Lembaga pemeringkat Moody’s melaporkan bahwa jika Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat (AS) tidak mencapai konsensus tentang bagaimana mengatur industri kripto, maka Negeri Paman Sam dinilai akan menjadi kurang menarik bagi para perusahaan dan investor.
Laporan itu muncul di tengah Komite Jasa Keuangan DPR AS yang sedang mendiskusikan 2 proposal legislatif untuk mengatur stablecoin dan industri kripto secara lebih komprehensif.
Sidang dengar pendapat pada minggu lalu menunjukkan perpecahan di antara kedua belah pihak pada gambaran yang lebih besar. Meski demikian, mungkin masih ada harapan untuk konsensus mengenai regulasi stablecoin.
Terlepas dari beberapa kesepakatan tentang topik seperti melindungi konsumen, analisis Moody’s menilai bahwa baik Partai Demokrat dan Partai Republik memiliki sejumlah pendapat berbeda tentang prosesnya.
“Kegagalan untuk mencapai kesepakatan bipartisan dan untuk memajukan undang-undang (UU) khusus aset digital, dapat membuat AS relatif kurang menarik bagi perusahaan dan investor. Hal itu terutama dalam konteks ketika banyak yurisdiksi lain bergerak maju dengan aturan yang komprehensif [terkait industri kripto],” ungkap analis Moody’s dalam sebuah laporan yang terbit pada hari Selasa (20/6).
Lalu, di hari yang sama, Nansen, perusahaan analitik blockchain yang berbasis di Singapura, turut mencatat bahwa bull market kripto berikutnya akan membutuhkan kejelasan peraturan di Amerika Serikat, serta bukti bahwa inflasi inti bergerak rendah.
Debat Struktur Pasar Aset Digital
Adapun pihak dari Partai Republik pada 2 Juni lalu memperkenalkan rancangan UU (RUU) Struktur Pasar Aset Digital yang menyediakan kerangka hukum untuk regulasi aset kripto. Hal ini berpotensi dapat menciptakan jalur bagi aset digital yang memenuhi syarat untuk beralih dari diperlakukan sebagai sekuritas (efek) menjadi komoditas.
Namun, pihak Partai Demokrat mengaku prihatin dengan perlindungan konsumen dalam RUU itu selama sidang pekan lalu.
“RUU tersebut tampaknya menghentikan tindakan penegakan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap para perusahaan kripto, bahkan ketika mereka telah melakukan penipuan,” kata Maxine Waters, mantan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS dari Partai Demokrat.
Sebagai informasi, Patrick McHenry dari Partai Republik kini menjabat sebagai Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS.
Dalam RUU Struktur Pasar Aset Digital, disebutkan bahwa akan ada masa transisi, ketika regulator sedang mengerjakan aturan untuk memungkinkan platform kripto mengajukan pernyataan pendaftaran sementara dengan SEC atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC).
Terkait hal tersebut, Maxine Waters menilai, “Pendaftaran sementara ini dapat memberi penghargaan kepada aktor jahat dengan ‘kartu keluar dari penjara’ dan memungkinkan mereka untuk terus merugikan konsumen dan investor.”
Diskusi Regulasi Stablecoin
Kemudian terkait regulasi stablecoin, Partai Republik baru-baru ini menerima umpan balik dari Partai Demokrat dan mengatakan mereka mengerjakan versi terbaru dari RUU itu.
Sejauh ini, sudah ada draf ketiga terkait RUU stablecoin. Draf terbaru ini yang terbit pada 8 Juni lalu mencakup proposal dari kedua pihak.
RUU ini mengusulkan agar bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve / The Fed) sebagai regulator yang bertugas merumuskan persyaratan untuk menerbitkan stablecoin. Namun, RUU tersebut juga bertujuan untuk menawarkan kepada regulator negara bagian kekuatan mengawasi perusahaan yang menerbitkan stablecoin.
“Saya percaya bahwa Tuan Patrick McHenry dan saya telah menempuh perjalanan panjang dalam berurusan dengan stablecoin. Saya minta maaf, entah bagaimana itu terputus. Namun, saya menantikan untuk kembali dan bernegosiasi untuk melihat apakah kita dapat memajukan stablecoin,” kata Maxine Waters pada 13 Juni lalu.
Analis Moody’s memperingatkan bahwa draf dari pihak Patrick McHenry mungkin dapat membawa lebih banyak arbitrase peraturan dan merugikan konsumen.
Moody’s mencatat bahwa kerangka RUU stablecoin terbaru tidak akan membuat The Fed sebagai pengawas utama penerbit stablecoin, dan regulator negara bagian akan mengawasi para penerbit stablecoin.
“Dengan membedakan antara penerbit stablecoin bank dan non-bank di tingkat negara bagian dan federal AS, serta dengan mengizinkan setiap kategori penerbit diawasi oleh badan yang berbeda, kerangka kerja yang diusulkan ini dapat menyebabkan fragmentasi peraturan dan menciptakan asimetris risiko antara penerbit,” ungkap pihak Moody’s.
Moody’s berargumen, semua penerbit stablecoin tidak akan tunduk pada seperangkat aturan yang sama. Hal inilah yang pada gilirannya dinilai dapat meningkatkan arbitrase peraturan dan membahayakan perlindungan konsumen.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
