Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, pada hari Kamis (2/5) mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan perusahaan analisis blockchain Chainalysis untuk memantau transaksi Tether USD (USDT) di pasar sekunder.
Sistem pengawasan itu mencakup kepatuhan sanksi internasional dan deteksi transfer ilegal yang dapat dikaitkan dengan aktivitas seperti pendanaan teroris. Hal ini akan membantu Tether mengidentifikasi crypto wallet yang dapat menimbulkan risiko atau mungkin terkait dengan alamat terlarang atau yang terkena sanksi.
Paolo Ardoino, selaku CEO Tether, mengatakan bahwa kolaborasi mereka dengan Chainalysis menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan untuk membangun transparansi dan keamanan dalam industri kripto.
“Tether tetap teguh dalam dedikasinya untuk menegakkan standar integritas tertinggi, dan kolaborasi ini memperkuat pendekatan proaktif kami untuk menjaga ekosistem kami dari aktivitas terlarang,” jelas CEO Tether.
Sementara itu, Jonathan Levin, selaku co-founder dan Chief Strategy Officer (CSO) Chainalysis, menyebut komitmen proaktif Tether untuk memantau pasar sekunder USDT berpotensi mengubah seluruh ekosistem dan menjadikannya tempat yang lebih aman untuk bertransaksi.
“Cryptocurrency bersifat transparan. Memanfaatkan transparansi tersebut untuk bermitra dengan penegak hukum dan membekukan dana kriminal adalah cara terbaik mencegah penggunaannya untuk terorisme, penipuan, dan aktivitas terlarang lainnya,” ungkap CSO Chainalysis.
Tether Kooperatif dengan Penegak Hukum
Sejauh ini, Tether mengaku telah berkolaborasi dengan 124 lembaga penegak hukum di 43 yurisdiksi.
Penegakan ketat Tether terhadap langkah-langkah kepatuhan dan tindakan cepat terhadap penyalahgunaan USDT menyoroti dedikasinya terhadap praktik cryptocurrency yang bertanggung jawab, menetapkan tolok ukur keamanan dalam industri, dan memastikan lingkungan yang lebih aman bagi semua partisipan.
Aksi terbaru Tether dilakukan ketika tekanan dari regulator dan pembuat kebijakan secara global meningkat terhadap perusahaan stablecoin itu atas peran USDT untuk menghindari sanksi internasional dna memfasilitasi keuangan gelap.
Sebelumnya, muncul berita bahwa perusahaan minyak milik negara Venezuela sempat menggunakan USDT untuk menghindari sanksi Amerika Serikat (AS). Selain itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menulis bahwa stablecoin USDT menjadi salah satu metode pembayaran terkemuka untuk pencucian uang dan penipuan di Asia Tenggara.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
