Korea Selatan baru saja menggelar pemilihan presiden (pilpres) di negaranya. Kandidat presiden terpilih, Yoon Suk-yeol, rupanya adalah seorang sosok yang pro terhadap adopsi kripto. Ia bahkan mendeklarasikan akan merombak aturan yang tidak bersahabat terhadap industri kripto di Negeri Ginseng itu.
Yoon Suk-yeol, kandidat oposisi dari Partai Kekuatan Rakyat, menang dengan selisih tipis dalam pemilihan presiden (pilpres) Korea Selatan. Pada pemilihan presiden yang berlangsung pada 9 Maret 2022 kemarin, ia berhasil mengalahkan lawannya, Lee Jae-myung. Lee Jae-myung adalah kandidat calon presiden (capres) dari Partai Demokrat yang saat ini tengah berkuasa.
Dalam konferensi aset virtual di Seoul pada Januari 2022, Yoon Suk-yeol sempat mengikrarkan janji terkait aturan kripto. Ia akan menderegulasi aturan tentang kripto di Korea Selatan. Yoon Suk-yeol menilai peraturan yang ada saat ini jauh dari kenyataan dan tidak masuk akal. Maka dari itu, aturan tersebut harus dirombak untuk menyadari potensi yang tidak terbatas dari pasar aset virtual.
Dia juga berjanji akan menaikkan ambang batas minimum terkait pajak capital gain yang dihasilkan dari keuntungan investasi di kripto. Awalnya, masyarakat Korea Selatan yang menuai cuan dari cryptocurrency di atas 2,5 juta won (sekitar US$2.000 atau Rp28.96 juta) terancam dikenai pajak sebesar 20%, efektif per tahun 2023. Namun, Yoon Suk-yeol berencana untuk menaikkan batasannya menjadi 52,4 juta won (sekitar US$42.000 atau Rp607,19 juta).
Selain itu, Yoon Suk-yeol turut berjanji akan mengambil tindakan hukum dengan menyita keuntungan kripto yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah dan mengembalikan aset tersebut kepada para korban.
Capres dari partai yang berhaluan konservatif ini bahkan menyatakan ingin membantu melahirkan perusahaan unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi di atas US$1 miliar -red.) yang berkaitan dengan teknologi blockchain.
Komitmen lain Yoon Suk-yeol adalah akan memperkenalkan beberapa bentuk undang-undang yang menguntungkan bagi ekosistem kripto.
Dia menyebut bahwa kemenangannya sebagai presiden baru Korea Selatan merupakan ‘kemenangan orang-orang hebat Korea Selatan’.
Jika seluruh janji yang Yoon Suk-yeol umbar benar terealisasi, maka Korea Selatan dapat menjadi crypto hub yang menarik bagi para pendukung kripto dan blockchain.
Kripto Menjadi Salah Satu Topik ‘Terpanas’ Saat Pilpres Korea Selatan
Baik Yoon Suk-yeol dan Lee Jae-myung menunjukkan dukungan mereka terhadap adopsi kripto sebagai upaya untuk memenangkan suara dari para generasi muda Korea Selatan.
Pada awal Januari 2022, Partai Demokrat yang mendukung capres Lee Jae-Myung menjadi partai politik pertama di dunia yang merilis non-fungible token (NFT) untuk penggalangan dana kampanye pilpres.
Sikap dari kedua capres Korea Selatan ini membuat aset kripto menjadi topik ‘panas’ dalam debat pilpres Korea Selatan dan membantu menumbuhkan popularitas mereka di mata demografi muda dan para penggemar kripto.
Kedua kandidat yang terlihat pro terhadap kripto ini menandai perubahan arah kebijakan dari era presiden Korea Selatan saat ini. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In, memang terkenal menindak tegas aktivitas kripto di negaranya.
Perubahan peraturan yang ketat telah membuat lebih dari 60 crypto exchange terancam ditangguhkan pada September 2021. Beberapa crypto exchange yang tersisa di antaranya adalah UpBit, Bithumb, Coinone, dan Korbit. Mereka masih mampu bertahan, karena sepenuhnya terdaftar dan memenuhi persyaratan dari Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan.
Kripto Digemari oleh Kalangan Muda Korea Selatan
Menurut laporan dari kantor berita setempat, sejumlah orang-orang muda Korea Selatan telah meninggalkan pekerjaan mereka demi mengejar keuntungan dari trading kripto secara harian.
Sebaliknya, pasar saham Korea Selatan didominasi oleh 4 keluarga konglomerat yang dikenal dengan sebutan chaebol, yang diyakini diisi oleh banyak orang korup dan berpengaruh secara politik.
Sebelum tindakan keras besar-besaran terhadap para crypto exchange pada September tahun lalu, volume perdagangan di sejumlah crypto exchange teratas Korea Selatan melebihi volume perdagangan di pasar saham.
Terdapat lebih dari 5 juta akun di 3 crypto exchange teratas Korea Selatan, dan sekitar 10% voters di pilpres Korea Selatan tahun ini adalah investor kripto.
Kurangnya regulasi yang jelas telah membuat kebingungan yang terus-menerus bagi masyarakat dan badan legislatif Korea Selatan. Setidaknya, ada 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kripto yang beredar di parlemen Korea Selatan.
Pro Kripto, namun Tidak Ramah pada Isu Gender
Terlepas dari posisinya yang pro terhadap kripto, Yoon Suk-yeol punya pandangan kontroversial terhadap isu gender. Ia menyatakan bahwa paham feminisme telah menciptakan perpecahan antara pria dan wanita. Yoon Suk-yeol bahkan mengambinghitamkan paham feminisme sebagai alasan rendahnya tingkat kelahiran di Korea Selatan.
Meski pendapatnya tergolong kontroversial, Yoon Suk-yeol berkeinginan untuk memajukan kedua jenis gender tersebut, alih-alih membela hak-hak perempuan secara khusus.
Sebagai bagian dari kampanye, Yoon Suk-yeol berjanji untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Institusi yang lahir pada akhir tahun 1990-an untuk memajukan hak-hak perempuan ini telah menuai banyak kritik akibat kinerjanya buruk.
Dia mengatakan akan mengganti dengan kementerian baru yang dapat menangani masalah-masalah seperti anak-anak, keluarga, dan penurunan populasi; tanpa membedakan antara pria dan wanita.
Menurut sebuah jajak pendapat terkait pilpres, hampir 60% pria berusia 20 tahun dan 53% pria berusia 30 tahun memilih Yoon Suk-yeol. Sementara, wanita berusia 20 tahun dan 30 tahun sebagian besar memilih Lee Jae-myung.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
