Bank of Thailand (BoT), bank sentral Thailand, telah mengerem rencananya untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral (CBDC), karena mereka melihat banyak alternatif yang lebih memungkinkan untuk pembayaran online.
Gubernur Bank of Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, mengatakan bahwa sudah ada cukup opsi pembayaran di negaranya. Oleh karena itu, kebutuhan untuk meluncurkan CBDC pun dianggap tidak terlalu mendesak.
Komentar tersebut muncul ketika wawancara bersama media lokal pada acara pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) 2022 minggu ini di Davos.
Suthiwartnarueput menyebutkan pula bahwa Bank of Thailand akan terus menjalankan percobaan CBDC ritel kepada masyarakat di kuartal keempat 2022 nanti. Meski demikian, proyek ini akan hadir dalam skala terbatas dengan pengujian deposit, penarikan, dan transfer dana oleh institusi keuangan.
Seperti halnya wilayah lain, bank sentral Thailand dengan keras menentang cryptocurrency terdesentralisasi, bahkan berikrar untuk mengambil tindakan keras terhadap aset digital tersebut.
- Baca juga: Bank Sentral Thailand Berupaya Lindungi Bank Komersil dari Risiko Tak Terduga Aset Kripto
Bank of Thailand Melihat Alternatif Pembayaran yang Memadai
Suthiwartnarueput mengaku bahwa dirinya puas dengan opsi pembayaran online yang sudah ada, seperti Promptpay dan beragam metode pembayaran kode QR.
Ia juga menyatakan bahwa penggunaan teknologi blockchain bisa memiliki ‘konsekuensi yang tidak diinginkan’ dan risiko desain yang berasal dari smart contract.
Pemerintah Thailand telah mendorong dengan keras promosi teknologi seluler dalam gerakan yang disebut sebagai “Thailand 4.0”. Akan tetapi, kenyataannya banyak sistem berbasis kode QR ini terbukti tidak efektif atau terlalu rumit digunakan untuk populasi generasi tua yang tidak begitu memahami ponsel pintar.
BoT memulai program proof-of-concept ini di tahun 2018 silam. Mereka melakukan uji coba saluran pembayaran lintas batas dengan Otoritas Moneter Hong Kong dan Bank of China. Empat tahun kemudian, sistem-sistem ini sebagian besar masih dalam tahap eksperimen dan belum berkembang ke fase pengujian.
Di samping itu, gubernur BoT pun mengatakan bahwa mereka settlement CBDC skala besar secara lintas batas bisa jadi terwujud dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, semakin jelaslah bila Negeri Gajah Putih ini tidak terburu-buru dengan rencana CBDC mereka.
Pembebasan Pajak untuk Transfer Kripto di Thailand
Kendati demikian, masih ada kabar baik bagi para trader kripto di Thailand minggu ini. Pada 26 Mei kemarin, Bangkok Post melansir bahwa pemerintah setempat membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7% dari transfer kripto. Adapun aturan tersebut berlaku sampai dengan akhir 2023.
“Seluruh transfer cryptocurrency dan aset digital pada exchange aset digital berlisensi akan dikecualikan dari pembayaran pajak sampai 31 Desember 2023,” demikian bunyi kutipan pernyataan resminya.
Akaradet Diawpanich, CEO dari Cryptomind Group Holdings, mengatakan bahwa investor akan lebih condong pada pembebasan pajak capital gain pada trading dan profit kripto. Ia menambahkan, retribusi adalah faktor utama yang meningkatkan biaya investasi dalam aset digital.
Aturan terbaru itu merupakan tambahan dari pembebasan PPN dan pajak capital gain kripto di Thailand yang diberlakukan pada bulan Maret.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
