Mulai 1 April 2022, bank sentral Thailand (Bank of Thailand) dan juga Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand resmi melarang penggunaan aset digital dan mata uang crypto sebagai alat pembayaran.
Sebelumnya, Bank Of Thailand dan SEC Thailand juga sudah pernah membahas permasalahan ini. Mereka menilai penggunaan mata uang crypto sebagai alat pembayaran bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara dan juga perekonomian Negeri Gajah Putih.
Semua operator bisnis aset digital dan mata uang crypto harus mematuhi aturan tersebut. Semua jenis operator bisnis aset digital di Thailand tidak boleh memberikan layanan pembayaran dalam mata uang crypto.
Peraturan ini juga mencakup larangan membangun sistem atau alat yang dapat memfasilitasi pembayaran barang dan jasa dengan menggunakan mata uang crypto. Misalnya, seperti membuka layanan dompet digital untuk aset crypto sebagai media pembayaran barang dan jasa.
Bahkan, SEC juga melarang keras untuk mempromosikan pembayaran atas barang dan jasa dengan menggunakan mata uang crypto.
Peraturan ini secara langsung diumumkan melalui siaran pers SEC di situsnya.
Crypto Dianggap Dapat Mengganggu Kestabilan Ekonomi
Keputusan yang sudah dibuat oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Bank of Thailand sepenuhnya harus ditaati oleh semua pelaku bisnis setempat. Bagi pelaku bisnis yang sudah menyediakan layanan pembayaran mata uang crypto, mereka akan diberi waktu selama 30 hari sejak peraturan ini dibuat untuk penyesuaian.
SEC menganggap bahwa penggunaan mata uang crypto sebagai alat pembayaran memang dapat memengaruhi efisiensi pembayaran tersebut. Akan tetapi, hal ini cukup berisiko bagi perekonomian suatu negara. Pasalnya, volatilitas mata uang crypto yang cukup tinggi.
Selain itu, ada pula risiko kebocoran data dan risiko pelanggaran aturan, karena mata uang crypto merupakan aset digital yang terdesentralisasi. Uang crypto dapat dikirim dari mana saja, tanpa memerlukan verifikasi identitas para penggunanya. Maka dari itu, dikhawatirkan uang crypto menjadi tempat pencucian uang bagi para oknum kejahatan, mendanai terorisme, dan penggelapan pajak.
Rencana Penawaran Pembayaran Crypto pada Turis Rusia di Thailand
Keputusan yang dibuat oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan bank sentral Thailand tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan keberadaan turis Rusia di negaranya.
Beberapa waktu lalu, Phuket Tourist Association (PTA) menawarkan pembayaran dalam bentuk mata uang crypto kepada turis Rusia. Hal ini dikarenakan banyak turis asal Rusia yang berada di Thailand tidak dapat membayar tagihannya akibat dampak dari sanksi ekonomi.
Presiden PTA, Bhummikitti Ruktaengam, mengatakan bahwa hal tersebut sedang dibicarakan dengan Bank Of Thailand. Dia juga sedang membahas kemungkinan pembayaran dengan menggunakan Mir.
Untuk sementara waktu, pelaku bisnis pariwisata di Thailand akan menerima pembayaran menggunakan platform Cina, yaitu UnionPay. Dengan begitu, turis Rusia masih bisa menyelesaikan tagihan mereka di sana. Saat ini, masih banyak turis asal Rusia dan juga Ukraina yang sedang berlibur di Thailand.
Konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut menyebabkan Rusia mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika dan sekutunya. Perusahaan raksasa, seperti Visa, Mastercard, Microsoft, dan Oracle, telah menghentikan layanan mereka bagi warga Rusia.
Untuk menghindari sanksi dari Amerika tersebut, Rusia sudah mengalihkan sistem pembayaran internasionalnya dengan menggunakan UnionPay. Turis-turis asal Rusia yang sedang di luar negeri, termasuk yang berada di Thailand, pun bisa membayar tagihannya dengan menggunakan UnionPay.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
