Penegakan anti-money laundering (AML) telah melampaui klasifikasi sekuritas sebagai risiko regulasi utama bagi perusahaan aset kripto, menurut laporan Skynet State of Digital Asset Regulations dari CertiK yang terbit pada hari Selasa.
Denda terkait AML melebihi US$900 juta pada paruh pertama tahun 2025, ungkap laporan itu, sementara sanksi aset kripto dari SEC AS turun 97% dibanding tahun sebelumnya sebab agenda tersebut kini ditangani oleh DOJ AS dan FinCEN.
Penegakan Hukum Bergeser dari Klasifikasi ke Tekanan AML
Dua penyelesaian menandai perubahan tren ini. OKX membayar US$504 juta kepada pemerintah AS pada Februari 2025 setelah mengaku bersalah menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan jaksa menyoroti lebih dari US$5 miliar arus dana mencurigakan.
KuCoin mengikuti pada bulan Januari dengan penyelesaian US$297 juta atas pelanggaran serupa terhadap Bank Secrecy Act. Para co-founder setuju mundur, dan exchange tersebut hengkang dari pasar AS setidaknya selama dua tahun.
Regulator Eropa turut memberi tekanan serupa. Denda terkait AML di seluruh kawasan melonjak 767% pada periode yang sama, sementara sanksi moneter SEC terhadap perusahaan aset kripto merosot menjadi sekitar US$142 juta.
Biaya Kepatuhan Meningkat Seiring Matangnya Kerangka Regulasi
Laporan ini menggarisbawahi tahun 2025 sebagai masa ketika regulator mulai bergerak meninggalkan perdebatan soal token mana yang dikategorikan sebagai sekuritas. Audit smart contract kini wajib untuk izin di Hong Kong, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, dan New York.
Pengawasan stablecoin pun kini berubah. Pengelolaan cadangan, mekanisme penukaran, dan penyelesaian lintas negara menjadi fokus utama kebijakan.
Kerangka kerja Basel Committee yang berlaku efektif 1 Januari 2026, resmi membedakan perlakuan.
Aset tradisional yang ditokenisasi dan stablecoin yang memenuhi syarat mendapatkan perlakuan lebih baik.
Sementara itu, aset kripto tanpa dukungan seperti Bitcoin (BTC) dan ether (ETH) menghadapi beban modal yang lebih tinggi.
Bagi exchange, kustodian, dan penerbit, kesimpulan laporan ini adalah bahwa pemantauan transaksi, pemeriksaan sanksi, dan infrastruktur perizinan kini jauh lebih penting ketimbang konflik soal klasifikasi.
Apakah pelaku pasar dengan skala lebih kecil bisa menanggung beban kepatuhan seperti perusahaan besar akan menentukan tahap konsolidasi berikutnya.
