Bagaimana Abu Dhabi Global Market (ADGM) Berencana Menjadikan UEA Ibu Kota Kripto Dunia

Abu Dhabi Global Market (ADGM) terus melakukan upaya strategis untuk menjadikan UEA sebagai pusat kripto dan blockchain dunia. Keberhasilan ini didukung oleh kejelasan regulasi, proses yang efisien, dan posisinya sebagai pusat keuangan global.

BeInCrypto berbicara dengan Dmitry Fedotov, Kepala DLT Foundations di ADGM, untuk memahami bagaimana regulasi yang ramah blockchain telah mendorong raksasa kripto membuka kantor di Abu Dhabi.

ADGM Siap Mempercepat Adopsi Blockchain

Selama beberapa tahun terakhir, UEA telah muncul sebagai pemimpin global dalam adopsi blockchain dan Web3, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan. ADGM, zona bebas keuangan di Pulau Al Maryah di Abu Dhabi, mendapatkan pengakuan khusus untuk kerangka regulasi yang ramah blockchain.

ADGM didirikan pada tahun 2013 melalui Dekrit Federal. Ini berfungsi sebagai pusat keuangan kota dan beroperasi dengan kerangka hukum dan regulasi independen. Pendekatannya terhadap inovasi Web3 telah menarik pemain besar di industri ini.

“ADGM memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dengan mengambil langkah-langkah inovatif, menginspirasi yurisdiksi lain untuk mengadopsi solusi berpikiran maju yang mendefinisikan ulang tata kelola dan keterlibatan dalam teknologi yang sedang berkembang,” ujar Fedotov kepada BeInCrypto.

Secara umum, UEA mengalami lonjakan adopsi kripto karena semakin banyak bisnis dan pengguna yang mengadopsi aset digital untuk transaksi dan investasi.

Menurut Statista, jumlah pengguna yang berpartisipasi dalam pasar kripto negara ini akan mencapai 3,78 juta pengguna pada tahun 2025. Akibatnya, tingkat pendapatan diperkirakan tetap tinggi tahun ini.

Sementara itu, Aptos Foundation, entitas blockchain global terkemuka, mengumumkan bulan lalu pembukaan kantor barunya di ADGM.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong kemitraan regional, mempercepat adopsi blockchain, dan memperluas ekosistem Aptos. Ini juga memperkuat status UEA sebagai pusat inovasi blockchain dan Web3.

“Kemitraan dengan pemimpin industri meningkatkan kredibilitas ekosistem kami, sementara proses perizinan yang efisien membuat ADGM menonjol dibandingkan pusat keuangan lainnya. Langkah-langkah ini menciptakan keseimbangan unik antara peluang pertumbuhan dan kejelasan regulasi,” terang Fedotov.

Selain Aptos, Chainlink Labs, TON, dan Polygon Labs juga hadir di ADGM untuk mempercepat adopsi di Timur Tengah.

Namun, setiap entitas kripto yang ingin menjalankan bisnis di ADGM harus terlebih dahulu menjalani serangkaian evaluasi untuk menentukan kelayakan operasinya.

Regulasi Aktivitas Aset Virtual di ADGM

Selama bertahun-tahun, UEA telah menetapkan kejelasan regulasi yang signifikan untuk industri kripto. Sebelum menawarkan layanan aset virtual di wilayah ini, entitas harus terlebih dahulu mendapatkan lisensi operasi dari Otoritas Regulasi Layanan Keuangan (FSRA) ADGM.

FSRA mendefinisikan aset virtual sebagai “representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, atau penyimpan nilai, namun tidak memiliki status alat pembayaran yang sah di yurisdiksi mana pun.”

Aset virtual tidak memerlukan pihak ketiga untuk membuat atau berinteraksi dengannya. Karena itu, mereka menghadirkan serangkaian tantangan unik bagi regulator di seluruh dunia.

