Gubernur bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, pada hari Rabu (21/12) kembali menegaskan mengenai pandangannya tentang kripto. Menurutnya, krisis keuangan berikutnya akan datang dari kripto swasta.
Selain itu, dia turut mengatakan bahwa kripto tidak memiliki nilai dasar dan bila bank sentral gagal mengatur kripto, itu akan menimbulkan risiko bagi stabilitas makro ekonomi dan keuangan. Dia masih memiliki pandangan bahwa kripto harus dilarang.
“Ini adalah 100% aktivitas spekulatif dan saya akan tetap berpendapat bahwa itu harus dilarang. Jika dibiarkan tumbuh, tolong catat kata-kata saya, bahwa krisis keuangan berikutnya akan datang dari mata uang kripto swasta,” jelas Shaktikanta Das.
Menurutnya, kripto swasta memiliki dasar untuk melewati sistem atau merusak sistem. Kripto dinilai tidak percaya pada mata uang bank sentral, dunia keuangan yang diatur, dan menurut Gubernur RBI, “Hal yang mereka [kripto swasta] inginkan hanyalah melewati dan mengalahkan sistem.”
Kripto Tidak Miliki Nilai Dasar
Mengutip contoh krisis terbaru dalam dunia kripto yang dipicu FTX Group, yang dinilai sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS), kepala bank sentral India itu mengatakan bahwa hal tersebut menggambarkan ancaman yang ditimbulkan oleh instrumen kripto.
“Setelah semua ini, saya rasa kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang pendirian kami,” kata Shaktikanta Das.
Dia menambahkan bahwa valuasi kripto swasta telah menyusut dan tidak ada nilai dasar untuk harga yang ditentukan oleh market.
“Saya belum mendengar argumen yang kredibel tentang tujuan kebijakan publik apa yang mereka layani. Ini 100% aktivitas spekulatif,” imbuhnya.
Sekilas Dinamika Kripto di India
Kabar ini bukan pertama kalinya bagi gubernur bank sentral India dalam menyatakan keprihatinannya atas risiko yang ditimbulkan oleh kripto.
Sejak masuk ke market domestik hampir satu dekade lalu, kripto telah berada di bawah pengawasan RBI dan pemerintah India. Meningkatnya transaksi penipuan menyebabkan RBI memberlakukan larangan bagi kripto pada tahun 2018.
Dua tahun kemudian, Mahkamah Agung India mencabut pembatasan tersebut dan market kripto melonjak, yang didukung oleh platform perdagangan kripto lokal yang sedang berkembang beserta dukungan publik figur setempat.
Namun, pengenaan pajak 30% atas keuntungan dari perdagangan kripto pada tahun ini telah mengakibatkan volume perdagangan menyusut hingga 1/10 dari ukuran sebelumnya.
Penurunan tajam harga Bitcoin (BTC), Ether (ETH), dan lain sebagainya, serta kehancuran sejumlah perusahaan kripto, membuat para trader berpikir ulang untuk melakukan perdagangan.
Awal tahun ini, RBI memperkenalkan rupee digital yang merupakan central bank digital currency (CBDC) berdasarkan teknologi blockchain. Tujuannya untuk menurunkan biaya transaksi komersial karena ekonomi India mencoba melepaskan ketergantungan pada mata uang kertas.
Bulan lalu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyerukan mengenai peningkatan regulasi bagi ‘mata uang swasta’ untuk membasmi pendanaan terorisme.
Perdana Menteri India ini turut mengatakan pada tahun lalu bahwa Bitcoin menghadirkan risiko bagi generasi muda dan dapat merusak masa muda jika berakhir di tangan yang salah.
Coinbase Punya Saran bagi Regulasi Kripto
Pada hari Selasa (20/12) kemarin, Coinbase, salah satu crypto exchange terbesar di AS, menguraikan blue print yang diklaim realistis untuk meregulasi aktor kripto terpusat, sambil mempertahankan inovasi yang terdesentralisasi.
Co-founder dan CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengatakan bahwa regulasi terkait kripto harus dimulai dengan aktor terpusat. Para aktor tersebut termasuk penerbit stablecoin, centralized crypto exchange (CEX), dan kustodian kripto.
Menurutnya, di sinilah Coinbase telah melihat risiko kerugian terbesar bagi konsumen. Brian Armstrong mengklaim bahwa hampir semua orang setuju bahwa regulasi terhadap aktor terpusat harus dilakukan.
Selain itu, dia mendorong untuk memastikan apakah suatu kripto merupakan komoditas atau sekuritas. Bagi pihak Coinbase, kejelasan peraturan semacam ini diklaim akan menjadi langkah pertama yang baik.
Terkait aspek terdesentralisasi kripto, dia menilai bahwa itu menghadirkan peluang untuk menciptakan perlindungan konsumen yang lebih kuat, dengan meningkatkan transparansi, serta menghilangkan perantara melalui self-custodial crypto wallet, smart contract publik dan terbuka, dan akuntansi on-chain.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
