Pengembangan blockchain dan industri turunannya kini nampak menjadi keharusan bagi banyak negara demi bisa tetap bersaing di kancah global. Menyadari hal itu, pemerintah Italia sudah mengalokasikan dana sebesar 45 juta euro untuk pengembangan sektor teknologi, termasuk di dalamnya blockchain, internet of things (IoT) dan juga artificial intelligence (AI).
Kebijakan tersebut diluncurkan oleh Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia, dengan tujuan agar bisa bersama-sama mendorong modernisasi sistem produksi lewat manajemen yang terkoneksi, aman dan, cepat.
Alokasi dana subsidi tersebut merupakan alokasi awal yang akan digelontorkan pemerintah. Artinya, kemungkinan bakal akan ada beberapa insentif atau subsidi lain yang juga diberikan kepada perusahaan yang mengembangkan teknologi canggih tersebut.
Menteri Pembangunan Ekonomi Italia, Giancarlo Giorgetti, mengatakan alokasi dana tersebut ditujukan untuk perusahaan dan juga lembaga penelitian.
“Kami mendukung investasi perusahaan dalam teknologi mutakhir. Daya saing sudah menjadi tantangan yang mengharuskan industri manufaktur untuk terus melakukan inovasi dan menangkap potensi teknologi,” katanya.
Adapun dana subsidi akan diberikan untuk kebutuhan pengembangan dengan nilai nominal minimal 500 ribu euro dan maksimal 2 juta euro.
Beberapa sektor strategis yang bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah adalah sektor industri dan manufaktur, pendidikan, makanan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur, budaya dan pariwisata, logistik dan mobilitas, keamanan informasi dan teknologi, serta pengembangan luar angkasa.
Genjot Pemanfaatan Blockchain untuk Layanan Publik
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Italia sejalan dengan rencana Komisi Eropa untuk bersinergi dengan teknologi blockchain yang dibangun mandiri guna memberikan layanan yang lebih baik.
Komisi Eropa sudah menginisiasi European Blockchain Partnership (EBP) untuk mendorong penerapan blockchain di wilayah Uni Eropa. Tujuannya adalah agar bisa membangun infrastruktur teknologi yang mampu melakukan pelayanan publik dengan lebih baik melalui European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).
Lewat inisiasi tersebut, EBP bakal bisa menghindari fragmentrasi lanskap blockchain dengan mendorong kolaborasi antar negara yang ada di Uni Eropa. Baik dari sisi interoperabilitas dan juga penyebaran cakupan layanan berbasis blockchain akan bisa bersinergi.
“Hal itu menawarkan lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang UE. Sehingga lewat tata kelola yang jelas serta struktur juga model jelas bisa membantu blockchain tumbuh dan berkembang di seluruh Eropa,” jelasnya.
Dengan menggunakan blockchain sendiri, pembuat kebijakan Eropa juga bisa mendapatkan pengetahuan langsung tentang cara kerja teknologi, serta bagaimana penerapannya serta potensi dan risiko yang ada di belakangnya.
Standar Blockchain di Uni Eropa
Penerapan teknologi blockchain di Uni Eropa memiliki standar operasional yang harus dipenuhi. Standar pertama adalah dari faktor lingkungan, yang mana teknologi yang diusung harus berkelanjutan dan hemat energi.
Kemudian, faktor perlindungan data juga menjadi hal yang harus ditangani dengan serius. Teknologi blockchain harus kompatibel dan mendukung peraturan perlindungan data serta privasi Eropa yang kuat.
Dalam standar emas blockchain di Eropa, teknologi blockchain tersebut juga harus bisa meningkatkan kerangka kerja identitas digital Eropa yang berkembang.
Hal itu termasuk perihal kemampuannya untuk mendukung peraturan tanda tangan elektronik, seperti eIDAS, serta mendukung kerangka kerja identitas yang terdesentralisasi dan juga berdaulat.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keamanan siber. Penerapan blockchain harus mampu memberikan keamanan siber tingkat tinggi dan dapat dioperasikan dengan sistem yang ada di dunia luar.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