Menanggapi hal ini, FSRA mempertimbangkan tujuh faktor kunci dalam menentukan apakah aset virtual memenuhi persyaratan ini. Faktor-faktor tersebut meliputi kematangan aset, keamanan, keterlacakan dan pemantauan, konektivitas exchange, jenis ledger terdistribusi, inovasi dan efisiensi, serta aplikasi praktis.

Lebih spesifik, FSRA mengevaluasi apakah ada permintaan klien yang cukup untuk aset virtual tersebut. Mereka juga memantau apakah ada kontrol untuk mengelola volatilitasnya dan apakah aset tersebut dapat bertahan atau merespons risiko dan kerentanannya yang spesifik.

Pelamar juga perlu menunjukkan apakah aset virtual tersebut membantu menyelesaikan masalah mendasar. Contohnya termasuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan menentukan apakah mereka memiliki fungsi nyata yang dapat diukur.

“Semangat pionir ini memastikan ADGM tetap berada di garis depan dalam membentuk masa depan bagaimana regulator menghadapi kebutuhan regulasi yang terus berkembang,” papar Fedotov.

Tether’s USDT adalah salah satu perusahaan pertama yang menerima persetujuan dari FSRA Abu Dhabi untuk mengoperasikan stablecoin sebagai Aset Virtual yang Diterima di ADGM. Persetujuan ini mencerminkan kepatuhan terhadap standar regulasi wilayah tersebut, membuka jalan bagi inklusi USDT dalam layanan keuangan berlisensi.

Namun, Kerangka Aset Virtual bukan satu-satunya yang diterapkan ADGM untuk memastikan kepatuhan regulasi.

Kerangka DLT ADGM

Pada tahun 2023, ADGM menetapkan kerangka kerja untuk mengembangkan standar global bagi fondasi blockchain, decentralized autonomous organizations (DAOs), dan entitas Web3 lainnya.

Dikenal sebagai Distributed Ledger Technology (DLT) Foundations Framework, undang-undang ini memungkinkan penerbitan token dan memungkinkan entitas untuk menerapkan berbagai strategi tata kelola token.

“ADGM menawarkan kejelasan regulasi di yurisdiksi yang sangat dihormati berdasarkan penerapan langsung Hukum Umum Inggris dengan lingkungan yang mendukung inovasi,” ujar Fedotov.

Sebelum mendapatkan persetujuan, DLT Foundations harus memastikan kepatuhan terhadap semua hukum, persyaratan, aturan, dan regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh UAE, Emirat Abu Dhabi, dan ADGM.

Untuk mendaftarkan DLT Foundation di ADGM, pelamar harus menyediakan piagam tertulis yang ditandatangani oleh semua pendiri dan juga menandatangani deklarasi kepatuhan. Pelamar juga harus membayar serangkaian biaya pendaftaran awal dan menyediakan salinan whitepaper dan tokenomics paper.

DLT Foundations harus selalu memiliki kantor terdaftar di ADGM. Mereka juga perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya, pengalaman, dan personel yang substansial di UAE.

“Inisiatif seperti kerangka kerja DLT Foundations memberikan organisasi berbasis blockchain kesempatan untuk menerbitkan utility token dan menerapkan smart contract untuk model tata kelola terdesentralisasi,” tambah Fedotov.

Bulan lalu, ADGM mendaftarkan TON sebagai DLT Foundation di bawah kerangka hukum mereka. Ini memungkinkan operasi yang lebih lancar dan dukungan tata kelola untuk organisasi terdesentralisasi tersebut.

TON bertujuan untuk mendorong adopsi blockchain-nya di Timur Tengah. Kerangka regulasi komprehensif ADGM menyediakan lingkungan yang mendukung bagi blockchain untuk melakukannya melalui DLT Foundation-nya.

Menyeimbangkan Inovasi dengan Perlindungan Konsumen

Untuk mempertahankan status DLT Foundation-nya, blockchain TON perlu terus mematuhi serangkaian regulasi yang dikembangkan khusus untuk melindungi keamanan konsumen.

