Kementerian Keuangan Afrika Selatan telah menerbitkan rancangan regulasi yang akan memasukkan aset kripto ke dalam kerangka aliran modal negara itu, sehingga memaksa holder untuk melaporkan aset di atas ambang batas tertentu dan menyerahkan private key kepada petugas penegak hukum jika diminta.
Rancangan Peraturan Pengelolaan Aliran Modal 2026 yang dipublikasikan minggu ini akan menggantikan aturan kontrol exchange Afrika Selatan tahun 1961 dan dapat menimbulkan denda hingga R1.000.000 atau hukuman penjara lima tahun bagi yang melanggar.
Deklarasi, Pengungkapan Kunci, dan Kewenangan Penyitaan
Berdasarkan Regulasi 25(5) pada rancangan tersebut, petugas bisa memaksa siapa pun untuk menyerahkan password, PIN, atau private key yang dibutuhkan untuk mengakses aset kripto. Menolak hal tersebut akan menjadi tindak pidana.
Warga negara yang memegang Bitcoin (BTC) atau aset kripto lain di atas ambang batas yang ditetapkan Menteri Keuangan wajib mendeklarasikan kepemilikan tersebut dalam waktu 30 hari. Transaksi besar hanya bisa melalui penyedia yang telah mendapat otorisasi.
Rancangan tersebut juga melarang pengguna mengekspor aset kripto tanpa izin dari Kementerian Keuangan serta memberi kewenangan petugas melakukan penggeledahan dan penyitaan di pelabuhan masuk dan keluar.
Regulasi Kripto Afrika Selatan Melangkahi Aturan yang Ada
Usulan tersebut melangkah lebih jauh dibandingkan langkah-langkah sebelumnya dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA), yang saat ini sudah memberikan lisensi untuk exchange kripto di bawah Financial Advisory and Intermediary Services Act Afrika Selatan.
Perubahan ini terjadi setelah peringatan terkait risiko stablecoin terhadap rand serta pengetatan peraturan pajak kripto di tengah semakin tingginya adopsi aset kripto di kawasan Sub-Sahara Afrika.
Periode Komentar dan Isu Konstitusional
Batas akhir resmi untuk pengajuan masukan tertulis adalah 10 Juni 2026, berdasarkan pernyataan pers dari Kementerian Keuangan.
Namun, sebuah pemberitahuan di Government Gazette menyebutkan periode 30 hari yang akan berakhir pada 18 Mei 2026, sehingga menimbulkan kebingungan tanggal mana yang berlaku.
“Ini adalah upaya alat kontrol untuk mencegah kita menggunakan uang terdesentralisasi,” ujar Gareth Jenkinson, menunjukkan bahwa usulan tersebut menargetkan uang yang tahan sensor.
Para kritikus berpendapat bahwa ketentuan pengungkapan kunci secara paksa bertentangan dengan Pasal 35 Konstitusi Afrika Selatan, yang melindungi hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, serta bertentangan dengan hak kepemilikan pada Pasal 25.
Ketentuan ini mirip dengan wewenang pengungkapan paksa yang diberikan pada penegak hukum di Inggris melalui undang-undang baru-baru ini, meskipun beberapa pengamat menilai versi Afrika Selatan lebih jauh karena memberi wewenang tersebut kepada petugas perbatasan.
Kementerian Keuangan belum mengungkap jumlah ambang batas yang akan menentukan wallet mana saja yang harus melapor.
Masukan dari masyarakat dalam beberapa minggu ke depan sepertinya akan menentukan sejauh mana aturan akhir akan memengaruhi kepemilikan ritel.
