Partai Pheu Thai, partai oposisi Thailand, menjanjikan airdrop kripto yang bernilai mendekati US$300 (kurang lebih Rp4,3 juta) kepada masyarakat bila pihaknya terpilih menjadi Perdana Menteri Negeri Gajah Putih yang Baru.
Janji yang cukup bombastis itu akan ditunaikan bila Partai Pheu Thai berhasil membentuk pemerintahan usai pemilihan umum (pemilu) di Thailand dilaksanakan, yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang.
Airdrop kripto itu rencananya akan diberikan kepada masyarakat Thailand yang berusia 16 tahun ke atas untuk dibelanjakan pada proyek stimulus ekonomi lokal.
Paetongtarn Shinawatra, yang merupakan penasihat utama dari Partai Pheu Thai, mengatakan bahwa proyek ini untuk partisipasi publik dan inovasi. Hal ini dinilai merupakan upaya berbasis teknologi blockchain untuk membantu mendistribusikan produk buatan Thailand ke luar negeri dan membawa kripto ke negara dengan sistem monarki konstitusional itu.
Berdasarkan laporan Bangkok Post pada hari Jumat (7/4), 10.000 baht atau sekitar US$293,18 akan dibelanjakan pada radius komunitas 4 kilometer dalam waktu 6 bulan selama fase awal proyek itu. Tujuannya upaya untuk memikat sejumlah mata uang digital internasional lainnya.
Paetongtarn Shinawatra mengatakan bahwa Partai Pheu Thai bertujuan untuk menjadikan Thailand sebagai fintech hub.
Srettha Thavisin, taipan real estat di Thailand, menjadi salah satu dari 3 kandidat perdana menteri yang diajukan oleh Partai Pheu Thai pada pemilu berikutnya.
Dalam laporan Bloomberg, dia mengatakan bahwa Thailand telah terpukul secara ekonomi selama 8 tahun terakhir, dengan pendapatan yang lebih sedikit dan pengeluaran yang lebih banyak bagi masyarakat.
“Pemerintah saat ini telah memberi makan infus dengan sedikit uang. Itu bukan cara yang tepat dan tidak merangsang pertumbuhan ekonomi yang tepat dan benar,” kata Srettha Thavisin.
Menuai Kecurigaan dari Berbagai Kalangan
Menanggapi gagasan yang cukup liar dari Partai Pheu Thai, seorang karyawan bank komersial mengatakan bahwa semua orang menyukai uang gratis, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, hal yang menjadi persoalan, asal uangnya datang dari mana. Kemungkinan besar, inisiatif dari Partai Pheu Thai ini akan didanai dari pembayaran pajak.
Karyawan bank komersial yang memberikan tanggapannya itu juga ‘mempertanyakan’ mengapa Partai Pheu Thai sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengenai skema kesejahteraan negara untuk orang tua yang miskin.
Kemudian, seorang mahasiswa Thailand mengaku tidak setuju dengan gagasan bagi-bagi 10.000 baht ke masyarakat dan mempertanyakan sumber pendanaan itu.
“Kebijakan itu menjijikkan. Apakah mereka benar-benar berpikir kebanyakan orang sebodoh itu,” ungkap mahasiswa itu.
Sedangkan seorang aktivis jaringan ekonomi informal meminta agar Partai Pheu Thai meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, terutama anak-anak miskin.
“Kebijakan ini hanya dimaksudkan untuk menarik perhatian publik terhadap Partai Pheu Thai dan memenangkan lebih banyak suara,” jelas aktivis itu.
Sementara itu, pengamat melihat bahwa ide liar yang tercetus dari Partai Pheu Thai bertujuan untuk menarget para pemilih pemula.
“Pebisnis yang berubah menjadi politisi tidak perlu berinvestasi banyak, kecuali memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil [pemilu],” jelas sang pengamat.
Airdrop Kripto Hanya Gimmick Terbaru dari Kebijakan Populis?
Adapun Chaiwut Thanakamanusorn, selaku Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand, dan juga wakil ketua Partai Palang Pracharath yang berkuasa, mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari ide kebijakan dari Partai Pheu Thai sebelum berkomentar secara lebih rinci.
“Di permukaan, kebijakan itu tampak seperti penemuan kembali kebijakan dana desa dari Thai Rak Thai, yang mendahului Partai Pheu Thai. Kebijakan pada saat itu melibatkan pemberian 1 juta baht ke setiap desa,” jelasnya.
Lalu, Thanakorn Wangboonkongchana, seorang menteri di kantor perdana menteri dan kepala strategi di Partai Persatuan Bangsa Thailand, mengaku menunggu agar ada lebih banyak detail mengenai ide kebijakan itu.
Sebab, diperkirakan anggaran akan mencapai 500 miliar baht (sekitar US$15 miliar) jika 50 juta warga Thailand masing-masing diberi 10.000 baht.
Selain itu, dia menilai menciptakan mata uang digital akan menjadi tantangan besar dengan implikasi bagi seluruh sistem keuangan Thailand. Dirinya menduga gagasan kebijakan dari Partai Pheu Thai adalah gimmick pemasaran.
“Mengingat status keuangan Thailand saat ini, saya berani mengatakan kami tidak mampu secara finansial untuk mendanai kebijakan populis yang melibatkan pemberian uang,” kata Anusorn Tamajai yang merupakan salah seorang ekonom terkemuka di Thailand.
Bagaimana pendapat Anda tentang janji airdrop kripto dari partai oposisi Thailand ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
