Di saat banyak negara yang menggenjot pemberlakuan aturan kripto untuk melindungi warganya, Australia malah berjalan lambat. Negara berjulukan Negeri Kanguru itu dikabarkan belum akan merampungkan undang-undang baru yang berhubungan dengan kripto dalam waktu dekat. Dikatakan bahwa mereka baru akan menyelesaikannya dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun.
Hal itu terungkap dari jadwal konsultasi Departemen Keuangan Australia dengan pelaku usaha kripto setempat yang akan berlangsung pada tahun depan. Lembar konsultasi tersebut rencananya akan dijadikan kerangka aturan yang mengatur kripto, non-fungible-token (NFT), dan Web3 yang selama ini bergerak bebas dan tidak memiliki pengawas khusus di Australia.
Kegagalan pasar kripto yang terjadi di tahun lalu sepertinya belum mampu mendorong pemerintah setempat untuk berbuat cepat guna melindungi investor. Padahal, saat kejatuhan crypto exchange FTX di akhir tahun 2022, hampir 30 ribu warga Australia terdampak. Rata-rata angka kerugian yang ditanggung mencapai kisaran US$40.000 hingga US$1 juta.
Tetapi, ternyata kekhawatiran investor ditangkap lain oleh pemerintah. Departemen Keuangan Australia menganggap desakan yang muncul dari investor retail dan perusahaan kripto sebagai langkah untuk lebih hati-hati menerapkan kebijakan, sehingga pemerintah bisa lebih efektif dalam mengelola waktu.
“Kondisi pasar membuat permintaan akan kripto menjadi berkurang dan hal itu secara tidak langsung juga berdampak pada kekhawatiran terhadap kripto itu sendiri,” seperti dikutip dari Financial Review.
Terlebih lagi, Departemen Keuangan Australia saat ini diklaim telah memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terhadap kripto. Kuat dugaan, hal itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Australia tidak bergegas untuk meregulasi aset digital.
Pemerintah Australia Akan Membuat Regulasi Kripto secara Ketat
Dalam dokumen internal dijelaskan pula bahwa melalui unit khusus tersebut, proses pengkajian terhadap kripto sudah dilakukan. Di antaranya termasuk aktivitas perlindungan konsumen, persyaratan modal, dan kewajiban untuk melakukan anti pencucian uang dan penipuan.
“Mungkin juga termasuk didalamnya aturan keras terkait iklan kripto dan penggunaan istilah tertentu dalam materi promosi yang digunakan,” tulis Departemen Keuangan Australia.
Dengan beberapa inisiatif itu, beberapa pihak percaya bahwa Australia akan menjadi negara yang tegas menegakkan aturan kripto.
Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan mulai merilis laporan konsultasi dan mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan di kuartal 2 dan 3 tahun ini. Namun pengamat industri lebih konservatif menanggapi hal itu dan memandang bahwa undang-undang terkait kripto belum akan muncul di 2024 dan 2025; atau sekitar 2 hingga 3 tahun ke depan.
Meski begitu, dari kerangka aturan yang bakal diluncurkan sepertinya aturan main yang diterapkan Australia akan menjadi salah satu yang terketat.
- Baca Juga: National Australia Bank (NAB) Akan Luncurkan Stablecoin di Blockchain Ethereum dan Algorand
Transaksi Kripto Jadi Lebih Transparan
Terkait hal ini, konsultan hukum Landers menambahkan bahwa kerangka aturan yang akan dirilis juga akan berisi tentang larangan pencampuran dana nasabah. Dalam mana, setiap crypto exchange akan diminta untuk mempertahankan jumlah modal minimum untuk membantu mengurangi risiko terjadinya bank run untuk token tertentu.
Di samping itu, hal yang tak kalah pentingnya yang menyoal keamanan siber juga masuk dalam perhatian pemerintah. Apalagi, pada tahun lalu, beberapa perusahaan besar di sana menjadi sasaran kejahatan dunia maya yang mengakibatkan bocornya jutaan data konsumen Australia.
Lisa Fitzgerald, selaku Partner di Landers, mengungkapkan jenis kripto tertentu, seperti stablecoin, juga akan diatur dimana setiap penerbit stablecoin akan diwajibkan memiliki cadangan dalam mata uang fiat dengan jumlah yang sama dari jumlah stablecoin yang dikeluarkan. Hal itu dilakukan untuk menjaga nilai nominal dan strategi guna menghindari krisis.
“Terlepas dari volatilitas di pasar, blockchain terus dilihat sebagai teknologi transformatif dan Australia berupaya melindungi aset konsumen sambil mendapatkan keunggulan kompetitif di sektor tersebut,” ungkapnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
