Hakim Pengadilan Nigeria menunda persidangan kasus dugaan pencucian uang terhadap Binance beserta dua eksekutifnya, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, hingga 17 Mei mendatang. Hal itu dipercaya bakal menambah panjang sengketa hukum di antara masing-masing pihak.
Laporan PremiumTimes menyebutkan, hakim memberikan keputusan tersebut lantaran pengacara Binance Tonye Krukrubo mengaku belum mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi kasus tersebut.
Jika mengacu pada jadwal, persidangan untuk membuktikan keterlibatan Binance dan eksekutifnya dalam dugaan pencucian uang senilai US$35,4 juta oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) seharusnya telah digelar pada Kamis (2/5) lalu.
Di awal persidangan, pengacara EFCC Ekele Iheanacho sempat meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan 2 orang saksi guna membuktikan argumennya. Namun, Krukrubo meminta penundaan karena kliennya disebut belum menerima dokumen pengadilan terkait kehadiran saksi tersebut.
“Seorang tersangka yang menghadapi proses pidana harus diberi kesempatan untuk membela diri, sehingga harus ada bukti penyerahan dokumen pada kliennya,” tegas Krukrubo.
17 Mei Jadi Hari Penentu untuk Binance
Di samping menghadapi sengketa pencucian uang, pada 17 Mei mendatang Binance dan eksekutifnya juga dijadwalkan bakal memulai proses persidangan untuk empat dakwaan penghindaraan pajak dari Federal Inland Revenue Service (FIRS). Proses ini dilaporkan akan berlangsung secara terpisah.
Sementara itu, terkait dengan nasib Anjarwalla yang telah mengakhiri pelariannya di Kenya, Wakil Presiden Interpol Afrika Garba Umar dalam sebuah laporan mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan dokumen untuk melakukan ekstradisi Anjarwalla ke Nigeria.
Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa proses ekstradisinya akan dilakukan pada pekan ini.
Sementara itu, tidak dapat diprediksi bagaimana hasil akhir dari sengketa hukum ini. Namun yang jelas, tuduhan yang dilayangkan oleh pemerintah Nigeria terhadap Binance dan eksekutifnya cukup serius. Pasalnya, Binance juga dituduh terlibat dalam migrasi dana senilai total US$26 miliar selama setahun terakhir.
Untuk membuktikan dugaannya, Pengadilan Tinggi Federal disebut telah memerintahkan Binance Holdings Limited untuk memberikan data 100 pengguna teratas yang melakukan perdagangan di wilayahnya.
Ahli Keuangan Nigeria Olumide Adesina menjelaskan, dalam klausul hukum yang ada di Binance, perusahaan bisa mengungkapkan informasi pengguna ke pengadilan, penegak hukum, maupun pihak ketiga lainnya sebagai bentuk kepatuhan. Namun, masih belum jelas apakah Binance bersedia untuk menyerahkan data yang diminta.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
