, peringkat adopsi kripto secara year-on-year (YoY) untuk negara tersebut kini telah turun ke posisi keempat. Sedangkan, negara tetangganya, yaitu Pakistan, sekarang menjadi negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi keenam di dunia, atau turun tiga peringkat selama periode yang sama.
Menurut laporan itu, sebagian besar transaksi di India sendiri melibatkan ETH atau wrapped ETH (wETH). Sementara itu, sebagian besar transaksi di Pakistan menggunakan stablecoin sebagai pembawa nilai untuk pengiriman uang. Selain itu, satu ETH dapat dikonversi ke token ERC-20 seperti wETH dalam rasio 1:1 untuk digunakan dalam aplikasi terdesentralisasi (dApp) serta marketplace NFT.
Di kedua negara tersebut, perusahaan blockchain yang ada di sektor pengiriman uang mulai mendisrupsi pasar dan secara kumulatif telah memiliki nilai lebih dari US$40 miliar. Sedangkan, pemerintah Pakistan sendiri baru-baru ini juga resmi menjalin kemitraan dengan AliPay untuk menerima kiriman uang (remitansi) dari Malaysia.
Aturan Pajak yang Kaku Akibatkan Anjloknya Volume Perdagangan Kripto di India
Tidak dapat dimungkiri, pengenalan dua pajak baru yang muncul tahun ini adalah faktor penyebab utama turunnya peringkat adopsi kripto di India.
Pasalnya, penerapan pajak setinggi 30% oleh pemerintah itu benar-benar memberikan dampak yang signifikan pada segenap bursa kripto di India. Pajak tersebut berlaku untuk pendapatan aset kripto yang terhitung efektif mulai bulan April 2022. Di sisi lain, portal berita setempat mengestimasikan adanya penurunan sebanyak 15-55% pada volume perdagangan di hari-hari berikutnya. Sementara itu, lalu lintas internet yang mengunjungi bursa kripto juga telah turun hingga 40%.
Salah satu bursa kripto yang juga terkena dampaknya adalah WazirX. Bursa kripto India ini juga sempat menghadapi proses penyidikan dari Direktorat Penegakan Hukum India pada awal tahun ini. Apesnya lagi, bursa ini juga mengalami penurunan volume perdagangan drastis. Tepatnya, dari angka US$208 juta menjadi hampir US$100 juta, sebelum undang-undang baru tersebut mulai berlaku. Selanjutnya, pada 1 Juli 2022, muncul lagi pajak lanjutan sebesar 1% yang dipotong dari sumber pendapatan mereka.
Tapi, terlepas dari penurunan yang terjadi, salah satu eksekutif industri masih berpandangan bullish.
Vikram Rangala dari perusahaan bursa India ZebPay mengatakan, “India memiliki lusinan proyek [kripto] yang berusaha untuk membangun hak properti, mengakses tiket dan kartu membership, membantu pengrajin pedesaan memonetisasi [karya mereka], bahkan memberi kesempatan pemegang token ‘untuk terjun payung bersama bintang film di Dubai,’ dan banyak lagi.”
Dia juga menawarkan teori tentang alasan pemerintah menetapkan ketentuan pajak tersebut.
Ia memaparkan, “Dari percakapan yang saya dan rekan-rekan saya lakukan, para pejabat di pemerintahan India, termasuk anggota parlemen, sebenarnya bukanlah anti-kripto. Beberapa [bahkan] sangat pro-kripto. Tapi, mereka khawatir akan konstituen mereka yang memperdagangkan aset yang volatil tanpa informasi yang memadai. Tidak ada pegawai negeri yang terlihat mendukung sesuatu yang sangat berisiko untuk kebanyakan orang.”
Di sisi lain, pemerintah Pakistan sendiri masih belum memutuskan legalitas kripto di negaranya. Bank sentral dan pemerintah setempat hanya merekomendasikan larangan total terhadap aset kripto pada bulan Januari 2022 lalu. Setelah itu, pemerintah Pakistan membentuk tiga sub komite untuk membantu menerapkan kebijakannya tersebut.
Konsekuensinya, masalah rumit ini membuat negara tersebut masuk ke dalam daftar abu-abu Financial Action Task Force. Pada akhirnya, hal tersebut juga turut membatasi jalan bagi negara itu untuk mendapatkan bantuan keuangan.
Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Pakistan, Reza Baqir, juga sempat melontarkan pandangannya pada bulan Februari 2022 lalu. Ia berpendapat bahwa kekurangan yang aset kripto miliki pada akhirnya meniadakan benefit yang mampu ia tawarkan.
NFT dan Stablecoin Sumbangkan Volume Kripto Terbanyak
Sementara itu, Vietnam justru berhasil mempertahankan posisi teratas berdasarkan indeks adopsi kripto Chainalysis untuk tahun keduanya. Kemudian, posisi kedua disabet oleh negara Filipina. Kedua negara ini sukses mendapatkan peringkat tinggi tersebut berkat kesuksesan gim play-to-earn (P2E), seperti Axie Infinity, yang memerlukan penggunaan NFT, dan juga pengiriman uang berupa stablecoin.
Menurut Manan Vora, seorang pejabat senior di perusahaan penyedia infrastruktur crypto wallet Singapura bernama Liminial, stablecoin menawarkan solusi bagi siapapun yang ingin mentransfer dana. Hal tersebut berlaku tanpa terkecuali bagi anak-anak sekalipun. Mereka bisa dengan mudah mengirim uang kepada orang tuanya yang berada di Vietnam dan Filipina. Menariknya lagi, transaksinya memakan biaya yang sangat murah.
“Kenapa [harus] membayar 3% ke perantara perbankan dan menunggu dua hari agar dana sampai kepada mereka jika USDT/USDC dapat memprosesnya [hanya] dalam satu menit, dan nyaris bebas biaya?” pungkasnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang lesunya tingkat adopsi kripto di India dan Pakistan? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
