Coinbase, salah satu crypto exchange terpopuler di dunia, pada hari Senin (11/9) dilaporkan berencana menghentikan semua layanan mereka untuk pengguna India.
Crypto exchange itu telah memberi tahu para pelanggan di India melalui email. Coinbase memperingatkan bahwa mereka akan menghentikan layanan setelah tanggal 25 September mendatang bagi pengguna India.
Coinbase menyarankan agar pengguna menarik dana apa pun yang mereka miliki. Selain itu, Coinbase telah menonaktifkan kemampuan pengguna di India untuk membuat akun baru di crypto exchange tersebut.
Pada gilirannya, Coinbase mendorong pengguna di India mengunduh Coinbase Wallet, sebuah non-custodial crypto wallet, sebagai gantinya.
Dalam klarifikasinya, Coinbase menyebut pemberitahuan itu tidak ditujukan untuk semua pelanggan India, dan hanya ditujukan kepada para pengguna yang melanggar standar crypto exchange tersebut.
Jejak Coinbase di India
Kabar ini datang lebih dari setahun usai Coinbase memulai debut di market Asia Selatan itu, yang kini menghadapi tantangan regulasi.
Dalam 18 bulan terakhir, Coinbase dinilai belum mampu melakukan terobosan apa pun dengan otoritas India. Hal itu menyebabkan keluarnya setidaknya dua eksekutif Coinbase, termasuk Durgesh Kaushik, yang mengisi posisi Direktur Senior untuk Perluasan Market.
Pada awal April 2022, co-founder dan CEO Coinbase, Brian Armstrong, terbang ke India untuk meluncurkan platform crypto exchange di India dengan menambahkan dukungan sistem pembayaran instan UPI yang populer di sana.
Namun, lembaga yang mengawasi UPI segera menolak untuk mengakui peluncuran Coinbase di India beberapa hari kemudian. Beberapa hari selanjutnya, Coinbase menangguhkan dukungan untuk sistem pembayaran tersebut.
Coinbase pada saat itu mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator setempat. Mereka juga mengatakan sedang bereksperimen dengan metode pembayaran lain. Namun, sampai sekarang, hal itu tidak pernah kunjung terwujud.
Memasuki bulan Mei 2022, CEO Coinbase mengatakan bahwa perusahaannya harus menghentikan layanan perdagangan di India karena terkena tekanan informal dari bank sentral India.
Brian Armstrong mengatakan bahwa perdagangan aset kripto tidak ilegal di India, sebab negara yang terletak di Asia Selatan itu baru saja mulai mengenakan pajak. Namun, dia mengatakan bahwa ada sejumlah elemen dalam pemerintahan India yang tampaknya tidak terlalu memiliki sikap positif terhadap hal tersebut.
Jadi, pihak Coinbase menilai ada shadow ban dari regulator India terhadap perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat (AS) itu. Tuduhan shadow ban itu mengarah pada penonaktifan fitur pembayaran di India bagi Coinbase, yang mungkin dilakukan melalui sistem pembayaran UPI.
Pada Juni 2022, Coinbase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 8% dari total karyawan di India. Menurut Coinbase, mereka mempekerjakan sekitar 300 hingga 40 karyawan di India. Sehingga, diperkirakan ada sekitar 25 hingga 30 orang yang kehilangan pekerjaan.
Sebagai informasi, Coinbase juga merupakan investor di crypto exchange terkemuka India, yaitu CoinDCX dan CoinSwitch Kuber.
India Jadi Tuan rumah G20: Ada Deklarasi Terkait Kripto
India memang dikenal memiliki sikap yang lebih hati-hati terhadap adopsi kripto, dengan menekankan perlunya kolaborasi internasional untuk mengelola risiko pada aset tersebut.
Dalam Acara G20 yang diselenggarakan di India baru-baru ini, negara-negara yang hadir meluncurkan deklarasi untuk mendukung rekomendasi tingkat tinggi Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) dalam regulasi, supervisi, dan pengawasan market kripto serta mengatur stablecoin global.
“Kami meminta FSB dan Badan Penetapan Standar (SSB) untuk mendorong penerapan rekomendasi ini secara efektif dan tepat waktu secara konsisten dalam skala global untuk menghindari adanya arbitrase peraturan,” bunyi deklarasi G20 di India yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu (9 dan 10 September 2023) kemarin.
Kemudian, G20 menyatakan, “Kami menyambut baik Makalah Sintesis International Monetary Fund (IMF) dan FSB, termasuk roadmap, yang akan mendukung kerangka kebijakan dan peraturan yang terkoordinasi dan komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh risiko; serta penerapan standar global dari organisasi antar-pemerintah Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) untuk mengatasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme [lewat aset kripto].”
G20 juga menyambut baik laporan Bank for International Settlements (BIS) tentang Ekosistem Kripto: Elemen Utama dan Risikonya.
Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 akan membahas roadmap terkait dalam pertemuan mereka pada bulan Oktober mendatang.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
