Paradoks Kekuatan: Bagaimana DAO Berjuang dengan Sentralisasi dan Kepemimpinan yang Tidak Efektif

Decentralized autonomous organizations (DAOs) menjadi populer di Web3 sebagai alternatif struktur organisasi tradisional. Pengambilan keputusan dari bawah ke atas, didorong oleh pemungutan suara berbasis token yang ditegakkan dan dijalankan oleh smart contract, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.

Namun, ketika DAOs berkembang melampaui eksperimen tata kelola teoretis, mereka menghadapi hambatan besar. BeInCrypto berbicara dengan Danny Cooper, Vanguard Team Lead di Venus Protocol, untuk memahami bagaimana partisipasi pemilih yang rendah, holder token besar, dan kelumpuhan keputusan menghambat kepemimpinan yang efektif.

Alternatif yang Menjanjikan

DAOs dulu dianggap sebagai masa depan tata kelola, struktur yang dapat beroperasi tanpa kontrol terpusat, dipandu murni oleh kode dan konsensus komunitas. Visinya sederhana: sistem transparan dan demokratis di mana setiap peserta memiliki suara dan membuat keputusan melalui pemungutan suara berbasis token.

Organisasi-organisasi ini menggunakan blockchain untuk memfasilitasi aturan atau protokol yang menegakkan diri. Smart contract blockchain menyimpan aturan-aturan ini, sementara token jaringan mendorong pengguna untuk menjaga jaringan dan memberikan suara pada peraturan.

Sejak DAO pertama diluncurkan di Ethereum pada 2016, organisasi-organisasi ini telah memasuki ranah modal ventura, inisiatif sosial, dan pendanaan barang publik. Namun, dengan filosofi mereka yang kini diterapkan, kekurangan mereka mulai muncul.

DAOs sering kesulitan menyeimbangkan desentralisasi dan kebutuhan akan kepemimpinan yang efektif, menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar model tata kelola yang ideal atau hanya batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik.

Penurunan Partisipasi Pemilih

DAOs beroperasi tanpa otoritas pusat, dengan keputusan tata kelola didistribusikan di antara anggota mereka melalui mekanisme berbasis kode. Struktur desentralisasi ini dirancang untuk memberdayakan anggota agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara berbasis token.

Namun, ada banyak kasus di mana kekuatan suara yang didistribusikan secara merata tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Pemungutan suara yang sering pada setiap masalah dapat mengurangi partisipasi.

“Seiring DAOs tumbuh, pengambilan keputusan memang bisa menjadi rumit,” ujar Cooper.

Karena banyak DAOs menggunakan pemungutan suara gaya referendum, mereka mengasumsikan anggota akan meneliti proposal secara menyeluruh. Namun, keterbatasan waktu, kurangnya informasi, atau ketidakminatan sederhana dapat menyebabkan partisipasi pemilih yang rendah atau keputusan pemungutan suara yang tidak terinformasi.

Menunggu setiap anggota DAO untuk memberikan suara pada sebuah proposal juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama ketika solusi mendesak diperlukan.

Memisahkan masalah pemungutan suara berdasarkan prioritas dan topik serta menugaskannya kepada delegasi tertentu dapat menyelesaikan masalah ini.

“Pengambilan keputusan desentralisasi dapat berkembang dengan penerapan sub-DAOs dan sistem tata kelola berlapis, yang mendelegasikan pengambilan keputusan kepada kelompok yang lebih kecil dan fokus. Pendekatan ini mengurangi kompleksitas operasional sambil memberdayakan tim khusus untuk bertindak secara mandiri dalam batasan yang ditentukan. Alat tata kelola canggih dan proses yang jelas serta terkodekan memastikan efisiensi dan koherensi di seluruh komunitas desentralisasi yang berkembang,” terang Cooper.

Pilihan lain dapat mengatasi penurunan partisipasi, meskipun mereka juga memiliki risiko.

Peningkatan Sentralisasi di Antara Pemain Utama

Untuk mengatasi partisipasi pemilih yang rendah, beberapa DAOs memungkinkan peserta yang kurang aktif untuk mempercayakan kekuatan suara mereka kepada anggota yang lebih terinformasi untuk meningkatkan keterlibatan secara keseluruhan.

Namun, sistem ini tidak menghilangkan risiko pengaruh oleh pemilik asli. Mereka masih bisa memperoleh mayoritas token suara yang dapat dipindahkan, memungkinkan mereka memanipulasi keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan terbaik DAO.

