Setelah adanya pemberitaan dari media setempat yang mengatakan bahwa Malaysia akan menjadikan aset kripto sebagai legal tender, Deputi Menteri Keuangan Malaysia membantah rumor tersebut.
Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Deputi Menteri Keuangan I Malaysia, Mohd Shahar Abdullah, mengatakan bahwa negaranya tidak ingin mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah.
“Aset kripto seperti Bitcoin tidak sesuai untuk digunakan sebagai instrumen pembayaran, karena memiliki berbagai keterbatasan,” ujarnya.
Di samping menampik rumor tersebut, pemerintah Malaysia juga menunjukkan risiko terkait dengan volatilitas dari kelas aset ini. Maka dari itu, mereka menyatakan Bitcoin dan aset kripto lain tidak bisa digunakan secara luas sebagai bentuk uang digital.
Di awal tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengakui bitcoin sebagai legal tender. Mereka masih mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya negara yang secara resmi mencatatkan diri untuk mengklaim gelar tersebut. Dari sejak adopsi bitcoin di El Salvador, tingkat pariwisata di negara tersebut telah meningkat secara signifikan, yakni naik 30% di kuartal keempat tahun 2021.
Lantas, apa yang menimbulkan rumor jika Malaysia akan mengikuti jejak El Salvador?
Media lokal Malaymail melaporkan pada tanggal 21 Maret 2022 kemarin bahwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) telah mengajukan legalisasi NFT dan aktivitas penambangan kripto lainnya.
“Kami harap pemerintah akan mengizinkan dan melegalkan [proposal] ini, sehingga kami dapat meningkatkan penyerapan aset kripto terhadap generasi muda,” kata Deputi Menteri KKMM, Datuk Zahidi Zainul Abidin, kepada parlemen.
Sepertinya apa yang diminta oleh Zahidi Zainul Abidin adalah sikap yang jelas dari pemerintah Malaysia terhadap Bitcoin dan aset kripto lainnya. Tentu saja hal ini berbeda dengan menerima bitcoin atau bentuk aset kripto lain sebagai legal tender.
Bank Sentral Honduras Juga Tepis Isu Serupa
Di minggu ini, bank sentral Honduras (CBH atau BCH) juga menanggapi rumor serupa melalui sebuah pernyataan:
“Bitcoin adalah sebuah aset keuangan yang berwujud virtual…yang sekarang ini di negara kami belum diregulasi dan di sebagian besar negara, mereka tidak memiliki status sebagai legal tender.”
Dalam pernyataan itu, BCH juga mengklarifikasi bahwa “[mereka] tidak mengawasi atau menjamin tindakan yang terjadi dengan menggunakan aset kripto sebagai metode pembayaran dalam teritori nasional, sehingga transaksi apapun yang menggunakan tipe aset virtual ini merupakan tanggung jawab dan risiko dari pelakunya sendiri.”
Malaysia Hadapi Masalah Tambang Kripto Ilegal
Menurut perkiraan, Malaysia menjadi rumah bagi sekitar 1 juta pengguna kripto. Angka tersebut setara dengan 3% dari jumlah populasi di Negeri Jiran. Saat ini, sektor kripto berada di bawah lingkup bank sentral negara itu, Bank Negara Malaysia dan tentu saja, Komisi Sekuritas.
Memang operasi tambang (mining) kripto ilegal telah menjadi masalah utama di negara Asia. Malaysia sendiri melaporkan puncak penambangan ilegal di tahun 2021. Di bulan ini, polisi setempat juga sempat meringkus oknum yang diduga mencuri listrik untuk operasi tambang kripto ilegal. Sebelum itu, Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dilaporkan telah menggerebek sindikat tambang Bitcoin, akibat isu tambang kripto ilegal terus merebak di negara tersebut.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
