Jesse Powell, co-founder & CEO crypto exchange Kraken, mengatakan bahwa tindakan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) yang memberikan sanksi terhadap crypto mixer service Tornado Cash mungkin merupakan keputusan yang tidak konstitusional.
“Orang-orang memiliki hak atas privasi finansial. Kami akan melihat apakah itu bertahan dari tantangan [di pengadilan],” jelas Jesse Powell dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada hari Selasa (16/8).
Sebagai informasi, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 8 Agustus lalu bahwa mereka memberikan sanksi kepada crypto mixer Tornado Cash. Ini artinya, semua warga atau entitas yang berasal dari Negeri Paman Sam dilarang menggunakan protokol terdesentralisasi untuk transaksi pribadi di Ethereum itu.
Sanksi yang diberikan AS terhadap Tornado Cash dibuat setelah crypto mixer service itu dituduh digunakan untuk mencuci mata uang virtual senilai lebih dari US$7 miliar sejak dibuat pada 2019.
Crypto mixer service, seperti Tornado Cash, dapat digunakan untuk mengaburkan sumber kripto dengan mencampurkan kripto para pengguna yang berbeda menjadi satu. Meskipun dipakai untuk tindakan ilegal, layanan ini juga dapat diandalkan oleh masyarakat biasa yang taat hukum, tetapi membutuhkan privasi dalam transaksinya.
Powell: “Mata Uang Digital yang Dapat Dikontrol Itu Menakutkan”
“Repositori kode yang di-take down, [merupakan] langkah yang menurut saya tidak perlu. Ini sebagian besar adalah ‘brengsek’, [bertentangan dengan] baru-baru ini dengan apa yang terjadi pada stablecoin TerraUSD (UST) dan native token Terra (LUNA),” kata Jesse Powell.
Sebagai informasi, proyek Terra mengalami kehancuran spektakuler pada pekan ke-2 Mei 2022 yang menyebabkan banyak investor menelan kerugian secara total hingga miliaran dolar AS.
Merujuk pada keputusan Centre Consortium, yaitu penerbit stablecoin USD Coin (USDC), yang turut mengambil tindakan terkait Tornado Cash; Jesse Powell mengatakan, “Memiliki mata uang digital yang begitu terkontrol dan dapat dikendalikan oleh tindakan pemerintah yang mungkin inkonstitusional juga sedikit menakutkan.”
Namun, dia mengakui bahwa Kraken juga memblokir akun yang terkait dengan Tornado Cash.
Sanksi terhadap Tornado Cash Bisa Digugat
Coin Center, kelompok advokasi kebijakan kripto yang berbasis di AS, pada hari Senin (15/8) mengatakan bahwa pihaknya bermaksud untuk mengejar bantuan administratif bagi individu yang terkena dampak terkait Tornado Cash setelah dijatuhkan sanksi oleh OFAC.
Pihak Coin Center, yang diwakili oleh direktur eksekutif Jerry Brito dan direktur penelitian Peter Van Valkenburgh, menuduh bahwa OFAC melampaui otoritas hukumnya ketika memasukkan crypto mixer service Tornado Cash dan 44 alamat crypto wallet terkait ke daftar Specially Designated Nationals (SDN) pada 8 Agustus lalu.
Coin Center mengklaim bahwa tindakan Departemen Keuangan AS berpotensi melanggar hak konstitusional warga AS untuk proses hukum dan kebebasan berbicara. Mereka sedang menjajaki untuk membawa masalah ini ke pengadilan.
Tidak seperti sanksi OFAC pada Mei lalu terhadap Blender.io, Coin Center menilai bahwa Tornado Cash tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang dikenakan sanksi. Pasalnya, alamat-alamat crypto wallet ETH itu untuk smart contract Tornado Cash. Sementara, Blender.io merupakan suatu entitas yang pada akhirnya berada di bawah kendali individu tertentu dan lebih sesuai dengan definisi SDN, menurut Coin Center.
Kraken Diduga Layani Pengguna di Wilayah ‘Terlarang’
Masih dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Jesse Powell enggan mengomentari laporan The New York Times yang menyatakan bahwa Kraken sedang diselidiki oleh pemerintah AS. Sebelumnya, pada 26 Juli lalu, Departemen Keuangan AS dikabarkan menyelidiki Kraken sejak 2019 dan diperkirakan akan mengenakan denda pada crypto exchange itu.
Ada dugaan perusahaan yang Jesse Powell pimpin ini telah melanggar aturan sanksi dari AS, karena mengizinkan pengguna di Iran, Kuba, dan Suriah, untuk membeli dan menjual aset digital di platform Kraken. Dokumen Kraken yang dilihat The New York Times menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki lebih dari 1.522 pengguna dengan tempat tinggal di Iran, 149 pengguna di Suriah, dan 83 pengguna di Kuba.
Sebagai catatan, Kraken memiliki lebih dari 2,5 juta pengguna yang bertempat tinggal di AS dan lebih dari 500.000 di Inggris. Bila membandingkan jumlah pengguna di Iran, Suriah, dan Kuba, dengan perkiraan total seluruh pengguna Kraken, maka rasionya hanya mencapai 0,07%.
OFAC disebut sedang menangani penyelidikan ini. Jika benar terbukti, maka Kraken akan menjadi perusahaan kripto AS terbesar yang menghadapi tindakan penegakan hukum dari sanksi OFAC terhadap Iran. Adapun pemerintah AS telah memberlakukan sanksi kepada Iran sejak tahun 1979, dengan melarang ekspor barang atau jasa kepada orang atau entitas di negara tersebut.
Sementara itu, pada Oktober 2021, Departemen Keuangan AS memperingatkan bahwa kripto berpotensi mengurangi kemajuan sanksi AS. Mereka merilis pedoman kepatuhan 30 halaman yang merekomendasikan para perusahaan kripto menggunakan alat geolokasi untuk menyingkirkan pelanggaran di wilayah terlarang.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