Akibatnya, risiko sentralisasi juga meningkat. Pada Desember 2024, Cambridge Centre for Alternative Finance, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di University of Cambridge, menerbitkan sebuah studi yang meneliti tingkat sentralisasi di antara proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Analisis ini berfokus pada DAOs berikut: AAVE, Compound Finance, Convex Finance, Curve Finance, Frax Finance, Instadapp, Lido, MakerDao, Rocket Pool, dan Uniswap.

Studi ini mengungkapkan bahwa kekuasaan dalam beberapa DAO DeFi terkemuka sangat terkonsentrasi, dengan tata kelola sering didominasi oleh beberapa pemain berpengaruh.

Peneliti menggunakan koefisien Gini untuk mengukur distribusi token tata kelola dan pemungutan suara DAO. Koefisien ini mengukur ketidaksetaraan distribusi token tata kelola dalam protokol ini, dengan 1 mewakili ketidaksetaraan maksimum dan 0 mewakili kesetaraan sempurna.

Studi Cambridge menemukan bahwa 10 DAO ini memiliki koefisien Gini berkisar antara 0,97 hingga 0,99 pada Oktober 2024. Sebagai perbandingan, Afrika Selatan, negara dengan ketidaksetaraan pendapatan tertinggi di dunia, memiliki koefisien Gini sebesar 0,63 pada 2024, menurut data Statista.

MakerDAO memiliki koefisien tertinggi sebesar 0,99, sementara Rocket Pool memiliki koefisien sebesar 0,97.

Aktivitas Whale Mengganggu Tata Kelola DAO

Konsentrasi kekuatan suara di antara individu dengan kekayaan bersih tinggi juga dapat meminggirkan holder token yang lebih kecil, yang berpotensi mengarah pada situasi di mana sekelompok kecil aktor berpengaruh secara efektif mengendalikan keputusan tata kelola.

“Pengaruh whale dalam DAO dapat mempengaruhi hasil tata kelola,” ujar Cooper.

Konsentrasi kekuasaan dalam beberapa DAO juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perilaku mencari rente dan konflik kepentingan. Ketika holder token terlibat dalam beberapa proyek, kepentingan mereka sendiri dapat mempengaruhi keputusan dalam DAO tertentu, yang berpotensi mengarah pada hasil yang tidak sejalan dengan kepentingan terbaik DAO.

Sebuah contoh terkenal dari risiko whale dalam DAO terungkap pada Februari 2023 ketika penyelidikan Bubblemaps mengungkapkan bahwa Andreessen Horowitz mengendalikan lebih dari 4% pasokan token UNI Uniswap.

Uniswap membutuhkan 4% suara untuk meloloskan proposal apa pun, yang berarti dompet yang dimiliki oleh a16z dapat secara kolektif mengubah hasil dari setiap pemungutan suara tata kelola, menantang klaim Uniswap memiliki model tata kelola terdesentralisasi.

Perusahaan tersebut menggunakan kendali tata kelolanya bulan itu ketika mereka memanfaatkan blok suara 15 juta token UNI untuk menolak proposal menggunakan jembatan Wormhole untuk penerapan Uniswap V3 di BNB Chain. a16z nampaknya sangat berinvestasi dalam platform jembatan saingan LayerZero, yang mereka dukung untuk penerapan tersebut.

Menurut Cooper, DAO harus menerapkan mekanisme untuk melindungi organisasi dari jenis manipulasi ini dalam kasus serangan tata kelola.

“Transparansi yang ditingkatkan melalui catatan pemungutan suara yang dapat diaudit dan pengenalan pencegah berbasis reputasi menghukum aktor jahat, sementara perlindungan berlapis seperti ambang batas kuorum mencegah kolusi dan pembelian suara dari merusak integritas tata kelola,” terang dia.

Memastikan mekanisme ini berfungsi akan sangat penting untuk menghindari ancaman kritis seperti pembelian suara, aktivitas whale, atau kolusi.

‭Masalah Skalabilitas

Banyak masalah yang dihadapi DAO secara langsung atau tidak langsung terkait dengan keterbatasan dalam skalabilitas mereka. Tantangan ini menimbulkan risiko signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang.

Seiring bertambahnya jumlah peserta dan volume transaksi, infrastruktur DAO mungkin kesulitan untuk mengikuti, yang berpotensi menyebabkan penundaan dalam memproses transaksi dan ketidakefisienan lainnya.

Menyeimbangkan berbagai kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan DAO sambil secara bersamaan mendorong perilaku dan hasil yang diinginkan merupakan tantangan operasional yang signifikan.

