Sidang Senat pada hari Rabu tentang aset digital menyimpang dari jalur ketika Senator John Kennedy menyerang mantan pengacara etika Gedung Putih, Richard Painter, terkait laporan BeInCrypto tentang donasi kampanye terkait kripto kepada pendukung utama GENIUS Act.
Namun, Painter mengatakan bahwa kekhawatiran sebenarnya bukanlah serangan pribadi—melainkan bagaimana undang-undang seperti CLARITY Act berisiko dibentuk oleh pengaruh politik, lobi keuangan, dan manuver hukum yang dapat melemahkan pengawasan independen terhadap pasar kripto.
Dampak Sidang Senat
Kekacauan melanda lantai Senat AS pada hari Rabu ketika, di tengah-tengah sidang, Kennedy secara mengejutkan menyebut Painter sebagai “orang gila”.
Painter, yang diundang untuk memberikan kesaksian ahli selama sidang Komite Senat Perbankan tentang aset digital, menerima pertanyaan dari anggota kongres yang hadir tentang kesaksian penting yang baru saja ia berikan beberapa menit sebelumnya.
Ketika giliran Kennedy untuk bertanya, Senator Republik dari Louisiana itu merujuk pada artikel eksklusif yang diterbitkan BeInCrypto pada bulan Mei tentang US$217.000 yang diterima Senator Kirsten Gillibrand dalam kontribusi kampanye dari perusahaan kripto besar untuk pemilihan ulang Senatorialnya pada tahun 2024.
Artikel tersebut diterbitkan dalam konteks dorongan kongres yang lebih besar untuk pengesahan GENIUS Act. Alih-alih fokus pada judul itu sendiri, Kennedy menuduh Painter menyebut Gillibrand sebagai “penipu,” tanpa bukti apapun.
Dari situ, interaksi lainnya meningkat dengan sendirinya.
Meski baik Kennedy maupun Gillibrand tidak segera menanggapi permintaan media BeInCrypto, Painter berbicara tentang topik tersebut.
“Saya tidak berpikir ada yang menjawab pertanyaan tentang dampak kontribusi kampanye terhadap keputusan yang dibuat di Kongres dan pengaruh besar industri kripto,” ujar Painter kepada BeInCrypto.
Seiring dengan bergeraknya Dewan Perwakilan Rakyat dengan rancangan undang-undang struktur pasar yang bertujuan untuk mengatur seluruh industri kripto, hal ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Bagi Painter, Kongres sudah memulai dengan langkah yang salah.
Celah Hukum dalam CLARITY Act
Tema utama sidang Senat pada hari Rabu adalah untuk membahas CLARITY Act, yang bertujuan untuk mendefinisikan struktur pengaturan pasar terkait aset digital. Dewan Perwakilan Rakyat belum memberikan suara pada undang-undang tersebut.
Tim Massad, mantan ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC) era Obama, menuturkan dalam kesaksiannya hari itu bahwa undang-undang tersebut saat ini menghadirkan celah hukum yang dapat lebih menderegulasi daripada mengatur pasar kripto.
Versi CLARITY Act saat ini menghadirkan pengecualian tokenisasi dan otoritas pengabaian yang dapat memungkinkan platform terpusat dan perusahaan besar untuk menghindari pengawasan dari Securities and Exchange Commission (SEC).
Dalam konteks seperti itu, perusahaan publik yang ditokenisasi seperti Meta atau Tesla dapat mengonversi saham tradisional menjadi token berbasis blockchain dan mencantumkannya di platform yang diatur oleh CFTC alih-alih exchange SEC.
Ini secara efektif akan menghapus mereka dari aturan ketat SEC tentang pengungkapan, laporan keuangan yang diaudit, dan perlindungan investor.
“Saham Tesla, tentu saja, adalah sekuritas, dan jika saya ingin memperdagangkannya, saya memperdagangkannya di exchange yang diatur oleh SEC. Tapi jika saya menerbitkan token yang merupakan stablecoin yang terikat pada saham Tesla, apakah itu akan dibebaskan dari regulasi?” terang Painter.
Selama sidang Senat, ada konsensus umum bahwa SEC dan CFTC harus bekerja sama untuk mengatur pasar kripto secara efektif. Sebuah ketentuan yang memungkinkan kolaborasi ini juga diusulkan untuk dimasukkan dalam draf akhir CLARITY Act.
Painter mendukung prinsip ini. Namun, dia memperingatkan bahwa hasil dari putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dapat merusak otonomi lembaga-lembaga kunci ini.
Bisakah Tantangan Pengadilan Trump Melemahkan Independensi Regulator?
Pada bulan Mei, pemerintahan Trump memenangkan putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan yang memberikan Presiden wewenang untuk memberhentikan anggota komisi independen, termasuk SEC dan CFTC.
Putusan ini mencabut perintah pengadilan yang lebih rendah dan memungkinkan Presiden untuk memberhentikan beberapa pejabat yang diangkat sesuka hati, mengubah kendali atas badan pengatur utama.
“Mereka sudah memecat anggota Dewan Hubungan Perburuhan Nasional dan beberapa komisi independen lainnya. Sudah dipahami sejak tahun 1930-an bahwa Presiden tidak dapat melakukan itu,” papar Painter kepada BeInCrypto.
Keputusan semacam itu sekarang memberikan Presiden kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas penunjukan penting.
“Dia sudah memiliki kekuasaan untuk menunjuk ketua regulator tersebut, dan mayoritas komisaris. Namun, jika dia bisa memecat para Demokrat yang menjadi komisaris sehingga dia memiliki komisi yang bulat, itu bisa menjadi kontrol yang lebih besar,” ujar Painter, menambahkan, “Sudah sangat jelas presiden memiliki kekuasaan besar atas regulator, tapi dia mungkin memiliki lebih banyak lagi jika pendekatannya untuk memecat orang yang tidak disukainya didukung oleh Mahkamah Agung.”
Meskipun putusan ini memperluas wewenang Presiden untuk memberhentikan pejabat tertentu, ini tidak memberikan kekuasaan tak terbatas. Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa beberapa lembaga, seperti Federal Reserve, mungkin tetap memiliki perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang karena struktur dan fungsinya yang unik.
Namun, peningkatan kontrol eksekutif atas komisi independen bisa mengaburkan ketentuan dalam CLARITY Act, membuat kerangka regulasi menjadi kurang efektif.
Melangkah Maju di Jalur yang Tidak Pasti
Seiring berjalannya CLARITY Act, area abu-abunya, ditambah dengan garis yang semakin kabur antara lobi kripto dan politik, menciptakan ketidakpastian dalam regulasi aset digital yang efektif.
Bulan-bulan mendatang akan menentukan bagaimana pembuat undang-undang dan regulator menavigasi tantangan hukum dan politik yang rumit ini.
Pada akhirnya, masa depan aset digital tidak hanya akan bergantung pada undang-undang seperti CLARITY Act. Faktor eksternal yang dapat mengubah bagaimana pengaruh politik membentuk pengawasan keuangan juga akan berperan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
