Demi Meminimalisir Dampak Runtuhnya Stablecoin, Departemen Keuangan Inggris Bikin Proposal Baru

1 Juni 2022, 23:26 WIB
Diperbarui oleh Lynn Wang
2 Juni 2022, 12:37 WIB
Ringkasan
  • Departemen Keuangan Inggris telah menetapkan aturan baru yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari keruntuhan stablecoin yang terjadi baru-baru ini.
  • Aturan baru ini mendelegasikan tanggung jawab kepada Bank of England untuk mengelola aset kripto.
  • Lalu, muncul juga kekhawatiran terkait bagaimana runtuhnya stablecoin dapat memengaruhi ekonomi yang lebih luas lagi, dalam konteks jaringan pembayaran.

Menanggapi kehancuran algorithmic stablecoin Terra bulan ini, Departemen Keuangan Inggris akhirnya memutuskan untuk menyusun regulasi baru. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi aset konsumen dari ancaman kepailitan suatu proyek stablecoin.

Tragedi mengenaskan yang terjadi pada Terra awal bulan ini rupanya mengundang perhatian masyarakat global. Para ahli meyakini bahwa keruntuhan terjadi sebagai akibat dari serangkaian penyetoran serta penarikan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga, kondisi tersebut mendatangkan malapetaka pada algorithmic stablecoin ini. Lebih jauh lagi, tragedi ini akhirnya juga telah mendorong terbentuknya proposal Inggris yang baru. Proposal tersebut bertujuan untuk membatasi konsekuensi bencana stablecoin di masa mendatang.

Dalam proposal baru ini, Departemen Keuangan Inggris menugaskan pemeliharaan keberlangsungan suatu bisnis dan membatasi efek crash stablecoin terhadap bank sentral, yaitu Bank of England. Selain itu, proposal ini juga muncul setelah pengumuman bulan lalu untuk mengatur reserve-backed stablecoin setelah adanya pidato oleh ratu Inggris.

Kehancuran Stablecoin Terra Jadi Motivasi

Seperti kita ketahui, stablecoin berbeda dengan Bitcoin. Stablecoin terhubung dengan nilai mata uang fiat dan bergantung pada cadangan likuid seperti uang tunai dan utang pemerintah jangka pendek untuk mempertahankan peg (patokan) mereka pada fiat. Namun, ada pula jenis stablecoin lain, seperti dalam kasus Terra. Stablecoin Terra merupakan stablecoin berbasis algoritma perangkat lunak tanpa adanya pengaman. Mereka sering kali digunakan sebagai titik masuk ke ekosistem cryptocurrency. Sehingga, memungkinkan pengguna untuk membeli cryptocurrency lain tanpa perlu meninggalkan ekosistem aset digital. USDT, yang dikeluarkan oleh Tether, dan USDC, yang dikeluarkan oleh Circle, adalah dua contoh stablecoin terkenal. Menurut Coingecko, valuasi pasar stablecoin sendiri telah mencapai sekitar US$160 miliar hingga saat ini.

Belum lama ini, Terra telah kehilangan patokannya terhadap dolar AS. Hal itu sebagai akibat dari serangkaian penarikan dan penyetoran besar-besaran yang terjadi. Selanjutnya, kondisi tersebut akhirnya memaksa algoritma untuk mengeluarkan lebih banyak token saudaranya, yaitu LUNA, dan menaikkan harganya. Akibatnya, seluruh pasar kripto pun terkena guncangan yang cukup berarti. Aset digital lainnya pun turut anjlok, setelah penjualan bitcoin yang signifikan oleh Luna Foundation Guard (LFG). LFG sendiri adalah sebuah kelompok yang menyimpan bitcoin untuk mendukung stablecoin Terra.

Hubungan erat antara stablecoin dan aset tradisional telah membuat khawatir pihak berwenang di seluruh dunia. Maka tidak heran jika kondisi tersebut memerlukan fokus yang lebih sempit agar bisa mengatur segmen pasar aset digital ini. Pada 31 Mei 2022, Her Majesty’s Treasury mengungkapkan kepada Financial Times bahwa “peristiwa di pasar aset kripto lebih lanjut telah menekankan perlunya regulasi yang memadai untuk membantu mengurangi integritas pasar konsumen dan juga stabilitas keuangan.”

Penting untuk Mengikuti Kepemilikan Pengawasan

Departemen pemerintahan percaya bahwa stablecoin perlu mengikuti mekanisme pengawasan untuk mengurangi potensi risiko yang ada. Bahkan, setelah krisis keuangan 2008 terjadi, Departemen Keuangan telah meminta bank-bank terkemuka untuk mengembangkan “living wills,” atau instruksi tentang kemungkinan tindakan yang dapat diambil ketika sebuah institusi mengalami kemerosotan yang signifikan.

Pemberi pinjaman perlu menjaga kepemilikan cadangan minimum. Itu bertujuan untuk menopang saldo mereka dan mencegah kondisi “bank-run,” yaitu ketika bank tidak lagi memiliki cukup uang untuk memenuhi semua persyaratan penarikan mereka. Selain juga menyebabkan bank gagal untuk bisa membayar kerugian yang muncul.

Pemerintah Inggris Raya juga sedang mempertimbangkan untuk membuat aturan baru tentang pembobolan stablecoin yang menimbulkan risiko bagi layanan pembayaran. Hal itu menyusul pengumuman bahwa pemerintah akan menyesuaikan aturan yang berlaku yang mengatur uang elektronik hingga stablecoin. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan juga mengusulkan modifikasi aturan kepailitan untuk jaringan pembayaran jika stablecoin gagal mempertahankan nilainya.

Holder Stablecoin Perlu Terima Ganti Rugi, jika Terjadi Keruntuhan

Regulasi yang mengatur jaringan pembayaran saat ini dirancang untuk memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi kegagalan pada jaringan. Namun, karena sebagian besar orang memegang stablecoin, peraturan yang berlaku juga bertugas menangani pengembalian dana pelanggan serta mengembalikan kunci pribadi ketika jaringan gagal. Kunci tersebut berisikan rangkaian angka panjang yang pada dasarnya berfungsi sebagai kata sandi untuk transaksi kripto. Ketika pelanggan membuka akun dengan bursa kripto kustodian, maka mereka berarti mempercayakan kunci dompet ke institusi sebagai ganti dari kata sandi yang lebih tradisional.

Bulan lalu, Menteri Keuangan Rishi Sunak telah menugaskan Royal Mint untuk membuat NFT sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk menjadikan Inggris sebagai “pusat global” bagi sektor kripto.

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.