Crypto winter benar terjadi di Indonesia. Meskipun dampaknya tidak sekacau beberapa negara lain, tetapi crypto winter yang terjadi sangat memengaruhi volume perdagangan kripto di dalam negeri. Sampai dengan Desember 2022 kemarin, volume transaksi kripto Indonesia hanya mencapai kisaran Rp290 triliun. Jumlah tersebut ambruk dari posisi 2021 yang mencapai Rp859,4 triliun. Artinya, terdapat penurunan sebesar 66,25% dari capaian nilai transaksi di tahun lalu.
Sementara dari sisi jumlah investor, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah pelanggan kripto mencapai 16 juta orang, dengan kenaikan per bulannya yang mencapai lebih dari 700 ribu per bulannya.
Jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, jumlah investor aset digital saat itu hanya mencapai 11,2 juta. Oleh karena itulah, terlepas dari badai crypto winter yang mendera, harus diakui bahwa minat investor kripto di Tanah Air masih cukup baik. Zulkifli mengakui hal tersebut bisa terjadi, karena Kementerian Perdagangan (Kemendag) mampu menjamin keamanan perdagangan dan transaksi kripto di Indonesia.
“Salah satu bentuk dukungan keamanan yang diberikan Kemendag adalah dengan memudahkan masyarakat untuk mengecek profil dan legalitas usaha para pialang ataupun pedagang secara daring melalui ceklegalitas.bappebti.go.id,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
Di samping itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Sanjaya, menuturkan turunnya nilai transaksi perdagangan sejalan dengan penurunan nilai aset kripto.
“Nilai BTC saja turun 60% sampai 70% dari perdagangan tahun lalu,” ungkapnya pada BeInCrypto, Selasa (3/1).
Walau terlihat loyo akibat crypto winter, tetapi pelaku usaha masih optimistis bahwa pergerakan aset kripto pada tahun ini akan kembali cerah. Salah satu bentuk optimisme tersebut tercermin dari pandangan Chief Executive Officer (CEO) Indodax, Oscar Darmawan. Pimpinan dari salah satu crypto exchange terbesar di Indonesia itu percaya diri bahwa pergerakan harga Bitcoin (BTC) dan altcoin pada tahun 2023 akan menarik.
Hal itu sejalan dengan periode halving Bitcoin yang akan terjadi di 2024. Menurut Oscar, satu tahun sebelum halving, harga BTC akan naik. Karena sikap tersebut juga, ia berani memasang target secara agresif dengan membidik jumlah investor kripto hingga 10 juta di tahun ini.
Pajak Kripto Terkumpul Lebih dari Rp200 Miliar
Sementara itu, menyoal pajak kripto di Indonesia yang baru saja diterapkan pada Mei lalu, rupanya cukup sukses memberikan sumbangsih bagi negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sampai dengan pertengahan Desember 2022, jumlah penerimaan pajak atas aset kripto mencapai Rp231,75 miliar. Jumlah tersebut terbagi atas Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi kripto lewat mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elekteronik (PMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri sebesar Rp110,44 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang mencapai Rp121,31 miliar.
Pemberlakuan pajak bagi industri kripto Indonesia dianggap sebagai angin segar untuk kelas aset baru tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa juga diartikan bahwa pemerintah mulai menaruh fokus pada industri digital, khususnya kripto.
Pembentukan Bursa Kliring Kripto Indonesia Masih dalam Proses
Selain dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia turut menunjukkan dukungannya dari aspek lain. Salah satunya adalah dengan pembentukan bursa kliring khusus kripto. Tirta Karma Sanjaya menuturkan, rencana pembentukan bursa kliring dan kustodian untuk aset kripto akan segera dibentuk. Agenda pembentukan bursa kripto nasional ini sebenarnya meleset dari perkiraan sebelumnya, yakni pada tahun lalu.
“Bursa Kliring dan Kustodian segera dibentuk,” tuturnya.
Sebelumnya, Tirta pernah mengungkapkan bahwa bursa kripto juga membutuhkan lembaga kustodian dan kliring, sama seperti bursa saham. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi lembaga kliring berjangka adalah harus memiliki modal awal yang disetor sebesar Rp250 miliar, serta ekuitas Rp200 miliar hingga Rp500 miliar.
Di samping itu, Bappebti juga mensyaratkan saldo modal akhir Rp450 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 31 Maret 2025 dan memiliki fasilitas penyelesaian (settlement) transaksi dan keuangan.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