“Kerangka kerja DLT/blockchain ADGM sejalan erat dengan standar global, berfokus pada area kunci seperti memerangi kejahatan keuangan, memastikan perlindungan pengguna, dan mempromosikan integritas pasar,” terang Fedotov kepada BeInCrypto.

Kerangka kerja ini mengungkapkan bahwa sebelum memberikan lisensi pendaftaran, entitas harus memberikan bukti bahwa mereka mematuhi hukum terkait anti pencucian uang, anti suap, sanksi, kontrol ekspor, perlindungan konsumen dan data, serta pencegahan kejahatan siber.

DLT Foundations juga harus melakukan audit keamanan khusus pada sistem perlindungan data dan keamanannya setidaknya sekali per tahun kalender. Salinan hasil audit harus dikirimkan ke pendaftar dalam waktu dua minggu setelah selesai.

Seperti Kerangka Kerja DLT Foundations, Kerangka Kerja Aset Virtual memerlukan tingkat ketelitian yang sama untuk memastikan perlindungan pengguna.

Menurut undang-undang, “dengan meningkatnya penggunaan Aset Virtual sebagai media untuk transaksi keuangan, dan konektivitasnya dengan sistem keuangan arus utama melalui exchange dan perantara Aset Virtual dan derivatif, ada potensi peningkatan risiko penularan yang mempengaruhi stabilitas sektor keuangan.”

Akibatnya, FSRA menguraikan dalam kerangka kerja aset virtual bahwa pelamar harus mengurangi risiko terkait anti pencucian uang (AML), perlindungan konsumen, tata kelola teknologi, aktivitas ‘tipe exchange’, dan kustodi.

Pelamar juga perlu mematuhi buku aturan AML FSRA dan menempatkan kontrol terkait dompet aset virtual, kunci pribadi, manajemen risiko, dan pemulihan sistem.

Kolaborasi dengan Financial Action Task Force

ADGM dan berbagai yurisdiksi yang terdiri dari UAE juga telah berkolaborasi dengan Financial Action Task Force (FATF) dalam mengembangkan kerangka regulasinya. Organisasi antar pemerintah ini berfungsi sebagai pengawas anti pencucian uang global.

“Melalui kemitraan dengan perusahaan keamanan blockchain terkemuka, ADGM mengintegrasikan praktik terbaik internasional. Kolaborasi dengan badan regulasi global, dan adopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), membantu menetapkan tolok ukur untuk industri,” ucap Fedotov.

Pada bulan Februari, FATF mengumumkan bahwa UAE telah dihapus dari daftar yurisdiksi yang tunduk pada uji tuntas yang ditingkatkan atau pemantauan yang meningkat.

Tindakan ini mengakui kemajuan signifikan UAE dalam menangani kekhawatiran FATF terkait langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

“ADGM mencapai keseimbangan ini melalui pendekatan berbasis prinsip yang menetapkan standar keamanan dan tata kelola yang kuat sambil memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk berinovasi,” tambah Fedotov.

Sementara ADGM menyambut inovasi yang bertanggung jawab dalam sektor aset digital, ini tidak dimaksudkan untuk menjadi tempat berlindung bagi entitas yang tidak memiliki komitmen nyata terhadap kepatuhan regulasi.

Misalnya, pada Oktober 2023, FSRA ADGM mendenda penyedia layanan uang berlisensi Pyypl US$486.000 karena ketidakpatuhan yang memadai terhadap persyaratan AML.

Selain kerangka kerja yang inklusif namun bertanggung jawab, ADGM telah mengembangkan inisiatif perintis lainnya yang memprioritaskan pendekatan berpikir ke depan terhadap inovasi.

Inisiatif di Bidang Terkini

Bagian dari daya tarik ADGM bagi pengembang Web3 adalah pendekatannya yang proaktif terhadap inovasi.

“Inisiatif ADGM mencerminkan keberanian dan kesediaannya untuk memimpin dengan menjadi yang pertama menjelajahi wilayah yang belum dipetakan,” ujar Fedotov.

