De Nederlandsche Bank (DNB), bank sentral Belanda, menjatuhkan denda kepada Binance Holdings Ltd senilai 3,32 juta euro atau sekitar US$3,3 juta. Ganjaran itu diberikan karena salah satu bursa kripto global itu bersikukuh menawarkan produknya. Padahal, mereka sudah mendapatkan peringatan dari otoritas setempat.
Binance diketahui tidak berhasil memenuhi persyaratan lantaran tidak melakukan registrasi ke bank sentral Belanda. Padahal hal itu merupakan syarat wajib bagi perusahaan kripto yang ingin beroperasi di Negeri Kincir Angin.
Berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan kripto wajib untuk melakukan pendaftaran di DNB. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
DNB sendiri sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada Binance pada 18 Agustus 2021 silam. Namun, sayangnya peringatan yang sudah disebarluaskan ke publik itu tidak diindahkan. Sehingga, Binance pun harus menerima denda tingkat 3.
Sebagai catatan, denda administrasi di Belanda memiliki beberapa kategori. Besarannya bergantung pada kepatuhan dan tingkat pelanggaran. Mulai dari nol euro, hingga denda administrasi terbesar berjumlah 4 juta euro.
“Jumlah dasar telah meningkat karena peningkatan keseriusan dan kesalahan,” ungkap DNB.
Nilai denda sebesar 3,32 juta euro itu juga disandarkan pada fakta bahwa Binance merupakan bursa kripto terbesar di dunia, yang memiliki volume perdagangan harian sebesar US$13,7 miliar. Selain itu, jumlah pelanggan Binance di Belanda menurut DNB juga tidak tergolong sedikit.
Selama Beroperasi di Belanda, Binance Tidak Membayar Biaya Apa pun
Selama menjalankan aktivitas tanpa izin di Belanda, Binance bisa dibilang mendapatkan keuntungan yang cukup berarti. Pasalnya, selain tidak membayarkan pungutan apapun pada DNB karena namanya tidak teregistrasi, Binance juga tidak perlu merogoh kocek untuk membayar biaya lain yang berhubungan dengan pengawasan berkelanjutan.
Akan tetapi, besaran denda yang diberikan juga sudah dipotong sebesar 5%. Apresiasi tersebut diberikan karena Binance sudah mengajukan aplikasi pendaftaran. Selain itu, menurut DNB, Binance dinilai relatif transparan menjelaskan operasionalisasi bisnisnya selama proses berlangsung.
“Pelanggaran terjadi dalam jangka waktu yang lama, mulai dari 21 Mei 2020, di mana pertama kali diberlakukan wajib daftar hingga 1 Desember 2021,” tambah DNB.
Pemerintah Belanda mulai memberlakukan wajib daftar bagi penyedia layanan kripto di 2020, sebab layanan tersebut memiliki risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang tinggi. Hal itu terkait dengan anonimitas transaksi kripto.
Akibat ulah Binance, sejumlah transaksi yang masuk dalam kategori tidak biasa mungkin luput dari pantauan otoritas investigasi Belanda.
Binance Ajukan Banding
Tidak tinggal diam, perusahaan kripto global tersebut mengajukan keberatan atas denda yang diberikan oleh DNB pada 2 Juni kemarin. Binance sendiri memang tengah berupaya untuk menembus pasar Eropa guna memperkuat bisnisnya.
Masuknya perusahaan di Belanda dilakukan melalui entitas usaha yang didirikan pada Oktober 2021 silam, yaitu Binance Nederland BV. Akan tetapi, akhirnya operasional Binance Belanda pun berada di bawah naungan Binance Holdings of Ireland.
Pada Mei lalu, Binance melalui Binance Italia juga sudah mengantongi izin dari Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) untuk menawarkan produk kripto di sana.
Terus masuknya Binance ke wilayah Uni Eropa dapat dipahami. Pasalnya, wilayah yang dulunya menolak kehadiran aset kripto, mulai memperlihatkan “kelembutannya”. Mayoritas anggota parlemen Eropa bahkan sudah sepakat untuk menyetujui rancangan aturan tentang pengawasan, pelindungan konsumen, sekaligus juga dampaknya terhadap lingkungan atas penggunaan aset kripto.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