“Tanpa otoritas pusat, menetapkan tujuan jangka panjang memerlukan struktur yang jelas dan insentif yang selaras. Roadmap yang jelas, dibangun secara kolaboratif dan terikat pada pencapaian yang terukur, memastikan DAO tetap fokus dan bersatu di seluruh komunitas terdesentralisasi,” ujar Cooper kepada BeInCrypto.

Demikian pula, pemeliharaan dan upgrade infrastruktur teknis DAO yang berkelanjutan, termasuk smart contract, mekanisme voting, dan saluran komunikasi, sangat penting untuk operasi yang lancar dan efektif.

Dalam hal aksesibilitas, meningkatkan pengalaman pengguna memerlukan pengembangan dan pemeliharaan alat yang ramah pengguna. Ini bisa berupa platform voting yang intuitif, sistem manajemen proposal yang efisien, dan antarmuka pengambilan keputusan yang mudah diakses.

Karena salah satu prinsip inti dari DAO adalah kontribusi berbasis prestasi, organisasi harus memberi penghargaan kepada individu berdasarkan nilai yang mereka berikan.

Oleh karena itu, operasi DAO yang sukses juga memerlukan pertimbangan dan pengelolaan insentif ekonominya dengan hati-hati. Inisiatif dapat berupa model distribusi token yang efektif, mekanisme staking, dan struktur penghargaan.

Keselarasan dengan regulasi yurisdiksi juga akan sangat penting.

Tantangan Hukum dan Regulasi

Status hukum DAO sebagian besar masih belum jelas di sebagian besar yurisdiksi. Sifatnya yang terdesentralisasi dan otonom menghadirkan tantangan bagi kerangka hukum tradisional, yang biasanya dirancang untuk entitas terpusat dengan struktur hukum yang jelas.

Akibatnya, sebagian besar pemerintah kekurangan regulasi dan kerangka hukum khusus untuk menangani karakteristik hukum dan operasional unik DAO.

Tantangan termasuk kesulitan dalam menetapkan status entitas hukum, memastikan transparansi dalam pendaftaran, dan menangani kompleksitas operasional yang terkait dengan desentralisasi, anonimitas, dan tanpa batas. Ketidakjelasan ini dapat mengikis kepercayaan investor, menghambat inovasi, dan menciptakan tantangan signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.

Namun, beberapa yurisdiksi telah membuat kemajuan. Misalnya, Wyoming mengesahkan undang-undang yang menyediakan kerangka kerja bagi DAO dengan setidaknya 100 anggota untuk menjadi asosiasi nirlaba yang tidak terinkorporasi.

Pada tahun 2021, negara bagian tersebut mengesahkan Decentralized Autonomous Organization Supplement Act, yang memperluas undang-undang LLC Wyoming untuk mencakup DAO dan menyediakan kerangka hukum pertama untuk pembentukan dan pengelolaannya di negara bagian tersebut.

“Solusi yang muncul termasuk entitas hukum khusus DAO, seperti DAO LLC Wyoming, dan program sandbox yurisdiksi akan memungkinkan DAO beroperasi dengan kejelasan hukum sambil mempertahankan etos terdesentralisasi. Pengaturan mandiri, didukung oleh auditabilitas dan pengawasan komunitas yang konsisten, memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas,” terang Cooper kepada BeInCrypto.

Uni Emirat Arab (UEA) juga memperkenalkan kerangka hukum terstruktur untuk DAO melalui RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) pada bulan Oktober lalu.

Langkah ini juga menandakan pengakuan yang semakin meningkat terhadap potensi yang ditawarkan oleh DAO.

Memperbaiki Masalah Akan Menjadi Kritis untuk Masa Depan Berkelanjutan

Secara umum, DAO menawarkan potensi perubahan paradigma dalam tata kelola perusahaan, menghadirkan alternatif bagi struktur perusahaan tradisional. Model terdesentralisasi ini, dengan penekanan pada transparansi dan partisipasi yang adil, memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi pembentukan, pengelolaan, dan regulasi perusahaan dalam jangka panjang.

Namun, meskipun potensinya tetap signifikan, beberapa tantangan utama harus diatasi untuk memfasilitasi adopsi luas DAO di luar ceruk saat ini.

“Untuk berkembang di area ini, model tata kelola hibrida yang mengintegrasikan dewan penasihat ahli dengan pengawasan komunitas akan menjadi penting, memastikan ketepatan teknis seiring dengan nilai-nilai terdesentralisasi,” simpul Cooper.

Untuk memastikan keberhasilan model tata kelola ini, para pemangku kepentingan harus mengatasi tantangan kritis, termasuk kebutuhan akan kejelasan regulasi yang lebih besar, pengembangan infrastruktur teknologi yang berkelanjutan, dan penghapusan risiko sentralisasi.