Selama bertahun-tahun, ADGM telah meluncurkan beberapa proyek percontohan yang mencerminkan motivasi ini.

“’Mediation in the Metaverse’ adalah contoh utama, menampilkan pendekatan inovatif untuk menyelesaikan sengketa di lingkungan virtual dan menyoroti kemampuan ADGM untuk beradaptasi dengan lanskap digital yang berkembang pesat,” tambahnya.

Pada November 2022, Pusat Arbitrase ADGM meluncurkan inisiatif Mediation in the Metaverse. Proyek percontohan ini memanfaatkan teknologi Web3 untuk menciptakan lingkungan virtual yang mereplikasi Pusat Arbitrase ADGM fisik.

Pengalaman imersif ini dapat diakses melalui perangkat desktop atau seluler dan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta serta memperbaiki proses mediasi.

Sejak itu, ADGM telah memperluas usahanya.

“Kami sedang meneliti dengan cermat kemajuan di bidang seperti komputasi kuantum, AI, transportasi otonom, robotika, dan teknologi luar angkasa untuk memastikan regulasi kami mendukung inovasi di bidang-bidang mutakhir ini,” ujar Fedotov kepada BeInCrypto.

Upaya ini sudah mulai membuahkan hasil, menarik partisipasi lebih besar di pasar kripto ADGM dan di seluruh UAE.

Menurut Statista, tingkat penetrasi negara ini akan mencapai 39,13 pada 2025. Perhitungan ini didasarkan pada indikator pasar utama, seperti PDB, pengeluaran konsumen, populasi, penetrasi internet, penetrasi smartphone, penetrasi kartu kredit, dan penetrasi perbankan online.

Bulan lalu, Hashgraph Group dari ekosistem Hedera mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan lisensi manajemen dana dari ADGM.

Dengan lisensi yang baru diperoleh, perusahaan teknologi dan investasi yang berbasis di Swiss ini mengumumkan peluncuran dana ventura global senilai US$100 juta. Pendanaan ini akan diarahkan kepada startup dan perusahaan yang menjanjikan yang memanfaatkan kecerdasan buatan, blockchain/DLT, robotika, dan komputasi kuantum.

Pendekatan berpikiran maju ini tidak hanya terbatas pada ADGM. Kota-kota lain di UAE juga mengambil jalan serupa.

ADGM Cerminkan Pendekatan Lebih Luas UEA terhadap Inovasi Web3

Secara keseluruhan, perkembangan kripto dan blockchain di UAE sangat mengejutkan. Negara ini selalu berusaha menetapkan tolok ukur baru untuk pasar global lainnya.

Minggu lalu, Dubai mengumumkan rencana untuk membangun Menara Kripto 17 lantai pada 2027, mencerminkan komitmen kota ini untuk mendukung pertumbuhan sektor blockchain dan Web3. Inisiatif ini akan menyediakan 150.000 kaki persegi ruang sewa untuk perusahaan blockchain dan aset digital.

Menurut laporan lokal, Menara Kripto itu sendiri akan mengintegrasikan teknologi blockchain, memungkinkan fitur seperti pemungutan suara on-chain, manajemen sumber daya bersama, dan operasi berbasis smart contract untuk mengotomatisasi proses birokrasi.

Menara ini akan menyediakan sembilan lantai ruang kantor untuk perusahaan kripto dan mengalokasikan tiga lantai untuk inkubator, perusahaan modal ventura, dan kelompok investasi. Akan ada satu lantai yang didedikasikan khusus untuk inisiatif AI.

“Pendekatan berpikiran maju ini memastikan ADGM tetap menjadi pusat yang aman, adaptif, dan ramah inovasi,” terang Fedotov.

Dengan kebijakan yang mendukung dan komunitas pionir blockchain yang berkembang, visi ADGM untuk menjadi pemimpin global dalam inovasi blockchain nampaknya sudah dalam jangkauan.