Pemilu sela AS yang berlangsung pada 8 November ini tidak hanya akan menentukan seperti apa komposisi Kongres AS nantinya, tetapi juga masa depan undang-undang kripto.
Pemilu ini diadakan setiap dua tahun sekali yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS. Mengingat keduanya adalah badan pembuat undang-undang, maka tidak heran jika regulasi kripto juga menjadi topik penting dalam pemilu tersebut.
Kelompok Bipartisan Kongres AS dan Undang-Undang Kripto
Sebuah laporan dari Bloomberg memprediksi bahwa Partai Republik bisa jadi akan mendapatkan mayoritas kursi dewan tersebut. Prediksi itu dengan mempertimbangkan hasil dari jajak pendapat yang Bloomberg adakan. Selanjutnya, karena Biden masih akan menjabat setidaknya dua tahun lagi, pemerintah dan Kongres kemungkinan masih partisan terhadap undang-undang aset virtual.
Meskipun demikian, Mike Conaway, Mantan Ketua Dewan Komite Pertanian, menunjukkan optimismenya dengan mengatakan bahwa negosiasi terkait masalah tersebut tidak akan terganggu. Kondisi tersebut akan tetap seperti itu, meskipun pemerintahannya akan terbagi menjadi beberapa kubu di tahun mendatang.
Conaway saat ini bertugas mewakili perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan aset digital. Lebih lanjut, dia mengatakan kepada media tersebut bahwa sebagian besar aspek industri kripto masih cukup bipartisan. Dia berpendapat bahwa persetujuan terhadap undang-undang ini akan menjadi “kemenangan mudah” bagi Gedung Putih. Sementara itu, Kongres akan menunjukkan kepada publik bahwa Partai Demokrat dan Partai Republik masih bisa bekerja sama.
Industri Kripto Lakukan Negosiasi dengan Berkontribusi saat Pemilu Sela
Menurut riset terbaru dari OpenSecrets yang dikutip oleh The Wall Street Journal (WSJ), beberapa perusahaan kripto beserta stafnya tercatat telah menyumbangkan dana sebesar US$73 juta untuk pemilu 2022. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi ketimbang pada periode 2020 lalu, yaitu hanya sebesar US$13 juta. Tidak hanya itu, industri ini juga menggelontorkan banyak dana dalam rangka upaya lobi (lobbying) dalam kurun waktu sembilan bulan pertama tahun ini (yaitu US$15 juta) dibandingkan dengan delapan tahun sebelumnya.
Hermine Wong, Direktur Kebijakan di Coinbase, mengatakan kepada WSJ, “Pemilu sela ini adalah pemilihan paling penting untuk komunitas kripto”. Lalu, ia menambahkan, “Kami yakin bahwa legislator yang akan terpilih pada periode ini akhirnya akan dapat merancang undang-undang untuk meregulasikan sektor ini.”
Selain itu, ada juga partisipasi dari kelompok aksi politik kripto dalam pemilu ini (PAC). Walau banyak kelompok yang memberikan dukungan kepada para kandidat pro–kripto, hanya ada sedikit yang benar-benar mengambil bagian dalam pemilihan pendahuluan untuk pemilu ini. Selain itu, mereka juga telah didistribusikan secara adil dan merata, seperti yang sudah BeInCrypto laporkan sebelumnya.
- Baca juga: Siap-Siap! Selain Pemilu Sela AS, 7 Peristiwa Minggu Ini Berpotensi Picu Volatilitas di Pasar Kripto
Legislasi di Tahun 2023
Dengan mempertimbangkan semua faktor yang disebutkan di atas, regulasi kripto dan stablecoin kemungkinan akan selesai pada paruh pertama tahun depan. Di samping itu, perwakilan AS, Patrick McHenry (R-N.C.), anggota Komite Jasa Keuangan DPR, juga optimis bahwa undang-undang stablecoin akan segera disahkan.
Terkait masalah regulasi, Mauricio Di Bartolomeo, Chief Strategy Officer (CSO) sekaligus co-founder Ledn, mengatakan kepada MarketWatch, “Saya tidak merasa hal itu akan menjadi masalah khusus [bagi] kripto. Saya percaya itu akan memperlambat regulasi secara umum.”
Menurut sebuah laporan, Perwakilan Partai Republik, Pete Sessions menyatakan, “… Gedung Putih memberi tahu Kongres bahwa mereka tidak membutuhkan kita untuk melakukan apa pun terkait undang-undang untuk aset digital saat ini.”
Dua minggu sebelumnya, Dewan Rakyat Britania Raya (House of Commons) memberikan hak suara mereka untuk mendukung proposal parlemen. Proposal itu mengklasifikasikan aset kripto ke dalam kategori layanan keuangan yang diatur. Kemudian pada bulan Oktober, Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan (FSOC) telah mengajukan permintaan ke Kongres untuk menutup celah dalam undang-undang kripto dan mengatasi risiko yang terkait dengan kelas aset.
Selain itu, hal yang mungkin paling menarik perhatian adalah ketika Presiden Biden menandatangani perintah eksekutif awal tahun ini. Perintah tersebut berfokus pada topik “Memastikan Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab”. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi seputar trading dan juga aspek pengawasan.
Masalahnya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan pihak SEC masih belum memiliki pembagian kerja yang jelas untuk mengawasi sektor ini. Oleh sebab itulah, pemilu tahun ini dan tahun berikutnya akan sangat penting dalam menentukan masa depan regulasi kripto.
Bagaimana pendapat Anda tentang pemilu sela AS dan dampaknya terhadap regulasi kripto? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
